Rapat paripurna ke-19 yang digelar DPR RI pada Selasa (21/03) resmi mengesahkan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Pengesahan ini seolah mempertanyakan kembali nalar orang-orang yang menjadi perwakilan kita di kursi pemerintahan. Seolah pengesahan ini sudah menjadi bukti bahwa para wakil kita saat ini hanya bisa menyelesaikan masalah dengan masalah. Lalu, pantaskah Rancangan Undang-Undang yang daya rusaknya sangat luar biasa pada hak-hak buruh ini digunakan sebagai otoritas mengatur jalannya pemerintahan yang ‘katanya’ dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat?
Apakah hanya ini solusi yang bisa diberikan Dewan Perwakilan Rakyat dari permasalahan ketidakpastian hukum dan ekonomi di Indonesia? Substansi hukum dan kegentingan seperti apa yang membuat para wakil kita ini terburu-buru sekali mengesahkan Perppu Ciptaker yang pembahasannya dilakukan secara grasak-grusuk? Substansi hukum dan kebijakan yang tidak memuat kegentingan ini memaksa teriakan kaum buruh sebagai pihak paling terdampak yang membingkai Perppu ini, dari masih menjadi rancangan hingga sekarang telah disahkan tentu menimbulkan banyak gejolak dan reaksi perlawanan.
Reaksi kritikan pedas muncul dari BEM Universitas Indonesia dengan memposting video yang di dalamnya terdapat meme Puan Maharani berbadan tikus. Konten video yang menunjukkan puncak kemarahan dan kekecewaan BEM UI kepada DPR ini menjadi viral dan menimbulkan pro kontra lanjutan. Pasalnya, beberapa pihak menilai bahwa video tersebut terlalu beresiko dan berakhir dengan pertanyaan “Siapa bekingan BEM UI ini, hingga mereka begitu berani membuat meme yang menyenggol langsung ketua DPR RI?”
Konsistensi BEM UI untuk menolak UU Cipta Kerja telah berlangsung sejak 2020 yang akhirnya dihadiahi Undang-Undang inkonstitusional oleh DPR menjadi latar belakang utama adanya reaksi kemarahan ini. Namun, pertanyaan mengenai siapa bekingan BEM UI yang membuat mereka begitu berani memang sangat menarik untuk dikulik lebih lanjut. Terdapat banyak sekali asumsi yang muncul, salah satunya didasari oleh funfact bahwa kebanyakan orang-orang yang duduk di bangku pemerintahan merupakan alumni Universitas Indonesia, termasuk Puan Maharani yang merupakan alumni dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
Beberapa cuitan netizen yang ramai di media sosial mengatakan jika keberanian BEM UI muncul karena banyak alumni yang menjadi bekingan mereka. Bahkan beberapa netizen juga berspekulasi bahwa bisa saja terdapat kerja sama antara BEM UI dan Puan Maharani. Spekulasi ini menjadi masuk akal karena kedua pihak sama-sama diuntungkan. BEM UI dinilai kritis dan Puan Maharani dinilai menjadi orang yang tidak anti kritik. Namun, PDIP sebagai sayap kebesaran tunggal Puan Maharani pun justru mengeluarkan kecaman keras pada BEM UI “kurang patut dan asal bunyi”.
Semua orang memang bebas berspekulasi. Tetapi munculnya spekulasi-spekulasi yang diberikan kepada kelompok mahasiswa sebagai tangan kanan perjuangan rakyat kecil, sudah selayaknya juga turut menyentil kritikus pendidikan. Mereka yang duduk di bangku pemerintahan jelas bukan orang dengan keterbatasan akses pendidikan. Mereka semua berpendidikan tinggi, tetapi nyatanya mereka tak bernurani. Para wakil rakyat mengesahkan Undang-Undang yang substansinya mengganggu kesejahteraan rakyat, dulunya juga seorang mahasiswa yang melawan tindakan-tindakan tidak bermoral yang dilakukan pemerintah. Mirisnya, mereka jugalah calon-calon pelaku atas banyaknya tindakan penyelewengan wewenang dan penindasan terhadap hak-hak rakyat kecil. Pertanyaannya, apa yang sebenarnya mereka pelajari di institusi pendidikan selama ini?
Pada dasarnya, melihat sebuah tindakan pembelaan atas rakyat justru menimbulkan asumsi negatif dari orang-orang yang dibela, sehingga menunjukkan bahwa masyarakat kita memang sudah krisis kepercayaan terhadap orang-orang di negara ini. Bagaimana tidak? Masyarakat berulang kali dibuat trauma oleh para wakilnya yang menutup telinga atas suara rakyatnya. Negara yang hanya diisi oleh orang-orang arogan telah benar-benar menggerogoti kepercayaan rakyat. Menteri Sosial yang korupsi dana bansos, Menteri Agama korupsi dana haji, pejabat pajak tidak membayar pajak, para polisi menyelewengkan jabatannya, dan bangkai-bangkai lain yang belum tercium baunya.
Pemerintah memang bagian dari negara, tetapi tetaplah rakyat sebagai kekuatan pendukung terbesar yang kepentingannya juga harus dilindungi. Krisis kepercayaan dan keputusasaan rakyat terhadap pemerintah bisa menghancurkan negara, karena negara bisa kehilangan kekuatan pendukung terbesarnya kapan saja. Mau bukti? Para anak-anak bangsa yang dibiayai negara untuk kuliah di luar negeri, sudah berapa banyak yang tak ingin kembali dan enggan mengabdi?
Penulis: Sharisya Kusuma Rahmanda
Editor: Mutiara Roudhatul Jannah