Acara perdana Klub Seri Buku bertajuk Bedah Buku Diskursus Demokrasi Deliberatif di Indonesia karya Fahrul Muzaqqi yang digelar di Omah Jaman Now, Jumat (22/2/2019). (MERCUSUAR/Najmudin Kholish)
Reporter: Najmudin Kholish
Editor: M. Faisal Javier Anwar
Komunitas literasi Klub Seri Buku (KSB) menggelar acara perdananya pada Jumat (22/2) malam bertempat di Omah Jaman Now, Surabaya yang membedah buku “Diskursus Demokrasi Deliberatif di Indonesia” karya
dosen Ilmu Politik Universitas Airlangga Fahrul Muzaqqi. Buku tersebut merupakan hasil penelitian skripsi Fahrul Muzaqqi pada masa sarjananya di Universitas Airlangga. Hadir pula sebagai pembedah ialah Ervan Kus Indarto selaku pegiat demokrasi di Data Index Indonesia.
“Ini sudah sekitar sepuluh tahun lalu saya mengerjakannya” ujar Fahrul ketika menjadi pembicara dalam bedah buku KSB.
Fahrul menjelaskan bahwa penelitiannya berangkat dari keyakinannya akan sila keempat Pancasila tentang musyawarah yang baginya merupakan manifestasi dari demokrasi deliberatif. Ia menyebut bahwa diskursus demokrasi deliberatif berkembang begitu pesat pada awal-awal era pasca Orde Baru. Ia menjelaskan bahwa demokrasi deliberatif berangkat dari pemikiran Juergen Habermas yang mengandaikan prinsip intersubjektivitas. Dengan dialog, maka demokrasi deliberatif diyakini dapat diimplementasikan dalam masyarakat yang kompleks.
“Demokrasi deliberatif dapat menjadi jawaban atas defisit demokrasi dari pemilu ke pemilu, terutama dalam penentuan kebijakan publik,” tutur Fahrul sambil merujuk pada sempitnya pemahaman demokrasi di Indonesia selama ini yang hanya dibatasi pada partisipasi pemilu saja.
Fahrul mencontohkan kegiatan town hall meeting (temu Balai Kota) di Amerika Serikat sebagai contoh praktek demokrasi deliberatif. “Mereka yang terlibat dalam perumusan kebijakan dan yang terdampak oleh kebijakan akan berdebat panjang lebar dengan data untuk menentukan suatu kebijakan,” jelasnya.
Sedangkan Ervan menyebut bahwa praktek demokrasi deliberatif sebenarnya sudah ada sejak era Orde Baru, seperti contoh Musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan) dan Musyawarah Kelompok Tani. Hanya saja prakteknya selalu dihadapkan pada elitisme demokrasi, karena terkadang hanya sebagian atau bahkan tidak sama sekali rekomendasi yang benar-benar dituangkan dalam kebijakan. Ervan menyarankan agar dalam prakteknya demokrasi deliberatif dapat menjadi sebuah gerakan kultural. “Kita harus terlibat dalam kerja-kerja politik, tidak harus selalu terlibat dalam partai politik, namun juga dapat menjadi intelektual organik seperti yang digagas (Antonio) Gramsci,” katanya.
Mengingat kompleksnya pembahasan demokrasi deliberatif, Fahrul mengatakan dirinya dapat ditemukan di kantin FISIP Universitas Airlangga jika ingin membahas demokrasi deliberatif. “Ya, monggo datang saja,” ucap pria yang juga menjabat sebagai Koordinator Bidang Kajian Isu Strategis di Lakspedam NU Jatim tersebut.