/Presiden KM PSDKU Banyuwangi Tanggapi Dugaan Mal Administrasi yang Dilayangkan oleh Pihak Legislasi
(Sumber Gambar : @blmkmunairbwi)

Presiden KM PSDKU Banyuwangi Tanggapi Dugaan Mal Administrasi yang Dilayangkan oleh Pihak Legislasi

Tanggal 14 Desember 2021, pihak legislasi dari PSDKU Banyuwangi melayangkan surat tuntutan yang ditandatangani oleh Ketua Umum, Sekretaris Umum, serta Bendahara Umum kepada pengurus BEM KM PSDKU Banyuwangi. Tuntutan ini ialah mengenai adanya dugaan mal-fungsi dan mal-administrasi dari beberapa jajaran pejabat tinggi Keluarga Mahasiswa PSDKU Banyuwangi Universitas Airlangga, termasuk Presiden Keluarga Mahasiswa yakni saudara Almujaddidi. Surat tuntutan ini kemudian diunggah di akun resmi Instagram dari BLM PSDKU Banywangi, @blmkmunairbwi.

Terdapat setidaknya tiga hal yang dianggap pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden KM Banyuwangi yakni adanya dugaan disposisi anggaran ormawa yang didistribusikan sendiri oleh Presiden KM PSDKU, adanya dugaan preferensi politik terhadap partai politik tertentu, dan juga adanya dugaan pelecehan simbol negara dalam hal ini ialah lembaran uang kertas yang dimasukkan kedalam wajan penggorengan.

Rabu (15/12) saudara Almujaddidi atau yang biasa dipanggil Ajo, menyampaikan secara langsung via telepon whatsapp kepada tim LPM Mercusuar bahwa adanya dugaan disposisi anggaraan itu sangatlah spekulatif.

Ajo menjelaskan bahwa dirinya sempat menolak untuk dialirkan dana kepada rekeningnya, namun karena ada kendala dari rekening Menteri Keuangan dan atas usul dari Menteri Keuangan, akhirnya ia menyanggupi untuk menjadikan untuk dicairkan uang di dalamnya.

“Akhir Januari 2021 sudah membuat rancangan keuangan dari KM PSDKU ini sendiri. Rancangan keuangan ini kemudian dimuat dalam proposal dan lalu mulai mengajukan proposal keuangan di bagian keuangan pada Februari 2021. Namun, karena banyak kesalahan dalam kepenulisan, maka bagian keuangan meminta untuk merevisi kembali kepenulisan tersebut dan akhirnya baru selesai di akhir maret 2021. Setelah itu, proposal keuangan diajukan lagi kepada pihak kampus melalui Kementerian Keuangan dan didalam pengajuan proposal itu juga ada negosiasi dari Presiden BEM untuk menaikkan anggaran yang kemudian anggaran itu digunakan untuk kepentingan KM itu sendiri. Pihak kampus akhirnya menyanggupi dan kemudian dalam pencairannya dialihkan ke Rekening dari Presiden BEM sendiri dan bukan ke rekenening Menteri Keuangan. Hal ini dikarenakan adanya kendala di rekening Menteri Keuangan tersebut, sehingga menteri keuangan mengusulkan agar pencairan dana di salurkan terlebih dahulu kepada Presiden BEM. Dalam pengajuan proposal tersebut, perlu melampirkan beberapa berkas agar pencairan dana disanggupi. Adapun berkas-berkas tersebut diantaranya ialah KTM dan Bukti Buku Rekening”, ucap Ajo.

Tidak hanya terkait dengan disposisi anggaran, perihal pelanggaran etis yang mengaitkan saudara Ajo kepada partai politik tertentu juga semakin kuat setelah dirinya mengunggah sikap politik dari salah satu partai politik. Beliau pun tidak menyangkal perbuatannya itu. Menurutnya, itu adalah tuduhan yang sangat liar terlebih saat ini bukanlah musim kampanye sehingga sangat tidak relevan bila dirinya dianggap sedang mengampanyekan partai politik tertentu. 

“Saya melakukan hal ini sudah sejak lama. Bahkan sebelum menjadi presbem pun saya senang mengapresiasi atau mengkritik kinerja partai politik. Isu itu sangat aneh karena ini tidak sedang dalam musim kampanye dan asumtif. Status di WA saya yang di ss oleh oknum yang berbeda, legislatif menerima laporan dari orang yang tidak jelas. Apa yang menjadi urgensi dari tuntutan dari BLM. Memang benar posting tentang kegiatan partai dari partai manapun dengan caption kritikan dan apresiasi. Dan apakah ini artinya saya terafilisasi dari partai tersebut, sangat tidak nyambung hal ini dengan isi postingan tentang status tersebut. Legislatif tidak profesional karena sedang ada pemira dan ada masalah, tapi malah buat isu seperti ini. Sudah sejak lama hal ini tapi kenapa baru-baru ini aja saya di permasalahkan”, tegas Ajo.

Kemudian berkaitan dengan adanya dugaan pelecehan terhadap simbol negara yakni terhadap uang lembaran. Mahasiswa angkatan 2018 tersebut mengungkapkan bahwa itu adalah bagian dari cerita absurdnya setelah menemukan uang yang lembab setelah dirinya mencuci pakaian.

“Saat mencuci baju, saya menemukan uang. Uang itu basah dan mau dikeringkan, lalu ke dapur karena dekat dengan kamar, maka saya panaskan dengan kuali dan wajan untuk mengeringkan uang yang basah itu agar kering. Ini bagian dari absurditas dari saya sendiri. Uang itu tidak di lecehkan, namun di keringkan agar bisa digunakan dengan baik”, ujar Ajo.

Saudara Ajo merasa tuduhan yang dilayangkan kepadanya ialah hanya spekulasi dan pengalihan isu dari performa BLM yang saat ini sedang tidak baik dan tidak profesional karena adanya isu tersendiri di Pemira.

“BLM Hanya mengada-ada seakan mengalihkan isu dari pemira yang tidak ditangani dengan baik. Saya sendiri tahu isi UU yang di tuntut sehingga tidak perlu memusingkan hal ini. Hal -hal yang diangkat oleh legislatif, bukanlah hal yang mendesak saat ini. Seharusnya BLM fokus pada pemira, dan BLM harusnya tanggung jawab terhadap hal ini. Saya meminta agar BLM kerja secara profesional sesuai tupoksi. Seharusnya BLM evaluasi terkait pemira, sangat disayangkan bila BLM membuat sesuatu yang tidak diperlukan dan itu adalah tanggung jawab dan jangan mengalihkan isu. Hal ini tidak profesional dan tidak menjalankan amanat UU dari BLM”, tambah Ajo. 

BLM PSDKU Banyuwangi lalu memutuskan untuk membuat sidang terbuka bagi terduga pelanggaran dalam hal ini ialah Presiden KM dan jajarannya dan juga secara terbuka mengundang seluruh warga akademik PSDKU Banyuwangi pada tanggal 14 Desember 2021 Pukul 19:00 WIB. Namun sidang tersebut mangkir lantaran terduga pelanggaran tidak hadir pada sidang pertama.

Saudara Ajo mengaku bahwa ia tidak hadir karena tidak ada landasan dari forum yang diadakan oleh BLM tersebut

“Forum BLM tidak ada landasan, forumnya tidak ada landasan dan SOP”, jelas Ajo.

Melihat hal ini, BLM kemudian kembali mengundang terduga pelanggaran kedalam sidang terbuka di tanggal 15 Desember 2021 dan dihadiri oleh Presiden KM beserta jajarannya.

Penulis : Ehren Dean Mahanaim D.

Editor : Primanda Andi Akbar