Menimbang Korean Wave dalam Pemajuan Kebudayaan Nasional

Sumber: weheartit

Oleh: Dion Faisol Romadhon (FISIP 2017, Staf Redaksi LPM Mercusuar 2019)

UU No 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan menekankan peran penting pelaku budaya, masyarakat, serta pemerintah dalam merevitalisasi kebudayaan nasional. Perlu sekiranya untuk mengkomparasikan  startegi kebudayaan Korea Selatan dalam mengembangkan budayanya. Korea Selatan yang memiliki kesamaan historis dengan Indonesia sebagai bekas jajahan Jepang serta tidak jauh berbeda waktu kemerdekaannya dapat mengembangkan kebudayaannya sehingga dapat mendunia. Tulisan ini dibuat untuk memberikan pertimbangan setiap elemen masyarakat dalam mengadopsi nilai-nilai pemajuan kebudayaan di Korea Selatan dan dapat dikonversi menjadi strategi kebudayaan nasional.

Korean wave menggunakan pendekatan soft power dalam memperoleh  hasil yang diinginkan dengan mengutamakan daya tarik dan tidak menggunakan kekerasan atau imbalan (Joseph S. Nye, Jr dalam Ni Putu Elvina Suryani,2014). Penggunaan daya tarik ini tidak dapat dilepaskan dari peran media dan dukungan pemerintah serta agensi terkait. Peran media dapat dilihat dari televisi, musik, dan animasi yang mendukung industri elektronik seperti Samsung, dan LG sebagai representasi produk Korea Selatan yang mendunia. Caranya dengan mempromosikan drama Korea dalam sebuah produk atau membantu menyiarkannya secara gratis di luar negeri.

Daya dukung pemerintah dalam penyebaran kebudayaan dicerminkan melalui diplomasi publik oleh Kementerian Luar Negeri yang bertujuan memperkenalkan profil Korea Selatan kepada pihak asing untuk mengharapkan keuntungan bagi kebijakan luar negeri negara pelaksana (Sofi, 2012). Agensi seperti YG Entertainment, JYP Entertainment, SM Entertainment umumnya bertugas untuk mengatur segala pola perilaku, konten yang dibawakan, pembagian honor, sampai regenerasi artis. Untuk tambahan, Korean wave dimanfaatkan dengan baik untuk dapat meningkatkan daya tarik pariwisata dengan menampilkan tempat-tempat wisata pada serial drama korea.

Hal yang dapat diteladani dalam pengembangan kebudayaan Korea Selatan adalah terstrukturnya mekanisme dalam semua bagian sehingga dapat saling melengkapi. Disiplin kerja yang diterapkan oleh setiap divisi serta pembangunan citra baik kepada negara asing dalam konteks hubungan bilateral merupakan sebuah nilai lebih yang belum sepenuhya diterapkan di Indonesia.

Namun, jika menilik sistem yang berlaku di Korea Selatan, kebudayaan dibentuk agar mempunyai nilai komersil. Memang semua pelaku budaya layak untuk dapat hidup sejahtera, tetapi perlu dipertimbangkan kembali ketika berbicara tentang diplomasi publik yang baik dan keteraturan sistem dalam sebuah agensi. Apakah tidak menutup kemungkinan adanya sebuah pelacuran identitas untuk selalu membangun citra baik dihadapan pihak asing? Berapa banyak anggota sebuah agensi yang frustasi atau bunuh diri ketika berhadapan dengan peraturan yang mengekang?

Ketika Korea Selatan berhadapan dengan akibat dari sistem yang mengutamakan efisiensi dan kontrol sosial, Indonesia dalam pemajuan kebudayaannya masih harus terhalang  dengan minimnya sumber dana penelitian dan sumber daya manusia yang belum mumpuni. Seperti yang dilansir oleh ksi-indonesia.org, proses inventarisasi kebudayaan telah melibatkan 320 kabupaten/kota dan masih ada 190 kabupaten/kota yang belum terlaksana akibat keterbatasan dana. Belum lagi jika berada di luar Jawa, misalnya di Pangkajene, Kepulauan Sulawesi Selatan atau Banggai Laut yang tidak dapat mengindentefikasi kekayaan budaya karena kekurangan tenaga ahli.

Ketika berkaca kepada Korean wave memang merupakan sebuah hasil yang didapat dari setiap elemen yang bersinergi dan kedisplinan. Dengan adanya UU No 5 Tahun 2017, diharapkan setiap pihak yang ada dapat berkoordinasi untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada. Tulisan ini juga dibuat untuk menumbuhkan kesadaran dan kepedulian generasi muda terhadap kondisi kebudayaan yang ada di Indonesia.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *