Konferensi pers peringatan 1 Desember di kantor KontraS Surabaya, Senin (3/12/2018) (Mercusuar/Najmudin Kholish)
Reporter: Najmudin Kholish
Editor: M. Faisal Javier Anwar
Alince Tekege, perwakilan Aliansi Mahasiswa Papua menyayangkan sekaligus bingung tindakan diskriminatif ormas yang berusaha memprovokasi mereka saat peringatan 1 Desember di Surabaya. Hal ini ia sampaikan saat konferensi pers peringatan 1 Desember di kantor KontraS Surabaya, Jalan Lesti, Wonokromo pada Senin (3/12) siang. Selain Alince, terdapat Veronica Koman selaku kuasa hukum AMP.
“Mereka ada bilang banyak kata-kata kotor dan menyakitkan, seperti “Kamu Papua pergi sana!”, di sisi lain teriak “NKRI NKRI”, kami jadi bingung,” tutur Alince.
Tak hanya diskriminasi secara verbal, Alince memaparkan tindakan fisik yang didapat oleh AMP saat aksi. “Sekitar jam 8.30 ormas-ormas melempar batu, pasir, bambu runcing,” ujar Alince. Akibat kekerasan fisik yang mereka dapat, sekitar 16 orang terluka dan tiga diantaranya dilarikan ke rumah sakit.
Selain tindakan diskriminatif ormas, Alince menyebut bahwa tindakan diskriminatif juga datang dari aparat. “Sejak tanggal 28 November, kami sudah mengajukan surat permohonan kepada Polda Jatim untuk mengamankan kegiatan kami, tapi entah sengaja atau tidak, seperti dioper untuk melama-lamakan,” terangnya
Kekecewaan Alince semakin memilukan ketika ia mengakhiri sesi bicaranya. “Saya mewakili teman-teman saya bahwa kita kan bersaudara. Tiap kali kita ingin menyampaikan aspirasi, di manapun itu, mau Surabaya atau dimana, biarkanlah. Berikan ruang berpendapat. Bukan hanya satu kali ini, sudah banyak dibikin begitu (diskriminasi). Harapannya supaya nanti ke depan semua yang berpendapat kasih ruang bebas. Amankan. Itu saja,” harap Alince.
Pendekatan yang Salah terhadap Papua
Sebagai kuasa hukum AMP, Veronica berpendapat bahwa orang Indonesia non-Papua) melakukan pendekatan yang salah terhadap Papua. “Ormas dan pemerintah melakukan kesalahan. Kenapa ormas? Jadi, ormas itu kan pas demo teriak “Papua harus NKRI!”, “NKRI harga mati!”, lalu gak lama kemudian teriak “Usir Papua!” sambil mendiskriminasi: melempar, memukul, sampai berdarah-darah. Apakah kemudian orang Papua akan menjadi “ah, iya deh, NKRI”? Adanya malah antipati, dong,” jelas Vero
Veronica pun mengutip LIPI terkait akar permasalahan Papua. “Akar konflik di Papua itu terkait waktu sejarahnya Papua masuk ke Indonesia. Tahun 1960-an itu diadakan Pepera (Pemungutan Pendapat Rakyat). Dijanjikannya sih 1 man 1 vote. Tapi dari total 800.000 orang hanya diambil 1.026 orang untuk vote. Diintimidasi pula kan pas itu. Tapi sayang Pemerintah pusat pakai ‘jalan puter’ nih, pake pendekatan pembangunan. Kalau Presiden Jokowi bangun gedung tertinggi di Papua sekalipun tidak akan meredam konflik,” sayang Vero.
“Kalau mau, diajak diskusi bukan dimaki, dirangkul bukan digebuki,” sarannya.