Ke Mana Legislatif Mahasiswa?

Ilustrasi rapat majelis pada dewan legislatif (sumber: Wikimedia)

Reporter: Najmudin Kholish, Renaldy Nugraha, M. Qodhi Almuzakki, M. Faisal Javier Anwar

Editor: Dasa Feby

Di internal kampus dikenal model organisasi berbentuk pemerintahan mahasiswa (student government), yang meniru konsep pemerintahan negara, terbagi menjadi fungsi-fungsi yang saling melengkapi. Khusus di Unair, model pemerintahan mahasiswa yang dijalankan terbagi menjadi  fungsi eksekutif yang direpresentasikan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan fungsi legislatif yang dijalankan oleh Dewan Legislatif Mahasiswa (DLM). Walaupun sebenarnya terdapat pula organisasi Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM) yang mengacu pada pasal 6 Peraturan Rektor Nomor 07/H3/PR/2011 merupakan organ tertinggi di organisasi kemahasiswaan Universitas Airlangga.

Dengan iklim berserikat dan berdemokrasi yang terbuka bebas, maka seharusnya dapat menjadi sarana pembelajaran yang bermanfaat bagi mahasiswa. BEM pun tak perlu lagi khawatir dikekang layaknya Dewan Mahasiswa (DEMA) atau Senat Mahasiswa di era Orde Baru. Namun ketika model organisasi mahasiswa menganut konsep pemerintahan, maka mau tak mau harus ada organ mahasiswa yang mengemban fungsi legislatif, dalam hal ini DLM.

Tim LPM Mercusuar mengamati bahwa BEM Unair 2018 berjalan dengan kekuasaan nyaris absolut, lantaran absennya prinsip check and balance yang seharusnya dijalankan oleh DLM. Mengacu pada pasal 8 ayat 1 Peraturan Rektor Nomor 07/H3/PR/2011, DLM seharusnya bertugas memberi pertimbangan dan pengawasan terhadap BEM Universitas yang menjalankan tugasnya.

Namun kami menjumpai fakta bahwa terdapat beberapa momen kontroversial yang menunjukkan tidak berjalannya tugas pengawasan DLM. Momen-momen tersebut antara lain: 1) Tidak terselenggaranya Monev (Monitoring dan Evaluasi) yang biasanya berlangsung pada tengah kepengurusan BEM; 2) Reshuffle Menko Pergerakan tanpa melalui mekanisme rekrutmen terbuka (oprec); 3) Infografis ‘Apa Untungnya Beli Saham Freeport?’ yang dipublikasikan di media sosial BEM Unair tanpa adanya kajian mendalam sebelumnya; 4) LPJ Publik BEM Unair Akhir Tahun 2018 yang belum juga terselenggara hingga saat ini.

Kami pun berusaha mewawancarai anggota DLM 2018 untuk memahami faktor yang menyebabkan DLM seperti ‘mati suri’. Namun dari enam orang yang rencananya akan kami wawancarai (Ketua, Sekretaris Jenderal, Ketua Komisi Aspirasi, Ketua Komisi Legislatif, Ketua Komisi Pengawasan, dan Ketua Komisi Kominfo), hanya dua orang yang dapat kami wawancarai hingga tulisan ini dibuat, yakni Ketua Komisi Aspirasi M. Abdel Rafi dan Ketua Komisi Legislatif Rama Syailendra.

Sedangkan empat orang lainnya memiliki alasan tersendiri yang membuat wawancara kami dengan mereka urung dilaksanakan. Seperti Ketua DLM Alfian Nur Wahyudi yang sebenarnya telah berjanji untuk wawancara dengan kami, tetapi tiba-tiba dibatalkan karena yang bersangkutan mengabarkan bahwa ia sakit.  Kemudian Sekjen Anisa Gita Rahmadiani yang terhalang oleh kesibukan praktikum dan belum mendapatkan izin dari Alfian untuk memberikan keterangan. Begitu pula Ketua Komisi Kominfo Nur Laila yang saat kami hubungi mengaku sedang sibuk dan saat kami hubungi kembali tidak memberikan respon. Sedangkan Ketua Komisi Pengawasan M. Nur Iman enggan kami wawancarai, dan meminta kami langsung mewawancarai Alfian.

Tidak kehilangan akal, kami pun berusaha mewawancarai anggota Komisi Pengawasan dan Komisi Kominfo untuk mengetahui secara spesifik tugas dan dinamika yang terdapat dalam komisi. Namun upaya tersebut kandas. Anggota Komisi Kominfo Febrian Gitya Cahya Pratama yang tidak sengaja bertemu kami pada awal Desember menolak untuk kami wawancarai dan menyarankan untuk langsung mewawancarai Ketua Komisi. “Langsung ke Ketua Komisi saja, ya. Saya takut melangkahi,” jawabnya.

Begitu pula anggota Komisi Pengawasan Angger Fathurrozi yang saat kami hubungi via LINE menolak dan meminta kami untuk mewawancarai langsung Iman selaku Ketua Komisi. Anggota Komisi Pengawasan lainnya, Amri Suhudi, yang juga Ketua MPM 2018 saat kami tanyakan via WhatsApp terkait belum terselenggaranya LPJ Akhir Tahun BEM 2018 dan mandeknya fungsi pengawasan DLM, tidak membalas pesan kami hingga tulisan ini dibuat.

Komitmen dan Mindset

Ketua Komisi Legislatif Rama Syailendra mengakui bahwa secara umum permasalahan yang dihadapi oleh DLM ialah komitmen anggota. “Ada masalah internal seperti anggota yang belum benar-benar memfokuskan diri di dalam DLM. Bahkan di komisi legislatif sendiri yang totalnya ada tujuh orang, kemudian menjadi enam setelah ditinggal almarhum (Excel Genius), yang aktif hanya sekitar tiga sampai empat orang saja,” tutur mahasiswa Fakultas Farmasi angkatan 2015 tersebut.

Persoalan terkait komitmen anggota nampaknya memang telah menjadi permasalahan turun-temurun yang menghambat kinerja DLM, di mana kurangnya komitmen anggota ini juga terjadi pada DLM 2017. Mantan anggota Komisi Pengawasan DLM yang juga Ketua BLM FISIP 2017 Andaru Raharjo mengonfirmasi hal tersebut. “Terlihat dari sedikitnya anggota yang hadir saat rapat besar berlangsung,” jelas mahasiswa Hubungan Internasional angkatan 2014 tersebut.

Walaupun sebenarnya patut digarisbawahi bahwa terdapat perbedaan situasi antara DLM 2018 dengan DLM tahun-tahun sebelumnya, sehingga menempatkan persoalan komitmen sebagai faktor tunggal bukanlah hal yang tepat untuk memecahkan permasalahan ini. Sejak tahun 2018, anggota DLM sesuai Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 07/H3/PR/2011, yang berarti anggota  DLM tidak lagi rangkap jabatan sebagai Ketua dan Sekjen BLM Fakultas asal. Dengan kata lain, maka anggota DLM dapat lebih fokus untuk mengurusi legislatif di tingkat universitas tanpa harus memikul beban urusan legislatif di tingkat fakultas. Andaru pun menyayangkan tidak maksimalnya DLM 2018 padahal mereka sudah tidak lagi dipusingkan dengan urusan legislatif fakultas.

Persoalan lain yang dianggap menghalangi maksimalnya kinerja DLM ialah mindset bahwa anggota DLM dipilih hanya untuk memilih Ketua BEM. Hal ini diutarakan oleh Ketua Komisi Aspirasi M. Abdel Rafi. “Aku melihatnya dari DLM sendiri masih banyak pandangan bahwa fungsi DLM itu ketika pemilihan siapa ketua BEM saja. Ini harus diungkap juga sih, agar teman-teman ketika akan masuk DLM punya gambaran kalau ternyata bukan itu saja fungsi DLM. Soalnya banyak pandangan awal teman-teman DLM yang (hanya) berkomitmen ketika sidang MPM dan Pemira saja. Padahal kan tidak, masih banyak program lain yang harus dijalankan. Dari pandangan awal itu, energi terkuras di sidang (Pemilihan Ketua BEM) yang berjam-jam itu,” ujar mahasiswa yang juga akrab disapa Rafel tersebut.

Selain persoalan komitmen dan mindset, terdapat faktor lainnya yang secara khusus menghambat kinerja DLM, yakni ketiadaan Garis Besar Haluan Organisasi (GBHO) yang rencananya akan mengatur tugas ormawa tingkat universitas. Rama selaku Ketua Komisi Legislatif yang bertanggung jawab untuk merumuskan GBHO menjelaskan bahwa hingga saat ini GBHO masih berupa draf. Padahal GBHO merupakan produk hukum fundamental dan ketiadaan GBHO membuat Komisi Legislatif belum dapat merilis UU DLM sesuai rencana program mereka. “Seperti yang dikatakan almarhum Excel, kita tidak bisa mengeksekusi UU kalau GBHO ini belum beres. Untuk itu kami membuat GBHO supaya fungsi legislatifnya DLM berjalan dengan baik. Namun karena GBHO belum beres, maka UU DLM ini belum bisa dijalankan,” jelas Rama.

Ketiadaan GBHO juga membuat kerja Komisi Aspirasi masih tumpang tindih dengan BEM, terutama terkait penjaringan aspirasi. “Problem itu kan sudah jadi bahasan tahunan. Yang dibahas di DLM (aspirasi), itu kan sama dengan yang dibahas BEM. Kemarin dari legislasi (komisi II) sudah bikin GBHO. Jadi landasan awal ormawa itu, untuk DLM dan lainnya, nanti titik temunya bisa ditemukan disitu (GBHO). Akhirnya diputuskan dari teman-teman legislatif itu menggarap GBHO dulu,” jelas Rafel.

Ragam Solusi untuk Atasi Masalah

Terkait permasalahan yang dihadapi oleh DLM, kami juga menagih solusi yang sekiranya dapat membantu menyelesaikan permasalahan. Rama menekankan kembali permasalahan komitmen untuk menghasilkan solusi ke depannya. “Mungkin yang dirasa tidak komitmen dibiarkan saja dulu, kasarnya begitu. Tapi untuk yang punya komitmen tinggi diapresiasi,” ujarnya.

Tidak lupa, Rama juga mengingatkan kepada anggota Komisi Legislatif tahun berikutnya agar tidak banyak menghabiskan waktu untuk menelaah kembali draf produk hukum yang telah dirancang dan segera mengesahkannya. “Saran saya untuk kepengurusan selanjutnya, cobalah jangan terlalu mengkritisi draft-draft yang sudah ada, eksekusi saja, atau tambah sedikit tak apa. Kalau terlalu mengkritisi ditakutkan akan molor terus,” tambahnya.

Terkait komitmen, Rafel pun sepakat dengan Rama tentang pentingnya masalah komitmen bagi anggota DLM berikutnya. Tidak hanya itu, ia juga meminta rekan-rekan pers mahasiswa untuk turut aktif mengawal kinerja DLM. “Teman-teman media sering-sering saja dibikin indeks kepuasan mahasiswa terhadap DLM, fungsi DLM, juga tugasnya,” ujar Rafel. Selain itu Rafel juga mengusulkan agar setiap rapat, rekapitulasi absen rapat dapat diketahui publik  “Aku lebih suka sanksi sosial, itu rekapnya (absen rapat) di-post (di media sosial),” tambahnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *