/Mengingat Momen Reformasi, Kemensospol Gelar Aksi “Menggugat Reformasi”
Sumber Foto : Istimewa

Mengingat Momen Reformasi, Kemensospol Gelar Aksi “Menggugat Reformasi”

Selasa (21/5) bertepatan dengan Hari Peringatan Reformasi, BEM Universitas Airlangga melalui Kementerian Sosial dan Politik mengadakan seruan aksi “Menggugat Reformasi”. Aksi tersebut bertempat di depan Patung Garuda Mukti Universitas Airlangga dan dihadiri oleh setiap perwakilan BEM Fakultas.

Rangkaian kegiatan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya serta Hymne Airlangga. Kemudian disusul dengan mimbar bebas yang dibuka oleh Menteri Sosial dan Politik BEM Unair, Maulana Hanif Ibrahim, dan dilanjutkan oleh peserta-peserta aksi lainnya. Tidak berhenti disitu, rangkaian acara juga dilanjutkan dengan nobar film, diskusi bersama serta penampilan teatrikal puisi di Ampitheater kampus B.

Muhammad David, Dirjen Advokasi Kemensospol mengungkapkan aksi “Menggugat Reformasi” adalah event tahunan di Unair dan ditujukan pada mahasiswa serta rakyat Indonesia.  

“Tujuannya sendiri adalah memperingati bahwa 21 Mei adalah tanggal dimana reformasi terjadi di tahun 1998 serta diharapkan teman-teman seperjuangan supaya ingat, apakah dari reformasi 98 ada yang perlu dikritik, dievaluasi, dan dibenahi lagi,” ungkap David.

Secara lebih lanjut, koordinator aksi “Menggugat Reformasi” tersebut juga menuturkan bahwa masih banyak tujuan reformasi yang belum tercapai sehingga perlu tuntutan agar permasalahan yang terjadi bisa segera teratasi.

“Selama 24 tahun reformasi, masih banyak yang belum tercapai terkait tujuan reformasi yang dicita-citakan pendahulu di tahun 98, sehingga perlu adanya tuntutan agar pemerintah mengevaluasi undang-undang dan hukum yang terjadi di Indonesia, serta untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi dengan i’tikad baik, khususnya kasus-kasus HAM di Indonesia” tutur David.

Perlu diketahui, aksi “Menggugat Reformasi” menghasilkan sebuah pernyataan sikap Aliansi BEM se-Universitas Airlangga. Isi pernyataan sikap tersebut terdiri dari beberapa poin, yakni :

  1. Menunjukan itikad baiknya untuk menyelesaikan kasus HAM yang sampai saat ini belum terselesaikan
  2. Membersihkan aparat negara dari kroni-kroni Orba
  3. Melakukan evaluasi terhadap setiap kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan HAM dan demokrasi
  4. Kembalikan militer ke barak
  5. Revisi UU KPK dan copot pegawai serta pimpinan KPK yang bermasalah
  6. Cabut UU Omnibus Law yang terbukti inkonstitusional
  7. Wujudkan Reforma Agraria.

Penulis : Danar Trivasya Fikri

Editor   : Primanda Andi Akbar