Sumber Gambar : Akun Instagram @mpmunair
Pelaksanaan Pemilihan Umum Raya (Pemira) Universitas Airlangga tahun ini menuai sorotan tajam dari mahasiswa. Mulai dari akses pers mahasiswa, lini masa yang dianggap terburu-buru, munculnya pasangan calon tunggal, transparansi aturan kampanye, intervensi pihak luar hingga pendanaan yang digelontorkan demi terlaksananya Pemira ini. Hal-hal tersebut menjadi poin utama dalam wawancara eksklusif bersama Ketua Majelis Perwakilan Mahasiswa (MPM) saat ditemui pada Kamis (5/3) ketika pelaksanaan Safari Kampus A dan Ketua Panitia Pemilihan Ketua (PPK) saat ditemui pada Jumat (6/3) ketika pelaksanaan Safari Kampus B.
Akses Pers Mahasiswa Mengawal Pemira
Dalam sesi awal wawancara, LPM Mercusuar secara terang-terangan mempertanyakan kebijakan MPM yang tidak mengirimkan undangan resmi pada rangkaian acara Safari Kampus A dan C, jauh berbeda dengan tradisi periode sebelumnya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua MPM menuturkan bahwa secara internal, pihaknya telah menyiapkan undangan bagi seluruh LPM di lingkungan UNAIR. Ia menyebutkan bahwa undangan-undangan seharusnya sudah disebarkan melalui divisi humzin. “Kalau dari koordinasi internal kami, kami sebetulnya sudah menyiapkan undangan buat temen-temen LPM, bahkan tidak hanya LPM UNAIR saja, di setiap LPM fakultas kami sudah menyiapkan undangan, kami sudah menyebarkan dari humzin”.
Menyadari adanya kendala distribusi informasi, MPM menyatakan hal ini sebagai bahan evaluasi. Pihaknya berkomitmen untuk melakukan follow-up. Pihak MPM menerangkan bahwa pers mahasiswa akan diundang pada setiap rangkaian acara Pemira. “Itu mungkin juga menjadi evaluasi bagi kita untuk kedepannya, mungkin kami coba follow-up kembali saja dari teman-teman pers ini, agar tidak ada misinformasi. Sebenarnya ada rencana dan suratnya untuk diundang. Mulai dari Safari Kampus A, B, C, Uji Masyarakat, sampai dengan Sidang Istimewa,” pungkasnya.
Lini Masa “Mepet” Demi Kompetisi Nasional
Ketua MPM, Maysha Akmala, menjelaskan bahwa jadwal yang terkesan mendesak ini adalah lini masa terbaik. Selain itu, terdapat agenda eksternal universitas yang harus dihadiri oleh ketua-ketua Ormawa. Ia mengungkapkan bahwa hal ini diputuskan setelah melalui koordinasi dengan Direktorat Kemahasiswaan (DITMAWA) yang telah dianggap sebagai “Ayah” bagi kawan-kawan pimpinan. Agenda eksternal universitas yang telah dijadwalkan akhirnya mengharuskan UNAIR sudah memiliki Ketua BEM definitif pada pertengahan Maret 2026. Hal ini dilaksanakan agar pimpinan Ormawa terpilih dapat mewakili UNAIR dalam kompetisi nasional, sebagaimana pada partisipasi tahun sebelumnya ketika UNAIR meraih kemenangan.
“Dan timeline terbaik yang kami dapatkan adalah yang disosialisasikan sekarang. Kenapa terkesan terburu-buru dan tidak setelah hari raya saja dilanjutkannya? Nah perlu digarisbawahi juga, bahwasannya nanti bulan Maret setelah terpilihnya Ketua BEM nanti UNAIR harus menghadiri yang namanya kompetisi untuk para ketua-ketua ormawa, dan tahun lalu UNAIR ikut berpartisipasi dan menang. Kalau seandainya di bulan Maret ini kita belum dapat siapa Ketua BEM-nya, nanti kan juga repot, berarti UNAIR tidak bisa ikut berkompetisi juga. Makanya timeline terbaik dan sudah melakukan sidang istimewa tanggal 15 dan 16 Maret sudah pengumuman diketahui siapa Ketua BEM-nya,” ujarnya saat diwawancarai oleh Tim Liputan LPM Mercusuar.
Respons Mengenai Demokrasi Kampus, Buntut dari Isu Paslon Tunggal
Munculnya paslon tunggal memicu diskursus panjang mengenai kualitas demokrasi di lingkungan kampus. Pihak MPM dan PPK merespon hal terkait dengan kontras dalam sesi wawancara eksklusif yang diadakan. Hingga pada wawancara dilakukan, baik pihak MPM maupun PPK belum memiliki “hitam diatas putih” yang pasti.
Ketua PPK, Diinaar Rahmatina, menegaskan bahwa proses pendaftaran telah diselenggarakan secara transparan. Walaupun hanya satu paslon yang mendaftar hingga batas waktu normal, pihaknya mengaku telah memberikan perpanjangan waktu pendaftaran penyerahan berkas secara online sampai pukul 19.00 WIB dan pukul 19.30 WIB untuk penyerahan berkas secara offline atas izin DITMAWA. Hal ini juga didasari cuaca yang tidak bersahabat di sekitar kampus ketika jadwal pendaftaran sedang berlangsung.
Untuk menjamin kualitas demokrasi, ia juga menyampaikan bahwa ia telah berkoordinasi dengan teman-teman PPK dan MPM untuk bersama-sama mengawal Pemira ini, meskipun hanya diikuti oleh satu paslon. “Jadi kami juga menginisiasi apa ya yang bisa kita lakukan kalau cuma satu calon yaitu dengan cara kita ‘menguliti’ bersama terkait dengan konsep apa yang akan ditampilkan oleh calon tersebut,” tambahnya.
Hal yang sama juga disampaikan oleh Ketua MPM terkait demokrasi kampus, buntut dari isu paslon tunggal dan lini masa yang berdekatan. Maysha mengaku mendengar banyak spekulasi yang beredar tentang jadwal pendaftaran yang terkesan tidak membuka kesempatan besar bagi teman-teman mahasiswa untuk mendaftar sebagai Ketua BEM dan melemahkan demokrasi. Menanggapi hal tersebut, Ketua MPM membagi pemahamannya mengenai demokrasi, bahwa demokrasi bukan berarti harus memiliki banyak calon, tetapi juga bagaimana tetap bisa memaksimalkan dan memberikan keadilan untuk siapapun yang sudah berkenan dan bersedia mendaftarkan dirinya di waktu yang tepat. “Tapi apa yang kami pahami di sini adalah demokrasi itu bukan berarti harus ada banyak calon, demokrasi itu berarti kita tetap bisa memaksimalkan dan memberikan keadilan juga untuk siapapun orang-orang yang sudah berkenan dan bersedia mendaftarkan dirinya di waktu yang tepat. Karena kita kan sudah buka pendaftaran ini kan juga buka dua hari, satu pendaftaran online satu pendaftaran offline, dan memang dalam dua hari yang terjadi tersebut kita tidak mendapatkan konfirmasi selain dari paslon tadi, sehingga pada waktu kita extend pun itu juga tidak ada informasi siapa yang akan mendaftar. Karena sudah tidak ada informasi lagi, maka ya kita tutup,” jelasnya.
Pihak PPK menegaskan bahwa adanya paslon tunggal tidak akan mengurangi mentalitas sebagai PPK dan MPM. Ia juga menanggapi bahwa keputusan tertinggi akan berada di tangan DITMAWA apabila paslon tunggal tidak memperoleh legitimasi yang telah disepakati. “Jadi, ada tidaknya paslon lain dalam artian di sini ada satu paslon kami rasa tidak mengurangi mentalitas kami sebagai PPK maupun MPM. Jadi sekalipun nanti tidak mendapatkan suara daripada yang sudah ditetapkan itu nanti akan kami kembalikan pada DITMAWA yang mana memang pemegang keputusan tertinggi kampus ya kembali pada DITMAWA dan pihak kampus. Apakah nanti dilaksanakan pemilihan ulang atau seperti apa mungkin itu yang bisa saya jelaskan”.
Kontras dengan jawaban yang disampaikan oleh Ketua PPK, Ketua MPM menjelaskan bahwa pihaknya menyerahkan keputusan terbesar pada forum sidang istimewa untuk menentukan mekanisme yang akan diambil. “Saya tidak bisa menjawab pertanyaannya sekarang. Karena apapun yang terjadi artinya itu keputusannya yang terbesar adalah di forum. Jadi, nanti dinamika seperti apa yang terjadi pada saat sidang istimewa maka itulah keputusan yang akan kita ambil. Jadi, dari teman-teman perwakilan kita ini nanti sendiri lah yang akan menyepakati mekanismenya itu akan seperti apa”.
Kontrol LPM: Publikasi Aturan Kampanye
Dalam sesi tanya jawab, terungkap bahwa tidak ada publikasi dokumen aturan kampanye. Saat dikonfirmasi mengenai aturan dokumen aturan kampanye yang tak kunjung muncul di kanal publik, Ketua PPK menjelaskan bahwa panitia menimbang yang perlu menaati adalah paslon dan tim sukses serta hal tersebut telah dijelaskan ketika technical meeting. Jadi tidak perlu dipublikasi. “Kenapa tidak dipublish? Karena memang kami rasa yang cukup menaati adalah calon dan timses. Karena tadi di TM kan juga ada dua perwakilan timses nanti juga menandatangani semua jadi bisa harapan kami calon tetap menaati apapun yang telah kami atur di dalam tata tertib,” terangnya.
Namun, pihak LPM Mercusuar mengkritisi urgensi keterbukaan informasi tersebut agar masyarakat kampus juga turut mengawasi jalannya kampanye di lapangan. “Aturan kampanye nanti akan tetap dipublish setelah rangkaian safari kampus jadi nanti ada postingan di dalam Instagram MPM itu untuk sebelum nanti uji masyarakat kampus kami akan mempublish,” tutur Ketua PPK menanggapi hal tersebut. Tercatat pada Sabtu (7/3), laman Instagram MPM melakukan publikasi terkait aturan kampanye dan surat komitmen calon.
Intervensi Pihak Luar dan Akun-akun Buzzer
Ketika ditanyai mengenai intervensi dari pihak luar, pihak MPM tidak menampik adanya aroma intervensi. Mereka mengaku bahwa dinamika politik kampus setiap tahunnya memang tidak bisa lepas dari pengaruh pihak luar, termasuk serangan akun buzzer yang merebak. Namun, untuk membentengi hal tersebut, Maysha menegaskan bahwa ia akan tetap berpegang teguh pada visi misi dan tupoksi yang telah dirancang. Apabila didapati intervensi dari luar, ia menuturkan bahwa pihaknya tidak serta merta mengikuti arus tersebut karena berlandaskan independensi. “MPM itu kan punya independensi,” ringkasnya.
Transparansi Dana Pemira dibawah Naungan DITMAWA
Ketua MPM mengungkapkan bahwa DITMAWA memiliki peran sentral dalam mendampingi setiap langkah Pemira. Tidak hanya soal izin, namun juga mencakup fasilitas fisik hingga konsumsi selama rangkaian acara. Terkait nominal pasti yang dikucurkan untuk Pemira, MPM mengaku tidak memegang angka tetap di awal. Sistem pendanaan yang diterapkan bersifat fleksibel dan menyesuaikan dengan kebutuhan operasional harian. Meskipun fleksibel, MPM menjamin bahwa setiap rupiah akan tercatat secara administratif melalui mekanisme proposal, pengajuan dana, hingga laporan pertanggungjawaban (LPJ). “Untuk saat ini saya pribadi tidak diberikan nominal dari DITMAWA. Tapi monggo saja kalau sekiranya hal tersebut butuh dianggarkan ya dianggarkan saja gitu”. Merespon mengenai transparansi biaya ketika ditanya oleh LPM Mercusuar, MPM menyatakan kesediaannya untuk membagikan perkiraan anggaran yang digunakan dalam kegiatan Pemira. “Monggo silahkan gapapa,” tanggapnya.
Penulis: Tim Liputan Khusus LPM Mercusuar
Editor: Tim Editor LPM Mercusuar