/Mempertanyakan Nalar Pemerintah : Menerka Alasan BBM Naik di saat Harga Minyak Dunia Turun
Sumber Foto : id.pinterest.com

Mempertanyakan Nalar Pemerintah : Menerka Alasan BBM Naik di saat Harga Minyak Dunia Turun

Sumber Foto : id.pinterest.com

Isu kenaikan harga telah terdengar beberapa hari sebelum pemerintah mengumumkan secara resmi membuat antrian mengular hampir di setiap SPBU milik Pertamina berada. Layaknya kesabaran yang tidak habis – habis, mereka memilih mendapatkan tarif yang lebih murah sekian ribu rupiah daripada harus menggunakan produk serupa dari kompetitor asing yang lebih mahal.

Hari itu 1 September, hari dimana diduga BBM akan ditetapkan naik. Antrian panjang di SPBU plat merah semakin tak terhindarkan. Tanpa angin tanpa hujan, tiba tiba pemerintah membuat konferensi pers bahwa tidak ada kenaikan per 1 september. Hari kembali seperti semula, spekulasi tentang kenaikan BBM sudah tidak lagi ada.

4 September 2022, seperti tidak ada lagi kegelisahan dalam hati masyarakat. Toh, masyarakat juga masih berpikir bahwa pemerintah masih mendengarkan suara hati mereka dengan tidak menaikkan BBM di situasi yang masih serba sulit. Namun, sepertinya masyarakat salah untuk kali kedua. Mimpi buruk yang telah enyah pada hari lalu seketika menjadi kenyataan. Kenaikan Rp2.350 per liter atau dari Rp.7650 menjadi Rp.10000 rupanya bukan mitos belaka, hanya soal waktu sampai pemerintah menyadari tidak lagi terjadi ular – ularan di Pertamina. Rakyat merasa di-prank, sebab tidak ada lagi persiapan untuk timbun – menimbun (meskipun hal tersebut sebenarnya dilarang).

Kenaikan BBM di perusahaan plat merah rupanya menjadi keuntungan bagi Vivo, pesaing Pertamina yang berasal dari Belanda. Vivo dengan produknya Revvo 89 pada waktu itu masih dibanderol dengan harga Rp8.900 per liternya. Mendadak, konsumen Pertamina yang di domisilinya terdapat SPBU milik Vivo langsung pindah haluan. Ketar – ketir melihat pangsa pasarnya diambil Vivo, membuat Pemerintah dan Pertamina bergerak lebih cepat. Pemerintah dengan kemampuannya membuat kebijakan mencoba untuk memanfaatkan privelege tersebut. Pemerintah meminta pihak Vivo untuk menyesuaikan harga dengan BBM yang dijual Pertamina. Pro dan kontra sendiri terjadi bahkan di tubuh pemerintah. Salah satu anggota dewan berpendapat harusnya Pemerintah tidak usah lebay dalam menyikapi hal tersebut mengingat Vivo adalah swasta yang dalam kegiatan dapurnya sendiri Pemerintah tidak pernah ikut campur.

Jika mengacu pada pasal 33 ayat (2) UUD 1945, tentu pemerintah tidak melanggar konstitusi mereka sendiri. Pasal yang berbunyi “Cabang – cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara” terdapat interpretasi bahwa Pemerintah memiliki hak untuk melakukan monopoli terhadap segala sesuatu yang sekiranya menjadi kebutuhan pokok rakyatnya. Kita tidak bisa menampik bahwa kendaraan bermotor telah menjadi bagian dari keseharian kita.

Pemerintah salah? Tentu tidak, justru pemerintah telah menerapkan bagian dari UUD 1945. Namun, lagi – lagi menjadi sebuah kontroversi, keputusan yang diambil pemerintah terhadap Vivo membuat citra pemerintah menjadi buruk untuk kedua kalinya dalam jangka waktu yang berdekatan. Pemerintah dicap mematikan swasta demi memonopoli keuntungan pribadinya.

Lantas, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana mungkin pemerintah menaikkan harga BBM di saat harga minyak dunia justru anjlok. Per 4 September atau hari di mana pemerintah menaikkan harga BBM, harga minyak mentah sebesar US$86,07 per barel atau anjlok sebesar US$8,10 per barel dari US$94,17 per barel pada bulan Agustus 2022. Berbagai spekulasi bermunculan salah satunya yakni untuk pembiayaan hutang negara. Bahkan, terdapat statement hasil survei dari Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang mengatakan bahwa 60% memilih agar negara menambah hutang daripada harus mencabut subsidi dari BBM.

Kenaikan harga BBM yang terjadi merupakan tindakan dari pencabutan subsidi yang diberikan pemerintah pada BBM. Namun, hal tersebut bukan berarti pemerintah telah mencabut subsidi secara keseluruhan. Subsidi dari BBM sendiri dialihkan kepada hal yang sekiranya langsung tepat terhadap sasaran penerima subsidi, mengingat selama ini yang paling banyak menggunakan subsidi BBM adalah masyarakat mampu dengan kecenderungan menggunakan lebih banyak kendaraan bermotor.

Direktur Jenderal (Dirjen) Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatarwata mengatakan bahwa kenaikan BBM justru untuk kepentingan masyarakat kelas bawah. Subsidi BBM dialihkan dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Subsidi Upah (BSU), serta 2% Dana Transfer Umum (DTU). Menurutnya, dengan mengalihkan subsidi pada 3 bentuk tersebut membuat subsidi bisa tersampaikan kepada target yang seharusnya. Selain itu kenaikan harga BBM merupakan bentuk pemerataan harga. Jika kita melihat pada era – era sebelumnya, terdapat perbedaan harga yang cukup signifikan antara wilayah di Jawa dengan Papua.

Kembali pada seberapa urgensikah menaikkan harga BBM di saat harga minyak dunia turun, tentu jika melihat situasi dan kondisi bukanlah waktu yang tepat untuk menaikkan harga BBM di masa recovery. Kebijakan yang tepat dengan alasan yang tepat pula jika tidak diterapkan dalam timing yang pas justru akan membuat rencana tersebut terlihat konyol. Jika kita melihat rentetan kejadian ke belakang, Indonesia baru mencoba pulih dari pandemi Covid – 19 yang merusak perekonomian hampir seluruh dunia. Tidak lama berselang, pemerintah menetapkan kebijakan yang membuat rakyat merasa tercekik, kenaikan PPN.

Dengan berbagai alasan yang dijabarkan pemerintah ketika menaikkan BBM, tentu rakyat kelas menengah ke bawah akan iya iya saja. Namun, jika kita melihat pengalaman yang sudah – sudah, apakah BLT, BSU, & DTU bisa terlaksana sebagaimana mestinya tanpa ada penyelewengan?

Ah, rumit, kalian bisa menilai sendiri.

Penulis : Muhammad Seto Duta

Editor : Reno Eza M.