10 Tahun Konflik Wadas dan Polemik yang Tak Kunjung Usai

Ilustrasi : Bagas Haru Pasasi      

Konflik Di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah hinga kini belum terselesaikan. Menurut laporan tempo.co, latar belakang konflik diawali pada 2013 saat warga wadas mendengar kabar adanya pembangunan bendungan di daerah Purworejo dan Wonosobo. Saat itu, Desa Wadas berpotensi terdampak pembangunan bendungan, sehingga warga pun mengecam keras kabar tersebut. Kemudian, di tahun 2015, terdapat perusahaan swasta yang melakukan pengeboran tanah sedalam 75 dan 50 meter di dua lokasi yang berbeda di Desa Wadas. Pengeboran tersebut bertujuan sebagai langkah uji untuk pembangunan proyek bendungan.

        Lambat laun, permasalahan di Desa Wadas mulai terdengar oleh seluruh masyarakat di Indonesia. Tindakan represi pertama yang dilakukan oleh aparat keamanan terhadap warga Desa Wadas terjadi pada September 2019. Saat itu, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta merilis terdapat 11 warga yang ditangkap dan aparat keamanan sempat juga melakukan pengepungan di wilayah Wadas. Lalu berlanjut, pada 22 April 2021, warga Desa Wadas menghadang aparat yang akan melakukan sosialisasi pemasangan patok trase dan bidang tanah. Akibatnya, 12 warga Desa Wadas ditangkap secara paksa oleh aparat keamanan.

      Gerakan Masyarakat Peduli Alam Desa Wadas (GEMPA DEWA) yang dibentuk warga Wadas pada  8 Maret 2018 tiada henti-hentinya melakukan pembelaan terhadap warga Wadas yang ditangkap oleh aparat keamanan. Dilansir dari kompas.com, GEMPA DEWA tercatat pernah melakukan pengaduan kepada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta, Kantor Staf Presiden Indonesia (KSP RI), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM), OMBUDSMAN RI dan lain-lain atas tindakan represifitas aparat keamanan.

Upaya Proletarisasi Pemerintah

       Tanggal 8 Februari 2022, ratusan personel gabungan TNI-Polri dikerahkan ke Desa Wadas untuk melakukan pengawalan terhadap proses pengukuran tanah. Namun, warga yang tidak setuju terhadap pembangunan bendungan tetap bersikukuh menolak proses pengukuran tanah. Penolakan didasari karena proses pengukuran tanah tersebut merupakan upaya untuk membuka tambang batu andesit di Desa Wadas. Warga yang tidak setuju beranggapan bahwa tambang batu andesit berpotensi merusak puluhan sumber mata air dan area pertanian, sehingga kedepannya dapat menimbulkan bencana ekologi.

       Dilansir dari laman CNN Indonesia, menurut rencana pemerintah, sebuah pertambangan batuan andesit akan dibangun di area sekitar Desa Wadas. Pertambangan tersebut bermanfaat sebagai pengambilan bahan baku utama (batu andesit) pembuatan bendungan bener yang menjadi proyek nasional. Oleh karena itu, pemerintah masih berusaha untuk membebaskan lahan di Desa Wadas agar proyek yang dicanangkan bisa segera berjalan.

       Pemerintah mengklaim pembangunan bendungan bener akan sangat bermanfaat untuk pembangkit listrik di Kabupaten Purworejo dengan kapasitas 6 Mega Watt serta mengurangi potensi banjir di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Kulonprogo dengan nilai reduksi 8,73 juta m3.

       Tetapi, meski memiliki visi yang bagus, tindakan pemerintah dalam mengerahkan aparat keamanan ke Desa Wadas banyak mendapatkan kecaman dari masyarakat. Masyarakat menilai, pemerintah tidak bisa mengontrol dan mengoordinir aparat keamanan dengan baik. Sehingga aparat keamanan pun dengan semena-mena melakukan perbuatan yang berbau kekerasan terhadap warga Wadas terutama ibu-ibu dan anak-anak di bawah umur.

       Berdasakan konferensi pers yang diadakan oleh WALHI Yogyakarta pada 10 Februari 2022 via zoom meeting’s, tercatat di tanggal 8 Februari 2022, 64 warga wadas ditangkap oleh aparat kepolisian dengan alasan membawa senjata tajam untuk menghalangi pengukuran tanah yang akan dilakukan. Salah satu warga Wadas yang hadir dalam konferensi pers menjelaskan, dirinya dan beberapa warga lain sempat dikejar oleh aparat keamanan sampai ke hutan. Alhasil, beberapa warga pun bermalam di hutan dan tidak berani kembali ke desa karena takut ditangkap.  

        Direktur LBH Yogyakarta, Yogi Zul Fadhli dalam konferensi pers mengungkapkan bahwa kedatangan tim LBH Yogyakarta di Purworejo menuju Polsek Bener pada Rabu (9/10) sekitar pukul 3 sore untuk menemui orang-orang yang ditangkap aparat keamanan mendapat kebuntuan. Yogi berpendapat bahwa alasan dan dasar hukum yang dilontarkan oleh pihak kepolisian untuk menangkap warga tidak jelas.

       Menurut Yogi, tim LBH Yogyakarta tidak mendapatkan respon yang sebagaimana mestinya, yang sesuai dengan hukum. Aparat keamanan beralasan, mereka dilarang masuk karena ada satu orang yang dikonfirmasi COVID-19. dan yang kedua aparat keamanan mengatakan bahwa di dalam sedang berlangsung interogasi sehingga mereka tidak diperkenankan masuk untuk menemui teman-teman yang ada di dalam. Yogi menuturkan, aparat keamanan tidak mampu menjelaskan secara pasti mengapa para warga ditangkap. Aparat keamanan hanya mengatakan bahwa penangkapan ini berkaitan dengan rangkaian peristiwa sebelumnya.

           Public Virtue Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, yang turut hadir dalam konferensi pers menilai bahwa narasi yang dibangun aparat keamanan yang  bertindak sesuai permintaan untuk pengawalan keamanan masyarakat agar tidak tercipta konflik horizontal dan terprovokasi antar sesama merupakan hal yang tidak dapat dibenarkan. Menurut Usman, realita yang terjadi dalam lapangan justru aparat keamanan dikerahkan untuk mengawal dan menjaga keamanan pejabat dan pemerintah.

           Usman Hamid juga mengatakan bahwa keliru jika masalah Wadas dianggap sebagai  konflik horizontal. Menurutnya justru konflik vertikal yang sedang terjadi dengan permasalahan antara warga dan negara. Usman juga mengatakan bahwa perbedaan pendapat secara horizontal di kalangan warga, justru disebabkan oleh kebijakan pemerintah  yang terburu-buru memaksakan proyek strategis nasional tanpa partisipasi dan konsultasi apalagi pesetujuan dari seluruh warga.

          Dalam hal ini, pihak Amnesty International Indonesia juga menegaskan bahwa kekerasan dan pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) harus dipertanggungjawabkan serta pengerahan pasukan aparat keamanan di Desa Wadas merupakan tanggung jawab pimpinan pemerintah pusat.

          Usman pun menjelaskan bahwa pengerahan aparat keamanan di Desa Wadas merupakan respon terhadap Surat Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) tanggal 3 Februari dan juga Surat Kementerian ATR/BPN (Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional) pada tanggal 4 Februari tentang permohonan personel pengamanan pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi di Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah.

Penulis : Mutiara R.J, Reno Eza Mahendra, dan Primanda Andi Akbar

Editor   : Primanda Andi Akbar

Referensi

CNN Indonesia. (2022). Kronologi Pengepungan Desa Wadas Versi Gempa Dewa [daring]. Link: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220208185218-20-756669/kronologi-pengepungan-desa-wadas-versi-gempa-dewa.

CNN Indonesia. (2022). Kronologi Sengketa Warga Wadas Berujung Represi Aparat Versi Ganjar [daring]. Link: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220209115249-12-756930/kronologi-sengketa-warga-wadas-berujung-represi-aparat-versi-ganjar.

Tempo.co. (2022). Duduk Perkara Penangkapan Warga Desa Wadas [daring]. Link : https://grafis.tempo.co/read/2936/duduk-perkara-penangkapan-warga-desa-wadas#:~:text=Selasa%2C%208%20Februari%202022,07.00%20%2D%20Seorang%20warga&text=10.00%20%2D%20Mereka%20mulai%20masuk%20desa,ada%2064%20warga%20yang%20ditangkap.

Tempo.co. (2022). Dampak Pembuatan Bendungan Bener dari Batu Andesit Terhadap Lingkungan. [daring]. Link : https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20220211184005-199-758208/dampak-pembuatan-bendungan-bener-dari-batu-andesit-terhadap-lingkungan#:~:text=Bendungan%20Bener%20diklaim%20bermanfaat%20untuk,banjir%208%2C73%20juta%20m3.

Kompas.com. (2022). Awal Mula Warga Wadas Melawan, Tolak Tambang Batu Andesit untuk Proyek Bendungan Bener. [daring]. Link : https://nasional.kompas.com/read/2022/02/09/17020441/awal-mula-warga-wadas-melawan-tolak-tambang-batu-andesit-untuk-proyek?page=all.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *