Boncosnya Kebijakan Larangan Mudik

Boncosnya Kebijakan Larangan Mudik

Boleh jalan-jalan, tapi gak boleh mudik? Lha gimana sih?

Pertanyaan bermunculan dari warganet seiring diberlakukannya Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2021 dari Satgas Penanganan Covid-19 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 H dan Upaya Pengendalian Penyebaran Covid-19 Selama Bulan Suci Ramadan 1442 H. Pemberlakuan larangan ini disinyalir guna menekan angka penyebaran Covid-19. Sejalan dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2021 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Idul Fitri 1442 H dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19, semua moda transportasi darat, laut, dan udara akan dibatasi sepanjang 6-17 Mei 2021.

Sekilas Tentang Mudik dan Jalan-jalan

Istilah mudik kerap muncul menjelang Idulfitri. Umat Islam berbondong-bondong mengunjungi sanak saudaranya untuk bersilaturahmi atau sekadar melepas rindu dengan sanak saudara. Gelombang mudik tak ayal menjadi budaya karena dorongan keagamaan yang kuat, terlebih dalam Islam, memperkuat tali silaturahmi itu sangat dianjurkan.

Lain diingin, lain pula kenyataan, semarak Idulfitri yang kerap dimeriahkan oleh pemudik yang tumpah ruah di jalanan berbenturan dengan kondisi pandemi Covid-19 yang memaksa adanya pembatasan sosial. Inilah yang dinilai pemerintah akan memicu gelombang pandemi dan memunculkan klaster baru sehingga tindakan yang diambil adalah dikeluarkannya kebijakan larangan mudik.

Kegiatan mudik tentu akan meningkatkan intensitas interaksi masyarakat karena memang esensi dari silaturahmi adalah berkumpul, bersalaman, dan membicarakan suatu hal. Kekhawatiran yang muncul dari kepastian membludaknya pemudik jika tak ada larangan meningkat seiring dengan realita bahwa masyarakat muslim merupakan mayoritas di Indonesia.

Budaya mudik yang dipercaya oleh sebagian besar masyarakat muslim di Indonesia perlu dilaksanakan, mengingat momentum ini hanya terjadi satu tahun sekali, mengunjungi sanak saudara yang bermukim di lokasi yang berjauhan.

Informasi mengenai larangan mudik tidak sejalan dengan tetap dibukanya destinasi pariwisata. Dibukanya akses pariwisata disinyalir dijadikan sebagai pengalihan dari “ngga bisa mudik gapapa, asal tetep bisa jalan-jalan”. Sandiaga Uno dalam wawancaranya di Mata Najwa edisi 15 April 2021 mengungkapkan bahwasanya suatu kewajiban bagi pelaku sektor pariwisata untuk memastikan penyelenggaraan pariwisata tetap berlandaskan protokol kesehatan dengan adanya pembatasan-pembatasan. Namun, siapa yang akan menjamin hal itu?

Siapa yang akan menjamin bahwa di suatu destinasi wisata tidak akan terjadi gerombolan dengan mengabaikan protokol kesehatan? Sementara banyak ditemukan gerombolan manusia di jalanan, di KRL, di pantai, dan di lokasi lain yang luput dari pemantauan.

Di sisi lain, perjalanan dapat dilakukan dengan mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku di antaranya, perjalanan dinas, kunjungan keluarga yang sakit, keperluan persalinan/hamil, dan kondisi khusus kematian dengan melampiran Surat Izin Keluar Masuk (SKIM). Pemeriksaan akan dilakukan oleh petugas di titik-titik tertentu, misalnya perbatasan antarkota besar, rest area, dan terminal. Namun, kembali lagi ke pertanyaan dasar, siapa yang akan menjamin tidak adanya penyalahgunaan wewenang atas pembuatan surat tersebut? Sementara marak beredar surat hasil PCR palsu yang hanya ditemukan pada saat tertentu.

Suara Rakyat adalah Suara kepaTuhan

Pada 2 Maret 2020 lalu, pemerintah mengumumkan dua kasus Covid-19 untuk pertama kalinya di Indonesia. Meski demikian, virus tersebut telah masuk di awal Januari. Pemerintah tidak serta langsung menutup akses penerbangan internasional ke Indonesia, melainkan dengan cukup melakukan tindakan “pencegahan” yakni dengan penggunaan Health Alert Card atau Yellow Card, juga Thermal Scanner untuk mengecek suhu tubuh diatas 38,5 derajat Celsius di pintu keluar-masuk RI. Semasa awal pandemi, Indonesia meremehkan ancaman Covid-19. Alhasil, laporan kumulatif kasus konfirmasi positif Covid-19 meningkat secara signifikan.

Kemudian pemerintah menginisiasi pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang ditujukan, lagi, untuk menciptakan kondisi di mana angka penyebaran virus dapat ditekan. Penolakan muncul dari berbagai elemen masyarakat yang belum bisa menerima perubahan kondisi yang biasa dijalani. Seiring berjalannya waktu, pegiat kesehatan, aktivis sosial, dan tokoh publik pun turut bahu membahu dalam merealisasikan upaya pencegahan melalui kampanye-kampanye social distancing, physical distancing, dan –ing –ing lainnya.

Berjalan cukup lama, rupanya angka penyebaran virus Covid-19 belum juga dapat diatasi, ditandai dengan makin banyaknya wilayah yang ditetapkan sebagai zona merah, melahirkan ketakutan dan kekhawatiran bagi masyarakat. Tak jarang ditemui masyarakat yang over-paranoid karena kurangnya pengetahuan akan pencegahan dan penanganan Covid-19.

Berbagai kebijakan serba dadakan yang diinisiasi pemerintah pada akhirnya memunculkan gelombang massa yang mendeklarasikan mosi tidak percaya kepada pemerintahan. Pemerintah dalam hal ini dianggap tidak dapat menangani situasi pandemi dengan baik. Tidak terbukanya informasi dan kacaunya pola komunikasi pemerintah – masyarakat menjadi boomerang bagi optimalisasi implementasi kebijakan yang ada.

Betapa banyak masyarakat yang awalnya patuh pada kebijakan, percaya pada apa yang diinformasikan, kini beralih menyerang dan mempertanyakan perihal sejauh mana kebenaran itu disembunyikan. Pemerintah sebetulnya dapat memperbaiki pola komunikasi publik yang lebih inklusif dan jujur kepada masyarakat tentang apa yang sebenarnya terjadi, kemudian diperkuat dengan data yang terbuka. Namun, apakah masih tepat waktunya?

Ketidakjelasan informasi dan kebijakan yang tumpang tindih kemudian menarasikan bahwa pemerintah mengalami kondisi inkonsistensi prioritas. Apakah pemulihan ekonomi? Pengentasan pandemi? Atau keduanya?

Hendaknya keberhasilan kebijakan ini dijadikan sebagai tolak ukur kepatuhan rakyat. Kebijakan memang tak selamanya akan selalu didukung oleh semua pihak, tapi kebijakan yang baik adalah yang akan menguntungkan banyak pihak. Pemerintah kiranya tidak hanya money oriented atau berfokus pada pemulihan ekonomi saja, melainkan juga pada kesehatan masyarakatnya.

Penulis: Annisa Fitriani
Editor: L. Fitriani

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *