Sumber Gambar: Panitia Simoningua
Dalam implementasi memberangus perilaku korupsi, ada satu hal yang seringkali luput disadari, yaitu evolusi korupsi dan nilai demokrasi. Disebutkan dalam sebuah artikel “Korupsi yang Berevolusi” mengatakan jika praktik korupsi yang banyak terjadi di negara miskin –bukan hanya yang merugikan negara dengan nilai milyaran hingga triliunan, tetapi juga datang dari praktik yang dianggap sepele mulai dari pemerasan, penyuapan, penimbunan, dan masih banyak lagi.
Hal ini menarik untuk didiskusikan lebih lanjut karena persepsi banyak orang soal korupsi masih berkutat pada praktik-praktik yang dilakukan oleh pejabat elektoral. Padahal bakal korupsi sudah muncul bahkan mengakar dalam kebiasaan-kebiasaan culas yang dinormalisasi. Maka, awal mula hadirnya korupsi harus dipahami sedari akar rumput.
Salah satu media yang digunakan untuk mendistribusikan soal isu korupsi akar rumput ini adalah film. Seperti yang dilakukan oleh kawan-kawan dari Sinematografi Universitas Airlangga –yang bekerja sama dengan KPK, dalam acara Simoning (Sinema and Screening) berusaha mengenalkan bagaimana korupsi telah menjalar di akar rumput lewat media film.
Film sendiri sejatinya menjadi media yang mapan sebagai perantara menyebarluaskan wacana –yang tak melulu soal putaran bisnis, film juga bisa bicara tentang kemanusiaan. Pergulatan film komersial dan non komersial menjadi warna baru di industri film saat ini. Film non komersial banyak juga diproduksi sebagai media yang menunjukkan unsur hiburan dan wacana kritis.
Dalam acara screening film yang digelar pada (27/10) lalu, dibagi menjadi 4 layar dengan tema yang berbeda. Bagi penulis yang juga hadir sebagai peserta kala itu, apa yang dibagikan dalam setiap layar menjadi pemantik kesadaran soal gentingnya korupsi di ranah akar rumput. Tak hanya soal visual yang bergerak, tetapi juga wacana yang disampaikan.
Awal Mula Bagaimana Korupsi Tumbuh
Lewat layar pertama, berjudul “Layar Inklusi” terdapat 3 film diantaranya Berawal dari A, Georgia, dan Tak ada yang Gila di Kota Ini. Ketiga film ini menyoroti bagaimana korupsi yang tumbuh subur dan tanpa disadari memberangus hak-hak kelompok rentan. Atau mungkin bisa dilihat dari perspektif sebaliknya, bahwa sebenarnya semakin terpinggirkannya kelompok rentan disebabkan oleh praktik kekerasan struktural.
Diskriminasi terhadap komunitas disabilitas termasuk pelanggaran nilai anti korupsi dan kerap terjadi karena kurangnya interaksi dan edukasi akan perbedaan kebutuhan komunitas disabilitas dengan masyarakat luas. Perbedaan itulah yang menyebabkan munculnya sikap intoleran. Dibutuhkan aksi kolektif untuk saling meningkatkan kesadaran akan keberadaan dan kebutuhan komunitas disabilitas.
Representasi komunitas disabilitas dalam seni diperlukan, namun akurasinya harus sesuai dengan kondisi asli dan perkembangan zaman. Riset dan kolaborasi aktif diperlukan untuk penggambaran seni yang representatif akan komunitas disabilitas. Harus disediakan banyak wadah ketika komunitas disabilitas dan masyarakat umum berinteraksi supaya tak lagi tercipta pagar pembatas dan stigma negatif.
Dari sekian banyak hal yang menarik untuk disorot, ada satu hal penting ketika ekspektasi ihwal kelompok rentan ini menjadi semakin diapresiasi adalah kawan-kawan Sinematografi UNAIR turut mengundang kelompok disabilitas. Mereka yang hadir berasal dari komunitas-komunitas disabilitas yang ada di Surabaya –yang juga memberikan pandangan mereka terhadap film yang diputar ketika forum diskusi dimulai.
Kritik kemudian datang langsung dari kelompok disabilitas terhadap film Berawal dari A, menjadi bentuk keterbukaan yang turut dijunjung tinggi. Salah satu dari pendamping mengatakan jika cara komunikasi kawan-kawan disabilitas yang digambarkan di dalam film sebenarnya tidak mewakili realitas saat ini.
Umpan balik dari teman-teman komunitas disabilitas ini semakin mempertajam soal upaya inklusivitas yang seringkali terlewat. Upaya untuk menekankan jika akar rumput perlu tumbuh bersama, juga perlu semakin mengikat berbagai kelompok tanpa memandang keterbatasan adalah bagian dari gerakan perlawanan terhadap tindakan korupsi. Satu hal besar bagi saya yang patut diapresiasi.
Kemudian beranjak ke layar kedua berjudul “Layar Hukum”, menyorot soal hukum yang menjadi tiang keadilan baik dalam upaya preventif maupun represif. Lewat 3 film mulai dari Home Sweet Home, Kronik Puriwicara, dan Sa Pu Nama Moses berusaha menguliti dari mana akar korupsi yang bercokol di masyarakat. Ternyata, korupsi juga subur sebagai kultur yang hidup di masyarakat. Ada wacana dalam ketiga film soal dampak korupsi yang benar-benar mereka rasakan, namun tidak disadari.
Dalam diskusi yang dipaparkan, hukum memiliki peran fundamental sebagai alat penentu hidup dan matinya korupsi. Menyoal ada kepentingan politik yang memberikan pengaruh pada konstruksi pembuatan hukum. Dalam hal ini political will dari penguasa yang seringkali selalu menang, ternyata sangat berdampak kepada masyarakat sipil.
Budaya yang membiasakan lahirnya akar-akar korupsi tak semata hadir dari atas ke bawah. Melainkan juga dari akar rumput yang menentukan kepada siapa nanti hukum berpihak. Sebab, hukum menjadi alat untuk mewajibkan dan mengadili apa-apa yang diambil dari norma masyarakat.
Bagaimana Film Merefleksikan Korupsi Akar Rumput
Pada layar ketiga bertajuk “Layar Apresiasi” dengan film yang diputar diantaranya ada Lansia lan Sopo, Pulang Sebelum Berangkat, dan Hitler Mati di Surabaya. Ketiganya menyoroti bagaimana korupsi juga dipraktikkan oleh masyarakat sipil.
Praktik-praktik korupsi di akar rumput dipahami pasti mutlak adanya. Berangkat dari kecemasan tersebut, 3 film di dalam sesi ini menilik konflik yang lazim ditemukan, bahkan langgeng hingga hari ini. Sebagaimana yang diungkapkan ada beberapa yang menjadi poin penting diantaranya, serangan fajar atau money politics saat pemilihan kepala desa, nepotisme, hingga manipulasi dan eksploitasi manusia.
Lewat kacamata masyarakat sipil, kecenderungan isu korupsi di akar rumput malah bisa jadi lebih dekat untuk dirasakan karena imbasnya nyata dan kemungkinan bisa memicu konflik horizontal. Pada akhirnya semua elemen, termasuk masyarakat akar rumput dihadapkan pada dilema ancaman nyata dari korupsi yang menindas mereka, baik secara vertikal maupun horizontal. Sehingga disini yang paling dirugikan adalah mereka atau bahkan saya yang juga bagian dari masyarakat sipil.
Pada masa-masa krisis, solidaritas menjadi hal yang paling dibutuhkan. Kesadaran ini dimunculkan dalam sesi terakhir berjudul “Layar Korupsi Akar Rumput”. Sesi puncak ini menampilkan 3 film Border Hell, Peluit Panjang, dan West Love. Apa yang disoroti dalam ketiga film ini tak kalah penting.
Yang menjadi persoalan banyak orang ketika korupsi menjalar kuat adalah tidak adanya daya untuk melawan. Seolah kita telah kalah. Ini yang umum dipikirkan oleh banyak orang ketika praktik korupsi bukan lagi menjadi persoalan besar. Media diolok-olok karena terlalu sering mewartakan perihal korupsi.
Padahal dampak korupsi lebih besar dari kenyataan yang kita lihat selama ini. Dampak korupsi telah mencerabut akar-akar kemanusiaan. Menghilangkan hak-hak kita sebagai manusia dan menjadikan konflik semakin pelik. Kemudian apa yang tersisa sebagai jalan keluar dari masalah ini? Jawabannya adalah solidaritas. Saya kemudian mengutip apa yang dibicarakan oleh salah satu pembicara, “jika solidaritas merupakan jalan terakhir, mari kita kolang bersama”.
Penulis : HR-09
Editor : WI-07