/Waduk Sepat, Bermula Dari Sewa Hingga Berujung Masalah
Sumber Foto : Tangkapan Layar Instagram @aliansi_selawase

Waduk Sepat, Bermula Dari Sewa Hingga Berujung Masalah

Waduk Sepat yang terletak di Kelurahan Lidah Kulon, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya telah menjadi sumber mata pencaharian bagi warga yang hidup di sekitar sana. Mereka  memanfaatkan Waduk Sepat sebagai sumber irigasi maupun tempat untuk memancing ikan. Perlu diketahui, waduk sepat awalnya merupakan aset desa dalam bentuk Tanah Kas Desa (TKD) atau Bondo Deso, yang secara kolektif dikelola dan merupakan hak masyarakat Dukuh Sepat. Pada tahun 2003, warga setempat sempat menyewakan waduk tersebut kepada pengembang, yang nantinya akan habis masa berlakunya pada tahun 2008. Penyewaan tersebut digunakan pihak pengembang untuk alih fungsi Waduk Sepat sebagai tempat pembuangan limbah rumah tangga perumahan yang dikelola oleh PT. Ciputra Surya Tbk.

Kronologi

Dilansir dari laman resmi Walhi Jatim, pada tahun 2011, PT Ciputra Surya Tbk menunaikan kewajibannya dengan membayarkan dana CSR atau Corporate Social Responsibility senilai Rp 3 miliar. Pembagian dana tersebut ditujukan pada Panitia 16 yang isinya merupakan representasi dari warga Dukuh Sepat, tetapi Warga Dukuh Sepat RW III dan RW V tidak merasa terwakilkan oleh Panitia 16. Hal tersebut lantaran proses pembentukannya yang bersifat dipaksakan, tidak transparan, serta tidak melibatkan perangkat RT dan RW. Pihak yang melatarbelakangi terbentuknya Panitia 16 pun menjawab keresahan warga, bahwasanya dana CSR tersebut tidak ada hubungannya dengan Waduk Sepat, tetapi penjelasan tersebut kontradiksi dengan penjelasan dari pihak pengembang. Ciputra Surya selaku pihak pengembang yang difasilitasi oleh DPRD Kota Surabaya menjelaskan bahwasanya dana tersebut memang bukan merupakan dana CSR, melainkan dana kompensasi pelepasan Waduk Sepat.

Warga sekitar Waduk Sepat pun mengalami kebingungan, karena terancam kehilangan hak hidup serta sumber mata pencaharian mereka. Sebelumnya, Waduk Sepat dijadikan sebagai objek tukar guling antara Pemkot Surabaya dengan PT Ciputra Surya. Perjanjian tersebut bergulir lantaran ambisi Pemkot Surabaya untuk membangun Surabaya Sport Centre atau SSC di Pakal mengalami kendala terkait pembebasan lahan. Secara kebetulan, lahan 20 ha tersebut merupakan milik PT Ciputra Surya Tbk. Setelah proses tukar guling tersebut, pihak pengembang pun mendapatkan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) atas tanah Waduk Sepat, yang secara lanjut menjelaskan bahwasanya tanah Waduk Sepat tersebut merupakan “tanah pekarangan”. Melalui perubahan status tersebut, pihak Ciputra Surya dibantu oleh pihak Kepolisian memiliki wewenang untuk melakukan pemagaran lahan di sekitar Waduk Sepat.

Pada 11 Mei 2016, warga Dukuh Sepat melalui Aliansi Selawase atau Selamatkan Waduk Sepat, melakukan gugatan perdata yang berbentuk citizen law suit kepada Walikota Surabaya dan Ketua DPRD Kota Surabaya di Pengadilan Negeri Kota Surabaya. Gugatan ini merupakan salah satu cara yang ditempuh oleh warga untuk memperjuangkan hak atas lingkungannya, hak atas sanitasi, dan hak ekonomi, sosial, serta budayanya. Secara singkat, gugatan ini diajukan untuk membatalkan SK Walikota Surabaya Nomor 188.451.366/436.1.2/2008 tentang “Pemindahtanganan Dengan Cara Tukar Menukar Terhadap Aset Pemerintah Kota Surabaya Berupa Tanah Eks. Ganjaran atau Bondo Desa di Kelurahan Beringin, Kecamatan Lakarsantri, Kelurahan Jeruk, Kecamatan Lakarsantri, Kelurahan Babat Jerawat, Kecamatan Pakal, Kota Surabaya dengan Tanah Milik PT. Ciputra Surya” agar batal secara hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Berikutnya pada 28 September 2016, gugatan CLS tersebut ditolak oleh majelis hakim dengan alasan bahwasanya bentuk gugatan tersebut tidak memenuhi syarat sebagai gugatan CLS.

Solidaritas

Aksi yang dijelaskan di atas merupakan contoh sedikit dari banyaknya aksi yang dilakukan oleh warga Sepat yang tergabung dalam Aliansi Selawase untuk memperjuangkan dan mempertahankan Waduk Sepat. Hal ini tentu menjadi catatan bahwa kasus Waduk Sepat menambah panjang daftar konflik agraria yang terjadi pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Konflik agraria yang terjadi pada tiap kasusnya selalu mengusung pola dan latar belakang yang hampir serupa, korporasi bergandengan tangan dengan pemerintah melawan warga ataupun masyarakat adat yang berusaha mempertahankan hak hidupnya, tanah moyangnya. Peran keterlibatan pemerintah pada rentetan konflik agraria mengindikasikan bahwasanya pemerintah berusaha memanfaatkan relasi kuasa antara pemerintah dan warga negara, untuk merampas tanah sebagai hak dasar mereka.

Referensi

Akun Instagram Solidaritas Masyarakat Waduk Sepat, link: https://instagram.com/aliansi_selawase?utm_medium=copy_link.

Laman resmi Walhi Jatim, link: https://walhijatim.or.id/2018/11/catatan-kronologis-mempertahankan-waduk-sakti-sepat/.

Penulis : Reno Eza Mahendra

Editor : Petrus Perlindungan Zai