Menuju dua Dekade Partai Demokrat: Polemik KLB dan Isu Kudeta

Menuju dua Dekade Partai Demokrat: Polemik KLB dan Isu Kudeta

Perjalanan menuju dua dekade Partai Demokrat dihantam polemik internal. Pada 5 Maret 2021 lalu, Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang diselenggarakan di Deli Serdang, Sumatera Utara, memunculkan isu kudeta karena terpilihnya Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, yang menyingkirkan posisi Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Moeldoko, Kepala Staf Kepresidenan RI sekaligus mantan Panglima TNI di masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) beberapa waktu lalu terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat. Hal tersebut menuai kontroversi lantaran status Moeldoko yang tidak ada kaitannya dengan kepengurusan Partai Demokrat dan berbagai tudingan terkait pelaksanaan KLB yang diselenggarakan secara ilegal. Berdasarkan pernyataan panitia KLB Partai Demokrat, Ilal Ferhard, kongres tersebut didasari karena adanya ketidakpuasan lebih dari 200 pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) atas kepemimpinan AHY.

Menanggapi hal tersebut, Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Politik, dan Keamanan, menegaskan bahwa pemerintah tidak memiliki wewenang untuk ikut campur di dalam urusan internal partai. Mahfud menyatakan bahwa ketika hal serupa terjadi pada PKB di masa pemerintahan SBY, pemerintah juga tidak turun tangan dan menyerahkan perkara terkait ke pengadilan. Namun pendapat berbeda disampaikan oleh Andi Arief, pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPP) Partai Demokrat, yang menyatakan bahwa polemik KLB Partai Demokrat merupakan konflik eksternal sebab terdapat keterlibatan dari pihak luar, yaitu Moeldoko, yang masuk ke dalam struktur Partai Demokrat, yang juga merupakan Kepala Staf Kepresidenan RI.

Isu mengenai kudeta kepemimpinan Partai Demokrat telah belangsung sejak awal bulan, tepatnya pada 1 Februari di mana AHY mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) guna meminta klarifikasi terkait rumor bahwa pemerintah berencana mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat, yang merupakan pihak oposisi pemerintahan Jokowi saat ini. Di hari yang sama, Andi Arief, yang merupakan Kepala Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat menuliskan tweet yang berbunyi, “Banyak yang bertanya siapa orang dekat Pak Jokowi yang mau mengambil alih kepemimpinan AHY di demokrat, jawaban saya KSP Moeldoko. Kenapa AHY berkirim surat ke Pak Jokowi, karena saat mempersiapkan pengambilalihan menyatakan dapat restu Pak Jokowi”.

Sementara itu, di hari itu pula Moeldoko memberikan pengakuan di konferensi pers online bahwa dia telah melakukan pertemuan dengan beberapa anggota Partai Demokrat, di mana dia turut mendengarkan keluhan anggota terkait problem-problem yang ada di dalam partai. Menindaklanjuti hal tersebut, pada 26 Februari 2021 Dewan Kehormatan Partai Demokrat memecat 7 anggota yang diketahui terlibat di dalam perencanaan untuk menggulingkan kepemimpinan AHY. Polemik tersebut semakin memanas pada 27 Februari 2021, ketika Etty Manduapessy dan Henky Luntungan yang merupakan pendiri Partai Demokrat menyatakan bahwa keduanya akan menggelar KLB untuk menggantikan kepemimpinan AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

Pelaksanaan KLB tersebut didasarkan pada beberapa alasan, di antaranya karena ketidakmampuan AHY untuk meningkatkan elektabilitas Partai Demokrat pada Pemilu legislative (Pileg) 2019 dan Pemilihan umum kepala daerah pilkada (Pilkada) 2020 lalu. Selain itu, AHY dianggap kurang memiliki pengalaman politik, ditambah adanya persepsi bahwa hanya keluarga SBY yang dapat memegang kekuasaan dan kendali partai. Tudingan bahwa pelaksanaan KLB dianggap ilegal bukan tanpa alasan. Sebab, di dalam konstitusi Partai Demokrat, tepatnya pada Bab 9, Pasal 100, ayat 3 berbunyi:

(3) Kongres Luar Biasa dapat diadakan atas permintaan:

a. Majelis Tinggi Partai, atau

b. Sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Dewan Pimpinan Daerah dan ½ (satu per dua) dari jumlah Dewan Pimpinan Cabang.

Berdasarkan pernyataan AHY, kedua persyaratan tersebut tidak dipenuhi di dalam penyelenggaraan KLB Partai Demokrat pada 5 Maret 2021 lalu. Akan tetapi poin konstitusi Partai Demokrat tersebut justru menuai kontroversi karena dianggap oleh sebagian kalangan sebagai metode yang sengaja ditetapkan guna mempertahankan kekuasaan partai pada keluarga SBY.

Berkenaan dengan polemik tersebut, beberapa pengamat politik menyatakan bahwa fenomena pengambilalihan kekuasaan kepemimpinan Partai Demokrat dikhawatirkan dapat melemahkan sistem demokrasi Indonesia. Fakta bahwa Moeldoko merupakan bagian dari rezim juga menimbulkan prediksi mengenai transisi Partai Demokrat sebagai oposisi menjadi bagian dari koalisi pemerintahan, yang pada akhirnya akan mereduksi mekanisme check and balances kepada pemerintahan, dikarenakan Partai Demokrat saat ini merupakan partai oposisi terbesar di Indonesia.

Referensi

(2021, March 9). Retrieved from Instagram WIUI (What Is Up Indonesia). url:  https://www.instagram.com/p/CMMRU0VHgo6/?igshid=7qs5h1axa5pc

Berita Politik CNN. (2021, March 7). Retrieved from CNN Indonesia. url: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210307074441-32-614683/pemerintah-angkat-suara-soal-klb-demokrat

Berita Politik CNN. (2021, March 17). Retrieved from CNN Indonesia. url: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210317132557-32-618575/demokrat-kubu-moeldoko-bantah-ada-beking-istana-saat-klb

Penulis: Prisheila Putri Wardhani

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *