Masalah Sepat Tak Kunjung Usai, Aliansi Selawase Gelar Aksi Kembali

Massa aksi dari Aliansi Selamatkan Waduk Sepat (Selawase) memadati Pengadilan Negeri Surabaya pada Senin (30/05). Aksi digelar untuk menuntut keadilan atas perampasan ruang hidup masyarakat Kota Surabaya, Waduk Sepat. Dian Purnomo, salah satu warga sekitar Waduk Sepat Surabaya menerangkan bahwa aksi hari ini sebagai peringatan kepada pihak pemerintah.

“Aksi kali ini untuk mengingatkan kepada majelis yang menangani perkara gugatan yang diwakili oleh organisasi lingkungan hidup, bahwasanya melihat persoalan ini tidak hanya perkara administrasi saja, tetapi mengedepankan lingkungan,” terang Dian.

Sudah hampir 13 tahun sejak 2008, praktik perampasan ruang hidup di Kelurahan Lidah Kulon, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya masih terus berlanjut. Perlu diketahui, konflik ini bermula ketika 30 Desember 2008 Wali Kota Surabaya mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 188.451.366/436.1.2/2008 tentang pengalihan harta dengan cara tukar harta Pemerintah Kota Surabaya berupa tanah bekas hak atau bondo deso di beberapa daerah di Surabaya Barat salah satunya di Lidah Kulon yakni Waduk Sepat.

Dian Purnomo juga mengabarkan kondisi Waduk Sepat hari ini yang tidak lagi menjadi fasilitas untuk masyarakat sekitar.

“Waduk sudah 80% diuruk, sudah tidak seperti dulu. Kalau dulu kan masih sebagai tempat untuk fungsi sosial. Yawes tempat cangkruk, tempat mancing, yawes semacam fasilitas”, tambah Dian.

Berawal dari kesepakatan antara PT. Ciputra Surya, Tbk dengan Pemerintah Kota Surabaya dengan membuat Surat Perjanjian Bersama Nomor : 593/2423/436.3.2/2009/Nomor : 031/SY/sn/LAND-CPS/VI-09 ditemukan adanya manipulasi data fisik yang menjadi objek pertukaran adalah bekas kawasan waduk. Berdasarkan surat Nomor : 109/5/1991F.4 Tanggal 15 Januari 1991 Waduk Sepat memiliki luas 60.675.M² atau sekitar 6,67 hektar. Kemudian diubah dengan munculnya Surat Ukur tanggal 21-12-2010 Nomor 641 /Lidah Kulon/2010, Luas 59.857 M2 atas nama Ciputra Surya yang tertulis “tanah pekarangan”. Padahal hingga saat ini waduk tersebut masih ada dan aktif sebagai waduk dan daerah resapan air.

Warga bersama WALHI Jatim, LBH Surabaya dan jaringan lainnya sudah dua kali mengajukan gugatan Citizen Law, yakni pada tahun 2016 dan 2019 dan semua gugatan tersebut tidak membuahkan hasil. Di penghujung tahun 2022 WALHI Jawa Timur bersama warga Sepat dan Tim Advokasi Kedaulatan Agraria (TEKAD GARUDA) kembali mengajukan gugatan, kali ini melakukan gugatan lingkungan khusus dengan mekanisme gugatan yang diwakili oleh organisasi atau yang dikenal dengan gugatan tetap. Gugatan terhadap PT. Ciputra Kirana Dewata, Tbk dan PT. Ciputra Development, Tbk sebagai bentuk baru dari PT. Ciputra pasca merger yang tercatat dalam daftar perkara nomor 1172/Pdt.G/LH/2021/PN.Sby di Pengadilan Negeri Surabaya.

Dari segi data dan fakta, Waduk Sepat merupakan waduk yang masih berfungsi hingga saat ini. Pada tanggal 9 April 2021, PT. Ciputra Kirana Dewata, Tbk sebagai pihak yang membeli obyek sengketa dari PT. Ciputra Surya Tbk, melalui surat undangannya bernomor 020/I.H/DD/IV/CIDEV-2021, mengatakan bahwa PT. Ciputra Kirana Dewata, Tbk akan mengoordinasikan penataan kawasan waduk yang telah mendapat izin dari Pemerintah Kota Surabaya. Untuk itu kegiatan penimbunan kembali dilakukan meskipun pada saat itu objek Waduk Sepat masih berstatus status quo yaitu tahap pemeriksaan di tingkat kasasi. Hal ini merupakan bukti bahwa pengembang telah melanggar dan tidak menghormati proses peradilan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, gugatan pengakuan yang ditujukan kepada warga dan WALHI merupakan bentuk upaya untuk membungkam dan menghambat penegakan hukum lingkungan yang secara nyata diwujudkan dalam Undang-Undang Pencegahan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) Nomor 32 Tahun 2009 di mana, konversi fungsi kawasan yang mengakibatkan perubahan ekosistem merupakan bentuk perusakan lingkungan. Selain itu, tindakan pembolehan alih fungsi waduk oleh Pemerintah Kota Surabaya yang juga bertentangan dengan UU PPLH dimana pengelola daerah harus mengutamakan prinsip pencegahan berupa perlindungan, malah memungkinkan alih fungsi waduk menjadi ekosistem penting, yaitu sebagai reservoir dan daerah resapan air.

“Kami berharap dari perspektif lingkungan, kita ngawal putusan sidang sampai diterima, kalau misal tidak nanti akan dirumuskan kembali untuk aksi-aksi lanjutan”, tambah Dian Purnomo.

Penulis : Mutiara R, J.

Editor   : Primanda Andi Akbar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *