Polemik Kebijakan Unair Menyambut Pemilu

Polemik Kebijakan Unair Menyambut Pemilu

Ilustrasi (sumber: Pixabay)

Oleh: M. Faisal Javier Anwar (staf Redaksi LPM Mercusuar 2017&2018)

Polemik dalam memandang pilih-memilih dalam pemilu nampaknya mendapat porsi besar dalam Pemilu 2019. Pada beberapa waktu lalu, Menkopolhukam Wiranto sempat mengancam ajakan golput akan dipidana dengan UU ITE dan KUHP. Kini polemik serupa juga muncul di kampus kita tercinta Universitas Airlangga.

Berdasarkan temuan saya, terdapat dua kebijakan yang dikeluarkan oleh kampus dalam menyambut Pemilu 2019. Pertama, surat edaran Direktorat Kemahasiswaan berisi pemberitahuan hadiah 10 SKP bagi mahasiswa yang mendokumentasikan tanda ia telah memilih (selfie di TPS dengan jari bertinta ungu). Kedua, surat edaran Direktorat Sumber Daya Manusia bagi seluruh tenaga kependidikan (tendik) yang berisi pemberitahuan kewajiban memilih pada Pemilu 2019 bagi para tendik.

tangkapan layar dari snapgram salah satu dosen FISIP Unair

Sebelum membahas dua kebijakan kontroversial tersebut, patut terlebih dahulu tulisan ini membahas sifat dari memilih dalam Pemilu, apakah ia hak atau kewajiban. Dalam UU No 7 tahun 2017, memilih dikategorikan sebagai hak, lebih lengkapnya dalam pasal 198 ayat 1: “(1) Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin mempunyai hak memilih.”

Sejauh ini, penulis juga belum menemukan aturan hukum yang menyebut bahwa memilih merupakan kewajiban. Namun, ada beberapa negara yang mewajibkan masyarakatnya untuk memilih dalam Pemilu, salah satunya Australia. Akan ada denda bagi warga Australia yang memilih untuk tidak memilih dalam Pemilu. Meskipun, isu anak-anak muda Australia abstain dalam Pemilu juga cukup kuat.

Kembali ke polemik kebijakan universitas, saya agak menyayangkan jika universitas terlalu berlebihan dalam menyikapi penggunaan hak memilih dalam Pemilu 2019, terutama terkait edaran yang mewajibkan tendik untuk memilih. Terkait pemberian SKP bagi mahasiswa yang menggunakan hak pilihnya, saya rasa tidak terlalu bermasalah. Saya masih belum menemukan sebab akibat atau minimal korelasi yang nantinya akan berdampak bagi independensi mahasiswa untuk memilih, karena sifatnya yang tidak mengarahkan memilih kandidat tertentu atau bahkan memaksa.

Saya rasa, pemberian SKP bagi mahasiswa yang mencoblos ini lebih ke upaya mendorong partisipasi aktif mahasiswa di TPS. Mirip dengan cerita teman saya, lingkungan warga tempat ia berdomisili di daerah Gayungan, Surabaya menyajikan semangkuk soto gratis bagi mereka yang mencoblos, untuk mendorong partisipasi warga. Beberapa lingkungan warga pun juga ada yang sambil mengadakan arisan di TPS untuk mendorong partisipasi aktif warga.

Namun, bukan berarti pandangan awal saya tersebut tanpa masalah. Asumsi saya, ada dua pandangan moral yang menilai negatif kebijakan “memilih berhadiah SKP” tersebut. Pertama, hak memilih seharusnya merupakan sesuatu yang hadir murni dari hati nurani, tanpa harus ada daya tarik atau paksaan sekalipun. Ini mengingatkan saya pada beberapa kebijakan daerah di Indonesia yang mengiming-imingi mereka yang rajin beribadah dengan hadiah material. Kedua, dengan mengiming-imingi 10 SKP (SKP organisasi saja hanya 3-5 SKP) untuk memilih, nampak menjadikan Unair layaknya pusat perbelanjaan yang menawarkan diskon besar-besaran bagi pengunjung yang menunjukkan bukti tinta ungu di jari mereka.

Yang paling bermasalah menurut saya ialah kebijakan mewajibkan tendik untuk memilih. Tentu, paksaan tersebut bertentangan dengan UU No 7 tahun 2017 yang menempatkan memilih sebagai hak, bukan kewajiban. Sesuai UU tersebut, maka sebenarnya memilih untuk tidak memilih alias golput pun sebenarnya diperbolehkan. Maka, apa yang telah dilakukan Unair tentu merupakan kebijakan yang berlebihan dan tanpa dilandasi aturan hukum yang kuat.

Ada dua kekhawatiran saya terkait dua kebijakan tersebut. Pertama, ada instruksi tertentu yang mendorong kampus mewajibkan tendik atau bahkan mahasiswanya untuk berpartisipasi dalam Pemilu. Kedua, Unair ikut-ikutan latah dengan euforia Pemilu tahun ini (yang bagi saya destruktif) sehingga mewajibkan tendiknya untuk memilih atau bertindak layaknya pusat perbelanjaan yang obral diskon agar masyarakat ikut memilih, dengan iming-iming SKP bagi mahasiswanya untuk memilih Saya justru lebih khawatir yang kedua. Sebagai lembaga pendidikan, seharusnya Unair memberi pandangan kritis dalam keberlangsungan demokrasi Indonesia hari ini, bukan ikut latah dengan pandangan bahwa Pemilu itu pesta demokrasi seperti kata Soeharto.

3 thoughts on “Polemik Kebijakan Unair Menyambut Pemilu

  1. Banyak teman saya juga menggunakan hak suaranya karena iming” skp dari pihak universitas. Ntah mereka paham dengan penggunaan hak suaranya atau hanya sekedar ingin mendapatkan skp. Who knows?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *