/Tilik Aturan Baru JHT, Buah dari Gagalnya Permenaker Nomor 19 Tahun 2015
Ilustrasi : Dimas Septo Nugroho

Tilik Aturan Baru JHT, Buah dari Gagalnya Permenaker Nomor 19 Tahun 2015

Kebijakan Jaminan Hari Tua (JHT) tengah hangat dibicarakan di kalangan buruh maupun masyarakat akibat aturan baru dari Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) yang membuat regulasi baru tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran JHT yang baru bisa dicairkan pada saat pegawai berumur 56 Tahun atau setidaknya pada mereka yang mengundurkan diri, mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK), dan pegawai yang tidak menetap di Indonesia untuk selamanya.

Dilansir dari DetikFinance, kebijakan JHT sendiri memiliki latar belakang sejarah yang cukup panjang di Indonesia. Berawal dari Peraturan Pemerintah (PP) yang dikeluarkan pada tahun 1977 mengenai program Asuransi Sosial Tenaga Kerja (ASTEK) yang berguna untuk memberikan kesejahteraan pada masyarakat Indonesia kala itu. Tertera pada PP No.33 tahun 1977, program ini menjadi wajib untuk diikuti oleh penyedia lapangan pekerjaan serta para wirausahawan swastan maupun BUMN.

Selain berfokus pada kesejahteraan, adanya jaminan sosial dari pemerintah berfungsi untuk memberikan perlindungan pokok pada kebutuhan primer tenaga kerja beserta keluarganya. Mekanisme perlindungan ini dilakukan dengan mensubstistusikan beberapa atau bahkan seluruh upah yang lenyap karena risiko sosial atau alam seperti kematian, bencana, dan lain-lain.

Poin menarik dapat juga ditemukan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1977 tentang Asuransi Sosial Tenaga Kerja di Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 nomor 14 bahwa :

“Tabungan Hari Tua adalah bentuk tabungan wajib yang mempunyai tujuan untuk memberikan bekal uang pada hari tua dan yang pembayaran kembalinya hanya dapat dilakukan apabila tenaga kerja berhenti bekerja karena telah mencapai usia 55 (lima puluh lima) tahun, meninggal dunia, atau cacat total dan tetap, sehingga tidak dapat berpenghasilan”.

JHT juga makin mengalami perkembangan pada saat era kepemimpinan Ibu Megawati Soekarnoputri dengan mengeluarkan UU Nomor 40 Tahun 2004 tenang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

SJSN tersebut kemudian menghimpun banyak badan penyelenggara Jaminan Sosial seperti Perusahaan Perseroan (Persero) Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK), Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN), Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI), dan Asuransi Kesehatan Indonesia (ASKES). Perkembangan dilanjutkan pada tahun 2011 dengan PT Jamsostek bertransformasi menjadi BPJS Ketenagakerjaan yang dipilih menjadi jaminan sosial tenaga kerja. Akhir dari perkembangan jaminan sosial ialah pada tahun 2015 dimana terdapat 1 program yang bernama Jaminan Pensiun yang hingga kini dikenal dengan JHT.

Minimal 56 Tahun untuk mencairkan JHT

Kondisi saat ini agaknya sedikit berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Dikutip dari CNN Indonesia bahwa berlandaskan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua. Maka, Jaminan Hari Tua (JHT) akan diberikan kepada pekerja pada saat mencapai usia 56 (lima puluh enam) tahun.

Revisi ini berawal dari adanya ketidaktepatan pelaksanaan UU dari Permenaker Nomor 19 tahun 2015 yang mengizinkan para pegawai yang ter-PHK untuk mengambil JHT setahun kemudian. Hal ini dianggap tidak senada dengan pasal 35 UU SJSN yang menitik beratkan pada JHT yang diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial atau tabungan wajib.

Meski begitu, menurut Pasal 4 dari Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua dijelaskan bahwa tidak hanya bagi mereka yang baru memasuk usia 56 tahun saja yang bisa menerima cairan dari JHT, melainkan :

a. Peserta mengundurkan diri

b. Peserta terkena pemutusan hubungan kerja; dan c. Peserta yang meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.

Penulis : Ehren Dean Mahanaim D.

Editor   : Primanda Andi Akbar