Bahasa Sebagai Alat Pertarungan Wacana

Bahasa memiliki sifat politis. Bahasa bukan hanya sebagai alat untuk berkomunikasi atau prasarana untuk menyampaikan gagasan (Anderson, 1990). Melainkan sebagai instrumen dalam merebut kekuasaanmaupun mempertahankan status quo. Demikian pula yang dilakukan oleh politisi, mereka mendayagunakan bahasa untuk menarik simpati masyarakat melalui kampanye.

Seiring dan semakin berkembangnya zaman, pertarungan kampanye menjadi semakin keras dan tak jarang menjurus ke kampanye negatif (negative campaign). Melalui bahasa, politisi tak ragu dalam melempar wacana dengan mengagung-agungkan dirinya, tak jarang juga mereka menjatuhkan lawan politiknya. Wacana dibuat sedemikian rupa agar masyarakat terbujuk, terayu, dan bersimpati dalam wacana yang telah dibuat.

Kesadaran akan pentingnya wacana di kampanye, politisi akhirnya saling berkompetisi yang menyebabkan pertarungan wacana. Itu yang menjadikan politisi memilih dan mengistimewakan bahasa tertentu dengan membranding diri atau partai politiknya (Santoso, 2003). Bahkan, wacana yang disampaikan oleh lawan politiknya ditafsirkan semaunya sesuai dengan kepentingan politiknya (Rahardja, 2007).

Bourdieu (1991) menyatakan bahwa pertarungan politik yang terjadi dalam iklan merupakan pertarungan wacana. Itu adalah sebuah pertarungan untuk kekuasaan atas pelaku sosial tertentu dengan mendayagunakan kekuatan wacana. Tujuannnya adalah untuk mendapatkan kekuasan dengan menunjukkan siapa yang dianggap benar dan siapa yang memiliki legitimasi.

Kekuatan wacana dapat membentuk opini yang bisa berpihak pada dirinya. Selain itu, terdapat simbol yang memiliki kekuatan untuk menggiring opini sehingga orang yang menonton, melihat maupun membaca dapat mempercayai wacana yang dibuat oleh politisi tersebut. Kekuatan wacana itulah yang membuat setiap orang, organisasi, institusi, maupun agama menggunakannya untuk kepentingan politik.

Dengan wacana, politisi mampu membenarkan dan melestarikan relasi kuasa akan bahasa. Semakin bagus wacana tersebut, semakin besar kekuatannya dalam menggiring opini orang untuk percaya, mengakui serta membenarkan sistem simbol tersebut. Di situ tak jarang ada masyarakat yang tergocek akan wacana yang telah dibuat.

Oleh karena itu, Bourdieu mengajak kita tetap kritis terhadap wacana yang dilemparkan oleh politisi. Sebab setiap wacana adalah hasil produksi dari kelas tertentu yang dijadikan alat pembenaran bagi kelompok dominan, atau digunakan sebagai kritik oleh oposisi atas dominasi kelompok. Itu sebabnya, mengapa pihak penguasa selalu menonjolkan sisi keberhasilan  atas capaiannya, sedangkan pihak oposisi seringkali mengungkap kegagalan penguasa.

Di Pemilihan Presiden (Pilpres) Tahun 2019, misalnya, pemerintahan Joko Widodo melemparkan wacana mengenai “prestasi kepemimpinannya terhadap Pembangunan Insfrastruktur di berbagai daerah Indonesia”. Sedangkan, Prabowo menuding bahwa pembangunan insfrastruktur dilakukan dengan cara yang grasa-grusu dan tidak melakukan pendekatan kebudayaan di daerah yang dibangun. Di tambah lagi, dari pembangunan insfrastruktur tersebut membuat pembengkakan utang negara.

Dalam pertarungan wacana tersebut, pemerintahan Jokowi mengajak masyarakat untuk memilihnya kembali. Melihat keberhasilannya dalam proyek pembangunan insfrastruktur di berbagai daerah Indonesia yang mempunyai dampak positif dalam mempermudah akses transportasi masyarakat dan memangkas waktu perjalanan.

Sedangkan, Prabowo ingin mengajak masyarakat melihat kegagalan pemerintahan Jokowi dalam pembangunan infrastruktur mengingat pembangunan yang dilakukan secara tergesa-gesa dan tidak berdasarkan riset kebudayaan yang telah dibangun. Di tambah lagi, efek dari pembangunan tersebut menyebabkan pembengkakan Utang Luar Negeri Indonesia yang semakin naik.

Dari contoh di atas, kita teramat sering menemui pertarungan wacana tersebut antara kelas penguasa dan pihak oposisi. Bahwa wacana yang dilakukan oleh kelas penguasa selalu  menonjolkan kesuksesannya dalam memimpin, dan pihak oposisi menunjukkan kegagalan penguasa dalam memimpin. Itu dilakukan secara berulang-ulang dan telah menjadi kebiasaan hingga hari ini (Bourdieu, 1991).

Meskipun politisi tahu bahwa mereka tidak bisa mengubah realitas secara langsung, mereka beranggapan bahwa setidaknya wacana yang telah dibuat dapat menggiring opini masyarakat untuk bersimpati dan memilih mereka.

Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat harus lebih kritis dalam memproses dan menerima wacana yang telah dibuat politisi selama masa kampanye. Kita juga harus memahami bahwa tugas politisi bukan hanya sampai pada tataran memenangi Pemilihan Umum. Tapi hingga terealisasi wacana dan janji politik yang sudah dibuat selama Pemilu. Tentunya kita harus melakukan pengawalan terhadap politisi yang masuk ke dalam parlemen. Sehingga pada pemilu berikutnya, kita dapat melihat dan memahami politisi mana yang hanya omong kosong dan politisi mana yang bertanggung jawab atas mandat yang telah diberikan masyarakat.

Penulis : Alvianta Virgosa

Editor   : Siti Nur Rahmawati

DAFTAR PUSTAKA

Benedict Anderson 1990 Language and Power , Ithaca: Cornell University Press, ISBN 0-8014-9758-2

Jazeri, M. (2010). MENABUR BAHASA, MENUAI KUASA (Memahami Relasi Bahasa dan Kekuasaan dalam Iklan Politik). Jurnal Bahasa Lingua Scientia2 (2), 101-113.

Ningtyas, E. (2015). Pierre bourdieu, language and symbolic power. Poetika: Jurnal Ilmu Sastra3(2).

Ni’mah, M. (2015). Transformasi Selebriti Menjadi Politisi: Urgensi Personal Front Dalam Ranah Sosial. Informasi45(2), 141-154.

Santoso, A. (2002). Penggunaan bahasa Indonesia dalam wacana politik. Universitas negeri Malang.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *