UU TPKS : Langkah Awal Penghapusan Kekerasan Seksual di Indonesia

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) menjadi Undang-Undang (UU) pada rapat paripurna 12 April 2022.

Usai Ketua DPR Puan Maharani mengetok palu pengesahan, sejumlah peserta rapat langsung bersorak dan bertepuk tangan. Beberapa bahkan terlihat meneteskan air mata.

Jalan Panjang dan Berliku UU TPKS

Masyarakat Indonesia memang sudah lama membutuhkan payung hukum yang berpihak pada korban kekerasan seksual. Meski demikian, butuh waktu 10 tahun hingga UU TPKS akhirnya disahkan.

Melansir Kumparan.com, UU TPKS digagas pertama kali oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). Rancangan UU tersebut mulanya diberi nama RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS).

Pada tahun 2014, draft RUU PKS mulai disusun bersama berbagai aktivis, kelompok masyarakat, dan LSM lainnya. Pada tahun 2016 dan 2019, RUU ini sempat dimasukkan ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas, namun tanda-tanda pengesahannya tak kunjung terlihat.

Setelah Pemilu 2019, RUU PKS justru dikeluarkan dari daftar prioritas pembahasan karena dianggap kontroversial dan menuai pro-kontra. Muncul isu bahwa RUU ini akan melegalkan seks bebas dan mendukung LGBT. Sejumlah partai yang menolak RUU PKS antara lain PPP, PAN, Demokrat, dan PKS.

Pada tahun 2021, RUU PKS kembali masuk Prolegnas dan berganti nama menjadi RUU TPKS. Setahun berselang, perjuangan untuk mengesahkan RUU ini akhirnya membuahkan hasil.

Poin-Poin Penting UU TPKS

UU TPKS mengakui sembilan bentuk pidana kekerasan seksual, yakni pelecehan sesksual nonfisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual bebasis elektronik.

Sebagaimana dilansir dari Kompas.com, aturan ini dapat menghukum pelaku revenge porn atau penyebaran konten pornografi dengan modus balas dendam kepada korban. Setiap orang yang memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan juga dapat dikenai pidana karena pemaksaan sterilisasi.

Selain itu, menurut pasal 10 ayat (1), setiap orang yang memaksa atau menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan atau membiarkan perkawinan antara korban dan pelaku pemerkosaan dapat dipidana karena pemaksaan perkawinan.

Tidak hanya dijatuhi hukuman penjara dan denda, pelaku kekerasan seksual juga bisa dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak asuh anak, pengumuman identitas, perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, dan pembayaran restitusi.

Adapun yang dimaksud dengan restitusi yakni pembayaran ganti rugi yang dibebankan pada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan keputusan pengadilan atas kerugian material atau immaterial yang diderita korban atau ahli warisnya.

Menurut pasal 13, korporasi dapat menjadi pelaku kekerasan seksual serta dijatuhi hukuman pidana dan denda berupa pembayaran restitusi, pembiayaan pelatihan kerja, perampasan keuntungan yang didapat dari tindak pidana, pencabutan izin tertentu, penutupan sebagian tempat usaha, hingga pembubaran korporasi.

Menurut pasal 20, keterangan korban atau saksi dan 1 alat bukti yang sah sudah dapat menentukan seseorang menjadi terdakwa. Selama proses hukum berlangsung, korban berhak mendapat pendampingan dan layanan yang dibutuhkan.

UU TPKS juga mengatur restitusi dan layanan pemulihan yang berhak diterima korman, diantaranya ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai tindak pidana, penggantian biaya perawatan medis dan psikologis, serta ganti kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat tindak pidana.

Poin penting lain dari UU TPKS yakni pendekatan restorative justice tidak akan bisa digunakan dalam kasus kekerasan seksual. Peraturan ini dapat menghindari penyelesaian kasus dengan pemberian sejumlah uang tanpa adanya proses hukum. 

Perjuangan Penghapusan Kekerasan Seksual Masih Panjang

Menurut Data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak, terdapat 4.760 laporan kasus kekerasan seksual sepanjang 1 Januari hingga 19 April 2022, dengan rincian korban laki-laki sebanyak 730 dan korban perempuan sebanyak 4.415.

Sementara menurut Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan, jumlah pengaduan kasus kekerasan berbasis gender (KBG) terhadap perempuan hingga tahun 2021 mencapai 338.496 kasus. Jumlah tersebut mengalami peningkatan signifikan sebesar 50 persen dari tahun sebelumnya.

Tingginya jumlah kasus kekerasan seksual di Indonesia menunjukkan betapa diperlukannya UU TPKS. Akan tetapi, pengesahan UU ini sebetulnya masih menjadi langkah awal dalam proses panjang penghapusan kekerasan seksual.

UU TPKS masih meninggalkan catatan karena tindakan pemerkosaan dan pemaksaan aborsi belum diatur. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham), Edward Omar Sharif Hiariej, mengatakan tindakan tersebut akan diatur dalam revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

“Jadi kami juga menarik berbagai kejahatan seksual di luar UU ini untuk menggunakan hukum acara dalam UU ini. Mengapa harus demikian? Tidak lain dan tidak bukan untuk mempermudah pembuktian pemerkosaan dan aborsi yang sudah diatur dalam rancangan KUHP, yang akan disahkan selambat-lambatnya pada Juni 2022,”kata Eddy seperti dikutip dari Tempo.co.

Untuk menyempurnakan revisi KUHP, masukan dari masyarakat sipil sangat diperlukan. Eddy mengatakan pihak pemerintah terbuka dengan berbagai masukan agar kejahatan seksual bisa ditanggulangi secara efektif.

Setelah disahkan, pemerintah juga perlu mensosialisasikan UU TPKS kepada masyarakat luas. Selain itu, pelaksanaan aturan ini perlu dikawal agar benar-benar mampu memberantas dan mencegah kekerasan seksual.

Penulis : Siti Nur Rahmawati

Editor : Balqis Primasari

Referensi :

Dewi, Retia Kartika. 2022. “10 Poin Penting UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual”. https://www.kompas.com/tren/read/2022/04/13/063000965/10-poin-penting-uu-tindak-pidana-kekerasan-seksual?page=all. Diakses 19 April 2022.

KumparanNews. 2022. “Jalan Panjang 1 Dekade Pengesahan UU TPKS”. https://kumparan.com/kumparannews/jalan-panjang-1-dekade-pengesahan-uu-tpks-1xsFC8IAQN1. Diakses 19 April 2022.

Nurita, Dewi. 2022. “Pemerkosaan dan Aborsi Tak Masuk RUU TPKS, Wamenkumham Janji Diatur dalam RKUHP”. https://nasional.tempo.co/read/1581294/pemerkosaan-dan-aborsi-tak-masuk-ruu-tpks-wamenkumham-janji-diatur-dalam-rkuhp/full&view=ok. Diakses 19 April 2022.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *