Sumber gambar: Lentera Rumah
Dalam setiap penyambutan mahasiswa baru (maba), Universitas Airlangga akan selalu membubuhkan kemegahan cerita masa lalunya, dimulai dari NIAS sebagai cikal bakal, pergantian nama menjadi Universitas Airlangga di tahun 1950 an, hingga hari ini. Namun, tampaknya ada yang menghilang dalam rentetan historiografi universitas ini, yaitu cerita mengenai Universitas Airlangga pada masa di bawah kepemimpinan Soekarno. Secara sederhana, jelas hal tersebut masih memiliki kaitan dengan peristiwa paling kelam yang pernah terjadi dalam sejarah Indonesia yaitu G30S dan pemberantasan komunis 1965-1966. Padahal saja, masa tersebut merupakan masa yang bergejolak dan penuh gairah untuk dibahas lebih lanjut. Kemungkinan terbesarnya, penghilangan satu generasi universitas Airlangga merupakan sebuah langkah yang umum bagi suatu kampus untuk menjaga imej baiknya.
Jelas hal ini perlu dikuak demi menjaga ingatan kolektif menyoal mereka yang sudah tiada (secara paksa) dan memberi wawasan kepada semua orang bahwasanya Universitas Airlangga juga punya memori soal ini, tidak hanya Universitas Gajah Mada yang telah ditulis oleh Abdul Wahid mengenai intellectualcide. Maka dari itu, dalam tulisan kali ini setidaknya perlu membahas banyak menyoal memori merah kampus Airlangga ini.
Melupakan Sang Pembuat Patung Airlangga Kampus A
Apakah kawan-kawan pernah berpikir soal pembuat patung Erlangga? Jelas jarang sekali yang akan terbesit pertanyaan tersebut karena mungkin merupakan masalah yang sepele dan tidak terlalu penting dalam historiografi universitas Airlangga. Namun siapa sangka jika pembuat patung Erlangga yang saat ini terpampang dengan jelas di kampus A Unair merupakan hasil pahat dari perupa Lembaga Kebudajaan Rakjat (LEKRA) – yang merupakan organisasi kebudayaan progresif dan dekat dengan Partai Komunis Indonesia – yang bernama Hendra Gunawan.
Hal tersebut dijelaskan dalam skripsi berjudul “Politik Kebudayaan Lekra Surabaya: Aktivitas dan Karya Anggota Lembaga Kebudajaan Rakjat-LEKRA Surabaya tahun 1952-1959” karya Aryo Yudanto. Dalam skripsi tersebut menjelaskan bahwa tahun 1954, Pelukis Rakjat (yang nantinya akan menjadi LEKRA) mendapatkan kepercayaan untuk mengerjakan patung raja Airlangga sebagai simbol dari Universitas Airlangga. Akhirnya Hendra beserta lima orang anggota Pelukis Rakjat serta sepuluh pekerja lainnya menggarap patung tersebut di halaman konsulat kebudayaan Jawa Timur, dan nantinya diperkirakan akan diresmikan pada tanggal 19 November 1954.
Lantas siapa Hendra Gunawan? Ia merupakan seorang seniman yang berkarya melintasi zaman pendudukan Jepang hingga akhirnya ditahan oleh rezim Orde Baru. Tak hanya itu, Hendra Gunawan merupakan salah satu pendiri Akademi Seni Rupa Indonesia (ASRI) – yang sekarang menjadi Institut Seni Indonesia – bersama Affandi, S. Sudjojono serta beberapa orang lainnya. Nama Hendra Gunawan jelas bukanlah nama sembarangan, sebab Hendra Gunawan merupakan seniman Indonesia yang memiliki nilai tinggi, yang mungkin setara dengan Affandi hingga Trubus yang tentunya sudah tidak asing lagi ditelinga masyarakat seni rupa Indonesia.
Tentu, ini merupakan sejarah yang ikonik, sebab patung yang kerap hanya dianggap sebagai simbol tersebut merupakan hasil tangan dari seorang seniman terkenal Indonesia. Namun sayangnya, sejarah yang begitu hebat soal patung Erlangga tersebut tidak dikenang dengan baik oleh masyarakat universitas Airlangga, padahal mungkin saja patung tersebut merupakan satu-satunya peninggalan ‘merah’ yang ada di UNAIR.
Dua Walikota ‘Merah’ Lulusan UNAIR
Jika berbicara mengenai hubungan antara Unair dan PKI maka jelaslah bahwa ada dua alumni Unair atau NIAS yang menduduki posisi menjadi walikota Surabaya yang diusung oleh partai merah ini. Menurut tulisan berjudul “Memerahkan Kota Pahlawan: Pergulatan Partai Komunis Indonesia di Kota Surabaya Tahun 1955-1965” karya Purnawan Basundoro yang dimuat dalam buku bunga rampai berjudul “Kota-Kota Di Jawa: Identitas, Gaya Hidup dan Permasalahan Sosial”, yang pertama adalah Dr. Satrio, seorang pegawai Kotapraja Surabaya yang diperbantukan pada Djawatan Kesehatan Kota (DKK) sekaligus merangkap menjadi dokter RSUP Karangmenjangan dan juga lulusan NIAS tahun 1942 dan yang kedua adalah Moerachman, S.H. yang mana dulunya adalah alumni jurusan Hukum Unair sekaligus aktivis CGMI (Consentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia).
Dr. Satrio dipilih secara voting oleh DPR yang mana akhirnya mendapat suara mayoritas di DPR, dengan hal ini akhirnya mengukuhkan bahwa Dr. Satrio terpilih sebagai walikota Surabaya periode 1958 – 1963. Di tahun 1963, Dr. Satrio ditunjuk sebagai wakil Gubernur Jawa Timur yang membuat kursi walikota Surabaya harus mengalami kekosongan. Lagi-lagi walaupun dengan cara berbeda, salah satu kader PKI yang masih terbilang muda bernama Moerachman ditunjuk oleh Sukarno sebagai walikota Surabaya untuk menggantikan Dr. Satrio yang telah menjabat di posisi wakil gubernuran. Pada tahun-tahun yang gelap pasca-G30S, Moerachman dinyatakan di-hilang-kan entah kemana, yang jelas mungkin Moerachman merupakan korban dari pemberantasan banyak manusia dan organisasi yang terindikasi sebagai komunis.
Menjadi Kampus yang ‘Merah’ Di Tahun yang Membara
Aktivitas kelompok ‘kiri’ tak berhenti berbicara permasalahan elektoral kota Surabaya saja, namun juga di dalam kampus Unair itu sendiri – seperti aktivitas CGMI (Consentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia) di UNAIR. Semisal saja yang diberitakan dalam rubrik “Berita Singkat Dalam Negeri” di Harian Rakjat tertanggal Selasa, 22 Desember 1964, yang mana memberitakan bahwa:
“Dalam konferensi jang diadakan baru2 ini CGMI Surabaja memutuskan untuk meritul (mengganti) Drs. Samiadji Djajengminardo, seorang pembantu Dekan 1/ Sekretaris Fakultas Unair segera diritul”.
Walaupun tak jelas penyebabnya, namun di sini dapat diinterpretasikan bahwa gerakan eksternal kampus pun cukup mewarnai kehidupan seluruh warga Unair, terlebih lagi dengan adanya dewan mahasiswa yang saat itu berada pada strata yang sama dengan rektor. Tentunya dengan hal tersebut, jelas cukup mudah untuk mengganti atau mencopot posisi seorang dosen bahkan dekan. Tak hanya itu, di tanggal yang sama dalam koran Harian Rakjat juga menjelaskan bahwa CGMI Surabaja (termasuk CGMI di UNAIR) bertekad bulat untuk mendukung Sukarno di tengah-tengah tahun Vivere Pericoloso (tahun-tahun penuh bahaya) serta menjadi garda depan untuk membubarkan HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) dan GM-Sos (Gerakan Mahasiswa Sosialis).
Mengenang yang Telah (Dipaksa) Hilang
Tentu tidak ada yang tahu nasib satu generasi UNAIR era Sukarno, dan kemungkinan besarnya mereka sudah hilang, dibunuh, hingga dipenjara oleh rezim Orde Baru. Bahkan saja, rektor UNAIR pada tahun 1965 sampai 1966 dipegang oleh tangan tentara yaitu Kol. TNI (Purn.) CKH. Chasan Durjat. Tak lain hal tersebut digunakan untuk rezim Suharto dalam mengendalikan dan membersihkan seluruh komunis di wilayah UNAIR baik itu HSI (Himpunan Sarjana Indonesia), CGMI, hingga dokumen-dokumen yang berkaitan dengan partai tersebut atau dalam bahasa Abdul Wahid yaitu Intellecttualcide (genosida intelektual).
Di masa sekarang ini, setidaknya, masyarakat UNAIR harus kembali mengenang mereka yang dipaksa hilang serta mencoba jujur pada sejarah bahwasanya kampus yang berada di pusat kota Surabaya ini memiliki sejarah yang hilang. Semoga tulisan ini membantu untuk mengenang generasi yang hilang tersebut.
Penulis: Ruslan Sashenka (Kontributor)
Editor : Ina Shofiyana