Argumentasi dan Panggung Politik BEM Unair

Argumentasi dan Panggung Politik BEM Unair

Politik selalu memunculkan berbagai macam tanda dan pertanda, biasanya kita sering menyebutnya sebagai bahasa politik. Belum lama, dalam politik nasional tersiar berita terkait tidak diundangnya Ganjar Pranowo dalam acara HUT ke-48 PDI Perjuangan di kantor DPD PDIP Jateng.

Hal tersebut tentu saja memunculkan argumentasi di khalayak ramai, salah satunya sinyal politik terkait pemilihan presiden 2024 yang melibatkan dua nama yaitu Puan Maharani dan Ganjar Pranowo. Begitulah permainan bahasa politik, memunculkan berbagai macam tanda dan pertanda salah satunya melalui argumentasi.

Argumentasi merupakan suatu bentuk retorika yang berusaha untuk mempengaruhi sikap dan pendapat orang lain, agar mereka percaya dan akhirnya bertindak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh penulis atau pembicara (Keraf, 2010:3). Argumentatif harus bertolak dari fakta-fakta yang ada. Bahasa politik yang dipenuhi oleh berbagai macam tanda dan pertanda tentu tidak dapat terlepas dari bentuk retorika yang bersifat argumentatif.

Beberapa hari ini, BEM Unair diterpa berbagai isu dan permasalahan yang kurang sedap. Permasalahan pemilihan KOC Amerta dan yang terbaru terkait  penggelapan dana jaket BEM Unair yang ditaksir kurang lebih 40 juta. Dalam kasus penggelapan dana yang telah menyeret beberapa nama termasuk petinggi-petinggi BEM Unair tersebut, DLM pada Jumat, 18 Juni 2021 telah mengadakan forum audiensi guna mengusut kasus yang melibatkan beberapa nama petinggi BEM.

Dalam audiensi yang juga ditayangkan melalui Instagram live DLM Unair tersebut, sejumlah mahasiswa sangat menyayangkan tidak hadirnya beberapa petinggi BEM Unair yang diduga terlibat dalam kasus penggelapan dana jaket BEM Unair. Selama forum berlangsung, di kolom live comment Instagram dipenuhi dengan beberapa komentar oleh sejumlah rekan mahasiswa yang merasa kecewa atas ketidakhadarin sejumlah oknum yang bersangkutan.

Panggung politik ibarat sebuah panggung teater. Dalam panggung politik maupun teater publik merupakan faktor integral dimana para politikus ataupun aktor harus berhadapan dengan publik secara langsung diatas sebuah “panggung”. Sangat lucu misalnya ketika Shakespeare yang mementaskan naskahnya berjudul Hamlet tetapi tidak memasukkan aktor Hamletnya ke dalam panggung. Dengan beribu alasan bahkan alasan aktornya jetlag sekalipun tidak akan diterima oleh publik karena publik tentu saja mengharapkan aktor Hamlet dalam naskah Hamlet bukan aktor Macbeth.

Dalam dunia peran, publik memang mempunyai peran sebagai kritikus. Sederhananya, bukankah dalam dunia teater juga memerlukan publik sebagai pembeli tiket agar biaya produksi mereka setidaknya dapat tertutupi? Hal tersebut berlaku pula dalam panggung politik. Setidaknya, para politikus itu nantinya memerlukan atensi publik guna mendulang surat suara dalam pemilihan kedepannya, agar biaya kampanye mereka dapat tertutupi jika berhasil.

Lantas, dalam kasus penggelapan dana jaket dan beberapa kasus yang menyeret nama BEM Unair bukankah sudah waktunya publik mengawasi atau memberikan argumentasi mereka? Mungkin, saat ini publik sudah tidak hanya berlaku sebagai penonton pasif. melainkan memberikan masukan, gagasan maupun kritikan. Dengan begitu, bukankah seharusnya “Hamlet” dalam kasus penggelapan jaket ini dapat menghadiri proses audiensi dari DLM ataupun menghadiri proses penyelesaian perkara, jika tidak sedang jetlag (?)

Penulis: Fajar Satriyo (Mahasiswa Bahasa dan Sastra Indonesia 2018)
Editor: Risma D.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *