Sumber Gambar: Liputan6.com/Herman Zakharia
Sejumlah penumpang berpindah tujuan kereta saat penerapan switch over (SO) ke-5 di Stasiun Manggarai, Jakarta, Senin (30/5) 2022. Penerapan switch over (SO) atau peralihan sistem persinyalan ke-5 itu membuat terjadinya penumpukan penumpang di peron kereta karena terdapat perubahan rute perjalanan KRL.
Beredarnya video petugas Patroli dan Pengawalan (patwal) RI 36 menghebohkan publik pada beberapa waktu silam. Pasalnya, petugas patwal RI 36 yang diduga milik utusan khusus presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni, Raffi Ahmad, melakukan tindakan arogan dengan menunjuk-nunjuk sopir taksi Alphard dan membuka jalan di tengah kemacetan Jalan Sudirman.
Video tersebut memicu reaksi geram dari publik yang menilai patwal tersebut tidak melihat situasi dan kondisi pada saat itu. Sehingga banyak yang berpendapat bahwa patwal tidak diperlukan, sewaktu-waktu tidak dalam kondisi mendesak, apalagi darurat yang membuatnya harus menerobos kemacetan di jam-jam kerja. Di sisi lain, masyarakat juga mendorong pejabat untuk menggunakan transportasi umum dan meninggalkan kendaraan pribadi agar para pejabat dapat mengetahui kondisi transportasi umum di lapangan sesuai kenyataannya.
Komentar pun datang dari Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid. Ia menuturkan bahwa ia tak keberatan naik transum apabila fasilitasnya sudah siap. “Sekarang, ke sini (DPR-MPR) transportasi umum dari mana? Terus kalau rapat, telat, nanti di bully lagi ‘itu pada telat’”, ucap Hidayat pada laman Kumparan.
Komentar tersebut dirasa lucu oleh publik karena lokasi gedung DPR-MPR sangat terjangkau oleh beberapa moda transportasi. Gedung DPR-MPR dapat dilalui menggunakan Transjakarta koridor 1F, rute Stasiun Palmerah menuju Bundaran Senayan, Stasiun Commuter Line Palmerah, hingga Stasiun Haji Nawi MRT Jakarta.
Budaya yang Mengakar
Langkanya pejabat negara yang menggunakan transportasi umum berakibat pada keluarnya kebijakan yang serampangan. Contohnya, kebijakan efisiensi anggaran yang mengakibatkan beberapa layanan transportasi publik di beberapa daerah menjadi terganggu. Sehingga istilah “Hidup segan mati tak mau” sangat cocok dalam menggambarkan kondisi transportasi umum di beberapa daerah, seperti layanan koridor bus BisKita Trans Pakuan Bogor dan Trans Metro Dewata Denpasar yang berhenti beroperasi imbas dari ketidakadaan anggaran.
Tingginya ketergantungan pemerintah daerah (Pemda) terhadap subsidi dari pemerintah pusat membuat pemda tak sanggup untuk membiayai secara mandiri layanan transportasi umum mereka. Pengurangan subsidi juga berdampak pada pemangkasan jam operasional transportasi umum, seperti pada Trans Batik Solo. Pada beberapa koridor bus hanya bisa beroperasi sampai pukul 18.00 WIB. Terlepas dari pendanaan alternatif, seperti iklan, APBD Kota Solo tidak sanggup jika membiayai seluruh koridor Trans Batik Solo yang beroperasi.
Di sisi lain, terdapat beberapa daerah yang mampu secara mandiri untuk membiayai penyelenggaraan transportasi umum di daerah mereka di tengah pemangkasan anggaran yang terjadi. Hal ini bisa terjadi karena ada kemauan politik (political will) dari kepala daerah tersebut, contohnya, Semarang. Kota yang dijuluki sebagai Kota Lumpia ini mempunyai APBD sebesar Rp5,4 triliun dan dapat menggelontorkan dana sebesar Rp200 miliar (3,3% APBD) untuk Trans Semarang yang memiliki 235 kendaraan serta 16 rute yang terdiri dari 9 rute utama dan 7 rute feeder atau pengumpan.
Bagaikan bumi dan langit jika dibandingkan dengan Kota Surabaya dengan gelar kota terbesar ke-2 di Indonesia, kota yang dijuluki sebagai Kota Pahlawan ini mempunyai APBD sebesar Rp10,7 triliun. Akan tetapi, Kota Surabaya hanya menggelontorkan dana sebesar Rp70 miliar (0,6% APBD) untuk Suroboyo Bus yang hanya memiliki 80 kendaraan serta 7 rute dengan 2 rute utama dan 5 rute feeder atau pengumpan. Angka yang sangat kecil untuk kota seukuran Surabaya. Pada umumnya, rute transportasi bus hanya menjangkau jalan-jalan sesuai protokol saja dan feeder “Wira Wiri” yang dicanangkan untuk menggapai daerah pinggiran dirasa kurang efektif.
Selain keterbatasan anggaran, kualitas infrastruktur juga menjadi masalah yang harus dihadapi. Transjakarta yang sudah beroperasi selama 2 dekade harus menghadapi tantangan, seperti kurangnya armada bus dan halte di beberapa koridor yang harus segera direvitalisasi karena sudah tak layak beroperasi.
Penumpang Transjakarta yang mencapai 1 juta per hari ditambah lagi mobilitas masyarakat dari daerah aglomerasi membuat penambahan armada bus menjadi keniscayaan. Hal ini untuk menghindari penumpukan penumpang yang terjadi karena tidak sebanding dengan armada bus yang tersedia. Fenomena ini tidak pernah dirasakan oleh pejabat yang menggunakan kendaraan pribadi dengan pengawalan penuh dari aparat yang digaji melalui pajak masyarakat.
Transportasi Umum di Beberapa Negara
Transportasi umum telah menjadi prioritas pembangunan di beberapa negara bahkan telah menjadi kultur tersendiri bagi masyarakat negara tersebut. Negara tetangga, Singapura, terus melakukan modernisasi transportasi umum mereka dan mengintegrasikannya dengan hunian warga lokal. Di beberapa negara Eropa, seperti Prancis dan Belanda terus mendorong warganya untuk meninggalkan kendaraan pribadi dan beralih ke transportasi umum. Hal ini juga didukung dengan penyediaan infrastruktur yang layak, seperti trotoar yang ramah pejalan kaki.
Belanda sendiri juga memiliki kultur yang unik terkait mobilitas warganya. Alih-alih menggunakan kendaraan pribadi untuk bepergian, mereka menggunakan sepeda untuk sarana mobilitas sehari-hari. Hal ini juga tecermin pada pejabat negaranya, Mark Rutte, mantan Perdana Menteri Belanda yang sering menggunakan sepeda daripada mobil pribadi.
Menata Ulang Model dan Kebijakan Transportasi
Sudah menjadi keharusan bagi pemerintah untuk menyediakan transportasi umum yang layak dan nyaman bagi warganya. Pemerintah seharusnya paham prioritas kebijakan yang berdampak jangka panjang mengingat sektor transportasi umum berkaitan erat dengan ekonomi masyarakat. Pendapatan yang seharusnya bisa digunakan untuk kebutuhan lain malah sebagian besar dialokasikan untuk kendaraan pribadi, seperti bahan bakar dan perawatan kendaraan. Hal ini tidak akan terjadi jika pemerintah mampu membuat rencana transportasi umum yang berkelanjutan.
Pemerintah juga harus menghilangkan pemikiran kapitalis, jika ingin membangun transportasi umum dari awal. Pada dasarnya transportasi umum dan keuntungan adalah kata-kata yang tidak pernah muncul dalam kalimat yang sama. Kerugian yang terjadi pada pengoperasian transportasi umum bukan menjadi sebuah justifikasi untuk menghentikan layanan transportasi tersebut.
Hal yang seharusnya diperbaiki oleh pemerintah adalah layanan yang disediakan agar mampu menarik masyarakat menggunakan jasa transportasi umum ini. Untung dan rugi adalah hal lain, yang terpenting adalah bagaimana transportasi umum dapat hadir di tengah masyarakat dalam membantu mobilitas mereka.
Penulis: M. Nafis Wirasaputra
Editor: Ismail Marzuki