Sumber Gambar: Tim Liputan LPM Mercusuar
Jumat (19/7), Aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota Surabaya (AMP KK Surabaya) menggelar aksi damai Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera). Aksi ini diserukan oleh Aliansi Mahasiswa Papua Surabaya untuk memperingati 55 tahun sejak peristiwa tersebut disetujui oleh pihak-pihak tertentu. Berdasarkan hasil konsolidasi Pepera yang dilaksanakan di asrama mahasiswa Papua, aksi ini sepakat diawali pada pukul 7 pagi. Mereka melakukan longmarch dari titik kumpul menuju Gedung Grahadi yang menjadi titik aksi.
Pepera sendiri adalah referendum yang diadakan untuk menentukan status kepemilikan Papua Barat kepada Belanda atau Indonesia. Pemilihan suara ini menanyakan keputusan populasi terkait penggabungan dengan Indonesia atau merdeka. Papua Barat akhirnya memang menjadi bagian dari NKRI kendati proses dan validitas hasil Pepera masih menjadi teka-teki. Melansir dari voaindonesia.com berdasarkan pemaparan Yance kepada VOA, Pepera adalah awal mula ketidakdemokratisan di Papua. Dilihat dari Perjanjian New York, sudah tertulis bahwa orang Papua akan melakukan penentuan nasib sendiri melalui one man one vote. Tetapi Indonesia tidak melakukan itu.
Anggapan bahwa Indonesia tidak demokratis terhadap rakyat Papua disebabkan oleh keputusan pemerintah Indonesia atas Pepera yang dilaksanakan dengan sistem musyawarah, bukan sistem voting sebagaimana yang diamanatkan oleh PBB melalui Perjanjian New York. Pembentukan Dewan Musyawarah Pepera (DMP) yang berjumlah 1025 anggota dari delapan kabupaten juga ditunjuk langsung oleh pemerintah Indonesia, bukan melalui pemilihan umum di tiap-tiap kabupaten. Hal tersebut masih menjadi pertanyaan bagi masyarakat Papua Barat terkait suara siapakah yang terwakilkan oleh 1025 orang tersebut apabila mereka tidak dipilih dengan mandat untuk menyuarakan aspirasi.
Aksi yang selesai dilaksanakan sekitar pukul 12 siang ini diikuti oleh Aliansi Mahasiswa Papua, Jaringan Solidaritas Surabaya (JSS), dan Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-WP). “Aksi ini bukan hanya untuk mengangkat isu terkait Pepera saja. Namun, ada sejumlah tuntutan lain, seperti usir mafia tanah dan memberikan hak ruang hidup sebebas-bebasnya untuk rakyat Indonesia yang miskin dan lemah, seperti warga Rusunawa Gunungsari Ex-Stren Kali Jagir.” ungkap Hengky Yogi, perwakilan Aliansi Mahasiswa Papua.
Sebagai penutup dalam rangkaian aksi damai hari ini, perwakilan AMP membacakan pernyataan sikap yang diinisiasi oleh Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Komite Kota Surabaya dan Jaringan Solidaritas Surabaya. Pernyataan sikap tersebut memuat hal-hal berikut:
- Pepera ilegal di Papua Barat
- Tarik militer organik dan non-organik dari West Papua
- Hentikan segala bentuk diskriminasi dan intimidasi terhadap mahasiswa West Papua di Indonesia
- Dukung Suku Awuyu di Boven dan Moi di Sorong menolak perusahaan ilegal
- Berikan hunian layak untuk warga ex-stren kali jagir/rusunawa Gunung Sari
- Bebaskan Pak Muhriyono, petani Pakel
- Bebaskan Dwi Kurniawati dari segala tuduhan
- PBB harus bertanggung jawab serta turut aktif secara adil dan demokrasi dalam proses penentuan nasib sendiri, pelurusan sejarah, dan penyelesaian pelanggaran HAM di West Papua
- Mendukung perundingan antara Indonesia, pemerintah Selandia Baru, dan TPNPB OPM yang dimediasi oleh PBB demi menyelesaikan konflik di West Papua
- Usut, tangkap, adili, dan penjarakan jenderal-jenderal pelanggar HAM
- Hentikan operasi militer dan pembangunan pos militer berlebihan di Nduga, Intan Jaya, Puncak Jaya, Pegunungan Bintang Maybrat, Paniai, dan seluruh West Papua
- Segera berikan hak penentuan nasib sendiri sebagai solusi demokrasi bagi bangsa West Papua
Penulis: PS-13
Editor: RF-08