Gambar: Akun instagram resmi BEM Unair
Tidak hadirnya Ketua dan Wakil Ketua BEM Unair 2019, Agung-Aji dalam agenda LPJ Publik yang digelar sebanyak dua kali oleh MPM lalu sempat mengundang pertanyaan publik. Salah seorang staff di Kementerian Kabinet Juara, Raflesia (bukan nama sebenarnya) membuka suara terkait pernyataan yang menyebut Kabinet Juara Mangkir.
“Kurang tepat ya kalau dikatain ‘Kabinet Juara mangkir’. Lebih tepatnya, ketidakjelasan dari Presbem dan Wapresbem dalam memberikan kejelasan terkait rapat akhir kepengurusan atau LPJ,” tegasnya melalui WhatsApp pada Senin (8/2).
Ia menyebut, laporan pertanggungjawaban telah disusun dan dikumpulkan oleh masing-masing menteri secara kolektif.
“Terlalu menggeneralisir kalo misalnya Kabinet Juara yang mangkir, padahal kami dari masing-masing kementerian sudah susah payah bikin LPJ untuk proker-proker kami,” tututnya.
Tak hanya itu, Hinanda Tomi Adikoro, Menteri Keilmuan Kabinet Juara periode pertama ikut menyayangkan adanya pernyataan yang menyebut Kabinet Juara mangkir. Menurutnya, pernyataan tersebut dapat berdampak terhadap rasa kepercayaan publik kepada BEM Unair.
“Saya sedih sampai ada statement dan narasi seperti itu. Takut membuat teman-teman mahasiswa tidak percaya dengan kinerja BEM Unair. Padahal, teman-teman BEM sudah bekerja keras dengan segala tenaga dan inovasi untuk memberikan yang terbaik buat mahasiswa Unair,”
Lebih lanjut, Raflesia menyebut tidak pernah ada pembahasan terkait agenda LPJ di grup besar BEM Unair, melainkan hanya berhenti di grup internal kementerian.
“Terakhir bahas LPJ tuh tahun lalu. Itu pun di internal kementerian masing-masing” ungkap Rafflesia.
“Sebenarnya, LPJ untuk kementerian saya sudah siap. Cuman, berhubung waktu itu mulai ada pandemi Covid-19, akhirnya diundur sampai batas waktu yang tidak ditentukan. 8 Februari 2020 itu terakhir saya nyerahin LPJ program kerja ke Sekretaris kementerian,” sambungnya.
Di samping itu, Tomi selaku menteri yang pernah menjabat di Kabinet Juara periode pertama itu mengungkap bahwa pembahasan LPJ Publik pernah dibahas di grup besar kabinet. Pembahasan itu dilakukan sebelum adanya reshuffle menteri di Kabinet Juara.
“Untuk LPJ-an itu dibahas kok. Semua menteri memang mengerjakan LPJ-nya untuk dilaporkan ke rektorat maupun LPJ publik,” tuturnya pada Senin (9/2).
Tomi pun satu suara, ia menyebut LPJ RKAT yang digunakan BEM berasal dari uang kampus. Yang artinya, uang tersebut juga berasal dari UKT mahasiswa UNAIR. Sehingga sudah seyogyanya LPJ Publik dilakukan.
Tomi sempat melayangkan surat tebuka yang diunggah melalui akun instagram pribadi miliknya pada Agustus 2020 terkait waktu dan mekanisme pelaksanaan LPJ Publik.
‘Selama sebelum pengumuman dan pasca pengumuman saya selalu menanyakan bahwa reshuffle ini mau diperpanjang sampai kapan? Lalu kapan kita LPJ Publik padahal sudah sampai di bulan Agustus,’ isi kutipan kalimat dalam kutipan yang diunggahnya.
Menyaksikan itu, Agung Tri Putra merespons. Ia menyebut LPJ Publik menjadi tanggung jawab MPM.
“Mas Agung bilang waktu itu untuk pengadaan LPJ Publik menjadi tanggung jawab MPM. Setelah itu banyak sekali perdebatan mengenai LPJ Publik,” jelas Tomi.
Hingga saat ini, LPM Mercusuar belum mendapat balasan apapun dari Ketua dan Wakil Ketua BEM UNAIR 2019 terkait konfirmasi dan tanggung jawabnya dalam LPJ Publik.
“Harapanku sih seharusnya dari Pres sama Wapres kudu tegas. Dalam artian jangan bikin malu nama Kabinet Juara gara-gara enggak ada kejelasan mengenai pelaksanaan rapat akhir LPJ,” ujar Raflesia memungkasi.
Penulis: Dewi
Manjasari
Editor: Risma D.