Kampus PSDKU Unair Banyuwangi (Sumber: Istimewa)
Setelah terbit petisi mengenai judicial review pada Jumat (15/1), Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) PSDKU Unair Banyuwangi mengunggah timeline dan landasan konstitusional pemilihan Presiden dan Wakil Presiden KM PSDKU Unair 2021 melalui akun resminya.
Awalnya, pemilihan akan dilaksanakan melalui Sidang Musyawarah Mahasiswa (Musma). Namun, unggahan tersebut dihapus pada Sabtu (16/1) malam.
Menurut Ketua DPM PSDKU Unair, keputusan dipilihnya Sidang Musyawarah Mahasiswa untuk menggantikan sistem One Man One Vote (OMOV) dilakukan karena diburu tenggat waktu Pemira yang molor.
“Kami dari DPM sangat diburu deadline sehingga memang prosesnya cenderung tergesa-gesa, tapi sebenarnya kami lakukan demi kemaslahatan bersama,” ujar Puja Hayu Pangastuti melalui Whatsapp, Sabtu (16/1).
Puja juga menuturkan bahwa kemoloran ini disebabkan oleh DPM dan KM yang belum menemukan mufakat mengenai sistem dan teknis Pemira. Jadi, keputusan tersebut diambil tanpa melalui jaring aspirasi mahasiswa.
“Kami akui, DPM terlalu tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Menurut kami saat itu Musma adalah jalan tercepat memilih Presiden KM sehingga kami menempuh sistem tersebut,” jelas Puja.
“Namun, kemudian terdapat suara sumbang dari masyarakat kampus sehingga kami adakan jaring aspirasi kembali,” lanjutnya.
Jaring aspirasi dilaksanakan melalui platform Zoom dengan diikuti perwakilan dari Hima, DPM, dan KM. Forum dilakukan lantaran saat sidang pleno musyawarah mahasiswa tidak berjalan sesuai rencana.
Kendati demikian, keputusan terkait sistem pemilihan tetap melanjutkan mekanisme one man one vote atau musyawarah mahasiswa belum juga menemui titik temu.
“Kami adakan jaring aspirasi pun masyarakat belum memutuskan mau Musma atau one man one vote,” imbuh Puja.
Forum terus berlanjut hingga Senin malam (18/1). Usai melalui pembahasan yang cukup berbelit, didapatkan hasil berupa sistem pemilihan kembali ke one man one vote.
“Akhirnya sidang menemukan mufakat dan kembali ke sistem one man one vote,” sebutnya melalui Whatsapp pada Selasa (19/1).
Agenda selanjutnya telah disiapkan, kata Puja. Namun, akan dikaji lebih lanjut oleh DPM bersama KPU dan Panwas yang anggotanya diambil dari pengurus Hima.
“Hima sepakat untuk mengambil dari pengurusnya, dari DPM manut Hima saja. Kami fasilitasi, Panwas kami ambil empat dari seluruh ketua Hima,” tutupnya.
Penulis: Tata Ferliana
Editor: L. Fitriani