Sumber: Li’izza Anita/Divisi Artistik LPM Mercusuar
Penolakan terhadap hasil Undang-Undang TNI nyatanya masih menyeruak di berbagai kota di Indonesia sejak disahkannya pada 20 Maret 2025. Surabaya termasuk kota yang masih menyuarakan keresahan tersebut, salah satunya melalui aksi Kamisan. Aksi ke-857 pada Kamis (4/10) ini dimulai sekitar pukul 16.30 WIB di Taman Apsari dan dihadiri puluhan massa dari berbagai elemen masyarakat seperti Komunitas Arek Gerak hingga masyarakat sipil.
Meskipun langit Surabaya tampak mendung sejak siang hari dan rintik hujan mulai membasahi Taman Apsari, massa aksi tetap berdatangan dan meramaikan jalanan, menggunakan pakaian serba hitam, payung hitam, serta membawa poster dan spanduk yang terangkat tinggi, bertuliskan “TNI Bukan Preman Politik”, “Kembalikan Militer ke Barak”, hingga “Bangkit Lawan Menang!”. Aksi ini bukan hanya menjadi sebuah bentuk protes, tetapi juga penegasan: supremasi sipil sedang terancam.
Satu per satu, suara – suara orasi bergema. Nana, Koordinator Lapangan Komunitas Arek Gerak, menyerukan dengan lantang, “Diam atau lawan ada di tangan kita, tolak dwifungsi TNI!” Seruan itu diikuti dengan orasi bergantian, diselingi mimbar bebas, serta massa aksi yang bertiarap di tengah jalan raya, seraya kentongan dipukul mengitari mereka, menghadap langsung ke Gedung Grahadi yang didepannya dijaga ketat oleh aparat dan bentangan kawat besi — menggambarkan represifitas yang terjadi.
Di antara kerumunan, hadir seorang figur yang tak asing bagi dunia aktivisme Surabaya: Soe Tjen Marching, seorang aktivis, dosen, dan penulis yang dikenal lantang menyuarakan isu-isu hak asasi manusia dan anti-militerisme. Salah satu bukunya yang bertajuk “Dari Dalam Kubur” telah mengungkap borok rasialisme dan militerisme yang membayangi sejarah bangsa ini.
“Aksi hari ini adalah bentuk perlawanan terhadap kekuasaan senjata yang kian mencengkram ruang sipil kita,” ujarnya dalam wawancara seusai aksi. Soe Tjen menyampaikan keresahan akan meluasnya peran militer yang tak seharusnya menyentuh urusan sipil, “Ketika militer diberi kekuasaan lebih, jalan tengahnya bukan solusi, tapi senjata. Dan yang akan menjadi korban adalah rakyat,” tegasnya.
Baginya, UU TNI bukan sekadar perubahan kebijakan, tetapi juga ancaman nyata. Beliau menyinggung kembali sejarah kelam Orde Baru. Ketika hanya dengan membaca buku karya Pramoedya saja bisa berujung dieksekusi. “Pemerintah yang mendukung militer adalah pemerintah yang mendukung persenjataan, dan semua itu tidak gratis. Senjata dibeli dengan uang rakyat. Dana yang seharusnya bisa dialokasikan untuk pendidikan dan kesehatan malah dihabiskan untuk militer,” lebih jauh, Soe Tjen menyoroti absurditas dari kebijakan UU TNI.
Tak hanya itu, Soe Tjen juga menyoroti minimnya kesadaran masyarakat atas isu ini, “Masih banyak yang menganggap aksi seperti ini hanya bikin macet. Padahal mereka sendiri yang akan terdampak,” ungkapnya lirih. Baginya, kemarahan publik seharusnya tak hanya muncul saat menyangkut urusan uang dan makan, tetapi juga ketika urusan yang memengaruhi sipil dipertaruhkan, “Masalahnya, banyak rakyat belum sadar bahwa kebijakan seperti ini akan berdampak besar bagi kehidupan mereka. Mereka hanya ingin bisa makan, cari duit, lalu diam,” tegasnya.
Aksi ini bukan yang pertama bagi Soe Tjen. Beliau telah terbiasa turun ke jalan, baik di Indonesia maupun luar negeri, terutama di London, tempatnya mengajar sebagai dosen di SOAS University of London, “Di London, dosen-dosen, professor-professor ikut turun aksi. Di sini, saya bahkan pernah dibilang pengangguran — tidak ada kerjaan karena ikut aksi,” ucapnya menggambarkan stigma masyarakat yang masih menganggap bahwa aksi dan demonstrasi sebagai kegiatan yang hanya diikuti oleh kelas bawah.
Tapi baginya, turun aksi adalah bagian dari makna hidup, “Ngopi bersama teman memang menyenangkan, tapi buat saya, itu kebahagiaan yang kosong. Saat ikut aksi seperti ini, saya merasa hidup saya lebih puas dan lebih berarti.” Di akhir wawancara, Soe Tjen mengajak siapapun untuk menyuarakan keresahan, dengan cara mereka sendiri, “Tak semua orang harus turun ke jalan. Yang bisa menulis, tulislah, yang bisa mengajar, ajarkanlah. Idealisme kita bisa disalurkan lewat banyak jalan.”
Saat senja mulai merambat turun dan barisan hitam perlahan membubarkan diri. Satu hal terasa jelas: perlawanan belum selesai. Kita mungkin tampak kecil di mata mereka, tapi di dalamnya berkobar besar api yang terus menyuarakan satu hal — demokrasi sejati tak pernah lahir dari senapan. Sebab seperti yang dikatakan Soe Tjen, “ketika senjata memegang kuasa, rakyat yang akan membayar luka,” dan selama luka itu belum diobati keadilan, kobaran api tidak akan pernah padam.
Sebelumnya tercatat aksi penolakan terhadap UU TNI di beberapa wilayah Indonesia kian tidak menyusut. Mengutip Tempo.co, di Jakarta, massa menggelar aksi kemah di depan Gerbang Pancasila Gedung DPR RI pada Rabu, 9 April 2025 sebagai bentuk penolakan pengesahan revisi UU TNI dan RUU Polri. Namun, aksi tersebut justru mendapat tindak kekerasan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) setelah bertahan selama 82 jam.
Penulis: Maia Chaerunnisa
Editor: Rumaisya Milhan