Over Capacity Lapas Masih Menjadi PR Pemerintah

Over Capacity Lapas Masih Menjadi PR Pemerintah

Belum banyak yang tahu bahwa tanggal 27 April diperingati sebagai Hari Bhakti Pemasyarakatan. Pada tahun 2021 ini, sudah 57 tahun lamanya sistem pemasyarakatan hadir sebagai sebuah sistem perlakuan terhadap narapidana. Tujuan dari sistem pemasyarakatan telah tercantum dalam pasal 2 UU No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan yang berbunyi “Membentuk warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindakan pidana sehingga dapat kembali diterima di masyarakat”

Berdasarkan tujuan tersebut, maka, Lembaga Pemasyarakatan atau umum disebut “Lapas” bukan hanya sebagai tempat untuk para narapidana menjalani hukuman, melainkan juga memiliki fungsi membina. Tentu tidak ada narapidana yang mau dicap sebagai pendosa selamanya. Karenanya, di balik jeruji besi itu, para pelaku kejahatan mempertanggungjawabkan kejahatannya dan menerima nilai-nilai kehidupan yang baru. Namun, bagaimana pembinaan bisa dijalankan secara maksimal apabila para narapidana masih harus berebut napas di dalam lapas?

Jika membuka beberapa sumber data, ditemukan fakta betapa banyaknya jumlah narapidana yang tidak sebanding dengan kapasitas rumah tahanan. Fakta ini telah ramai menjadi perbincangan sejak tahun 2016 silam, kemudian akhirnya kembali terangkat pada tahun 2018 oleh serial Mata Najwa, dan tahun 2019 lantaran adanya permasalahan kluster baru Covid-19. Permasalahan ini terus berulang setiap tahunnya, sehingga,  hal ini masih menjadi PR untuk pemerintah.

Padahal, pada tanggal 25 Februari 2020 Kemenkumham dan Komisi III DPR RI telah melakukan rapat kerja untuk menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) yang diharapkan mampu menjadi jalan keluar dari permasalahan over capacity, namun, hasilnya nihil. Ironisnya justru pembahasan terkait RUU Pemasyarakatan tidak masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2021.

Berdasarkan data terbaru dari Direktorat Jendral Pemasyarakatan 2021, Lapas di Kalimantan Timur memiliki sebanyak 12.483 orang tahanan, padahal kapasitas rumah tahanan hanya mampu menampung sebanyak 3.586 orang saja. Dengan kondisi demikian, maka setiap tahanan perlu bergilir supaya dapat memposisikan diri untuk tidur, sehingga mereka dikatakan tidak mendapatkan tempat beristirahat yang layak. Selain itu, hak untuk mendapatkan air bersih serta pengobatan pun sulit sebab jumlah tahanan tidak sebanding dengan tenaga kesehatan yang tersedia.

Jika permasalahan ini terus berlanjut, maka program pembinaan seperti yang tercantum dalam tujuan lembaga permasyarakatan tidak mampu berjalan efektif dalam memberdayakan tahanan untuk menjadi manusia yang produktif dan bermanfaat. Semoga hari bhakti pemasyarakatan tahun ini mampu meningkatkan kesadaran pemerintah untuk menyegerakan pembahasan RUU pemasyarakatan dengan regulasi, sumber daya dan fasilitas yang lebih memadai dan mampu menjadi jalan keluar dalam upaya mengatasi berlebihnya jumlah tahanan di Lapas.


Penulis: Diyanah Shabitah
Editor:
Risma D.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *