Sumber Gambar: Tim LPM Mercusuar
Kamis (22/8) pukul 15.00 WIB, aliansi mahasiswa berkumpul di Kampus B Universitas Airlangga sehubungan dengan adanya anulir putusan Mahkamah Konstitusi terkait UU Pilkada. Titik kumpul konsolidasi bertempat di Taman FISIP Kampus B UNAIR. Meskipun sempat ada larangan pelaksanaan diskusi yang diduga berhubungan dengan berjalannya kegiatan Ospek Fakultas untuk mahasiswa baru, konsolidasi ini tetap berlangsung sesuai jadwal.
Erdogan, selaku Menteri Sosial dan Politik BEM Universitas Airlangga mengungkapkan, “Kalau dilarang, benar adanya emang dilarang. Kami nggak tau alasan pastinya apa, yang pasti karena waktu itu ada lagi acara OSFAK, Mas. Mungkin alasannya itu, tapi untuk alasan di belakang itu, ada apa nggak, saya nggak tau. Tapi yang pasti ada larangan awalnya, nggak boleh di taman FISIP.”
Akibat larangan ini, konsolidasi kemudian berpindah ke Halaman Perpustakaan Kampus B UNAIR. Erdogan mengatakan, “Akhirnya kami di sini pindah ke depan perpustakaan dan alhamdulillah berjalan lancar.”
Konsolidasi ini diikuti oleh elemen-elemen dari berbagai masyarakat dan mahasiswa, seperti FSPBI-KASBI, FSBK-KASBI, FSBPBI-KASBI, FSRP-KSN, FSPMI, FSP KEP KSPI, AJI Surabaya, Aksi Kamisan Surabaya, Amnesty Chapter UNAIR, dan berbagai elemen sipil lainnya.
Hasil konsolidasi menyepakati penyelenggaraan aksi demo yang akan dilaksanakan pada Jumat (23/8). Soni Mardianto yang merupakan Serikat Pekerja Jawa Timur sebagai Perwakilan Buruh mengungkapkan, “Hasil konsolidasi, satu kita sepakat untuk besok aksi. Jadi besok kita akan melaksanakan di depan DPRD Jatim pada pukul 10.00 WIB.”
Beberapa poin tuntutan antara lain sebagai berikut: (1) Mendesak DPR RI untuk membatalkan sidang Revisi UU Pilkada dan mematuhi putusan MK; (2) Mendesak KPU untuk segera membuat PKPU yang berdasarkan putusan MK; dan (3) Mendesak pemerintah dan DPR untuk menjaga marwah demokrasi dan konstitusi.
Soni menambahkan bahwa ia tetap akan mengawal putusan MK meskipun wakil DPR RI memutuskan pembatalan pengesahan. “Harapannya hari ini itu juga menjadi pantikan, juga peringatan bahwasanya alarm peringatan darurat bahwasanya konstitusi tidak boleh dibajak seperti ini lagi. Ketika tadi sudah ada statement, kami masih belum percaya. Biasanya pengesahan itu terjadi di tengah malam. Itu yang tadi kita khawatirkan semua, kita pengen tetap sampai tanggal 27 itu akan turut mengawal. Karena bisa jadi banyak kemungkinan manufer-manufer politik yang akan terjadi. Dan hari ini, kami memastikan di Surabaya ini untuk menyuarakan kembali sampai di tanggal 27, sampai keputusan itu resmi, kita akan terus mengawal.”
“Dan ini juga pesan kepada seluruh kawan-kawan yang di tiap daerah, jangan gembos, ketika besok kawan-kawan baru mengadakan ataupun lusa, itu tidak masalah karena sejatinya kita sebagai mahasiswa, sebagai pemuda, sebagai masyarakat sipil society, selaku pengawas pemerintah, controlling pemerintah harus tetap bersuara. Sekalipun ada narasi-narasi yang mungkin sedikit melegakan, tapi kalau kita tidak melihat secara real, secara resmi, maka tetap perlawanan itu akan selalu terjadi,” lanjut Soni.
Penulis: Tim Redaksi LPM Mercusuar
Editor: RA-06