Apa yang Harus Diketahui dari RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

Aksi damai menuntut pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual di Jakarta, Sabtu (8/12/2018). sumber: ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

Reporter: M. Faisal Javier Anwar 
Editor: Dasa Feby

RUU PKS itu murni pembahasannya mengenai perlindungan korban. Perzinahan sudah diatur dalam KUHP

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) semakin hangat diperbincangkan berkat petisi daring gagasan dosen Prodi Jurnalistik Universitas Padjajaran Maimon Herawati di change.org. Jika sebelumnya Maimon telah menghebohkan publik berkat aksinya menggagas petisi daring penghentian iklan Blackpink Shopee di situs yang sama, maka dalam petisinya kali ini Maimon menyebut RUU PKS sebagai RUU Pro Zina.

“Akan tetapi ada kekosongan yang sengaja diciptakan supaya penumpang gelap bisa masuk. Tidak ada pengaturan tentang kejahatan seksual, yaitu hubungan seksual yang melanggar norma susila dan agama,” tulis Maimon dalam deskripsi petisi buatannya. “Pemaksaan hubungan seksual bisa kena jerat hukum. Sementara hubungan seksual suka sama suka, walaupun di luar pernikahan, diperbolehkan. Zina boleh kalau suka sama suka.”

Mengamini Maimon, Ketua BEM Unair Galuh Teja Sakti melalui instastory-nya juga mencap RUU PKS sebagai RUU seks bebas. Instastory-nya tersebut sebenarnya merupakan sayembara berhadiah tiket VIP acara Catatan Najwa. “Ada empat tiket VIP tersisa, syaratnya gampang, nulis opinimu tentang RUU Free Sex, no copas, no plagiarism,” tulisnya. Ia kembali menegaskan pandangannya pada story berikutnya selang 30 menit kemudian “Ralat gaes, maksudnya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang salah satunya akan mengarah ke Free Sex,” tulisnya.

Instastory kontroversial Ketua BEM Unair yang mendapat cercaan dari berbagai pihak.

Sontak, instastory tersebut menuai tanggapan negatif dari beberapa akun, seperti akun @soloberlawan dan @moh.alfarizqy.  Teja saat ditemui membenarkan apa yang telah ia sampaikan di fitur instastory, dan berjanji akan mengirimkan opini ke kami untuk menjelaskan secara utuh ke publik tentang pandangannya yang menganggap RUU PKS sebagai RUU Seks Bebas.

Yaritza, advokat LBH Surabaya yang mengawal RUU PKS membantah anggapan negatif yang berkembang terhadap RUU tersebut. “Saya coba luruskan, bahwasanya di dalam RUU PKS itu murni membahas mengenai perlindungan korban. Sehingga tidak ada kaitannya dengan pro-perzinahan dan LGBT,” ujar perempuan yang biasa disapa Icha tersebut saat ditemui di kantor LBH Surabaya pada Senin (4/2) siang. “Dari yang saya tangkap sepertinya beliau (Ibu Maimon) belum membaca secara rinci RUU PKS ini sebenarnya isinya apa.”

“RUU PKS ini gunanya untuk menangani, melindungi, dan memulihkan korban. Sehingga, sekali lagi, RUU PKS ini pure berfokus pada korban. Bukan hanya menindak pelaku, RUU PKS ini menjamin terlaksananya kewajiban pemerintah, yaitu negara, untuk mewujudkan lingkungan yang bebas dari kekerasan seksual,” kata Icha.

“Jika Ibu Maimon mempermasalahkan mengapa dalam RUU PKS ini tidak memasukkan mengenai perzinahan, ya karena perzinahan sudah diatur dalam KUHP, sehingga kita tidak bisa mengutiknya karena sudah ada aturan tersebut,” tambahnya.

Meski mayoritas korban kekerasan seksual merupakan perempuan, tetapi Icha menegaskan bahwa RUU ini ditujukan untuk semua orang –terlepas jenis kelaminnya. “Bukan dikhususkan untuk perempuan saja, jika ada laki-laki yang mengalami kekerasan seksual, maka akan masuk dalam perlindungan RUU PKS ini, jika memang disahkan. Bahasannya di sini kan semua orang, semua korban, sehingga tidak hanya terikat pada perempuan, tetapi laki-laki juga,” jelasnya.

Pun muncul anggapan lain yang menyatakan bahwa jika disahkan, maka RUU PKS dapat menggugurkan hukum mengenai prostitusi, aborsi, dan perzinahan yang sebelumnya telah diatur dalam KUHP. Anggapan tersebut diklaim atas dasar asas lex posteriori derogat legi priori, seperti yang dikatakan oleh Farah Qoonita dalam post instagramnya. Mengenai anggapan tersebut, Icha pun mengklarifikasinya. “Jika RUU PKS ini disahkan, maka otomatis menjadi lex specialis derogat legi generali, bahwa hukum yang bersifat khusus (lex specialis) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (lex generalis). Sehingga jelas, undang-undang khusus mengenai kekerasan seksual ini jika pun di KUHP tidak ada aturannya, bisa pakai aturan ini. Sedangkan RUU PKS ini kan bukan mengenai perzinahan, sehingga jika ada kasus perzinahan, ya menjeratnya dari KUHP,” jelasnya.

“KUHP sendiri merupakan kitab undang-undang hukum pidana dari zaman Belanda yang hingga saat ini tidak tergantikan. Di sisi lain, zaman terus berubah. Jika terus mengacu pada KUHP saja dan tidak ada aturan yang lebih khusus, otomatis tidak dapat mencakup semuanya. Kejahatan kan terus berkembang, jika KUHP ini kan atas kejahatan-kejahatan yang sebelumnya sudah ada,” tambahnya.

Lebih lanjut Icha menyebut bahwa di KUHP juga hanya mengatur mengenai penindakan pelaku, tetapi belum diatur terkait perlindungan dan pemulihan korban. “Belum diatur mengenai pemulihan korban. Hal tersebut yang menjadi momok selama ini, jika sudah menindak pelaku lalu korban diapakan? Padahal mereka pasti mengalami trauma dan stress atas kekerasan seksual yang dialami,” katanya

“Hanya menindak pelaku saja tidak cukup, karena korban dirugikan banyak. Maka dari itu dalam RUU PKS ini, juga diatur ganti rugi terhadap korban. Hal tersebut belum diatur dalam KUHP, sehingga melalui RUU PKS ini kita munculkan mengenai penanganan korban,” jelasnya lebih lanjut.

*artikel ini mengalami perubahan minor pada Sabtu, 9 Februari 2018

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *