Sumber Gambar: Suara Papua
Penjajahan bukan semata-mata terproyeksikan lewat letupan moncong senjata atau invasi secara terang-terangan. Penjajahan dapat menjelma dalam bentuk kekuasaan yang memaksakan kendali atas tanah, tubuh, unsur-unsur budaya, pola pikir, bahkan hingga bahan pangan. Ia bekerja melalui institusi-institusi hierarkis seperti negara, kapitalisme, militer, dan agama dominan yang membungkus dominasi dengan dalih keteraturan, moralitas, dan kemajuan. Yang paling berbahaya adalah ketika bentuk-bentuk penjajahan ini dijalankan secara sistematis dan terstruktur, menjadikannya bagian dari kebiasaan sehari-hari, tak terlihat, tetapi menetap dan menggerogoti. Setajam jarum dalam balutan sutra, penjajahan hadir seperti kewajaran yang diwariskan: penjajahan justru diterima tanpa perlawanan karena menyamar sebagai tatanan yang sah dan dianggap sebagai nasib atau kodrat yang tak perlu dipertentangkan.
Di tanah Papua, masyarakat setempat dijajah secara terstruktur dan sistematis, mulai dari genosida, ekosida, hingga etnosida. Dalam percakapan dengan Denny, seorang mahasiswa asal Nabire yang kini menempuh pendidikan di salah satu perguruan tinggi di Surabaya, Ia menegaskan bahwa bentuk-bentuk kolonialisme yang terjadi tidak hanya berkaitan dengan industri ekstraktif, perampasan lahan, atau penguasaan sumber daya alam. Penjajahan, kata Denny, juga merambah secara halus dan tak disadari, menyusup ke dalam aspek-aspek kehidupan sehari-hari, seperti bahan pangan, budaya, hingga sistem pengetahuan. “Bahan pangan lokal tergantikan dengan makanan instan, budaya kami digeser oleh budaya-budaya kolonial, delapan bahasa daerah telah punah, dan secara akademis kami juga dijajah,” ujar Denny.
Masyarakat Papua yang sejak lama terbiasa mengonsumsi umbi-umbian dan sagu, kini perlahan meninggalkan pola makan tersebut. Sebagai gantinya, makanan instan yang minim gizi mulai mendominasi. Menurut Denny, kondisi ini terjadi karena pemerintah menciptakan ketergantungan melalui bantuan sosial berupa bahan pangan instan yang dibagikan secara rutin kepada masyarakat. Denny juga menjelaskan bahwa secara antropologis, bahan pangan lokal yang tumbuh di wilayah tempat masyarakat bermukim tidak dapat digantikan begitu saja. Sebab, tubuh masyarakat telah beradaptasi selama bertahun-tahun dengan jenis pangan yang sesuai dengan aktivitas harian, iklim, dan kondisi lingkungan mereka. Ketika bahan pangan tersebut diganti dengan makanan dari luar, ketidaksesuaian itu justru berdampak buruk bagi kesehatan dan keseimbangan hidup masyarakat Papua.
Kini, masyarakat Papua semakin kesulitan menanam bahan pangan yang biasa mereka konsumsi karena lahan-lahan mereka telah digusur atau dirampas. Menurut Denny, masyarakat juga dibenturkan dengan berbagai konflik horizontal yang berlangsung secara tak disadari, mulai dari sukuisme, margaisme, hingga agamaisme. Ia menjelaskan bahwa penggusuran dan perampasan tanah terjadi di hampir seluruh wilayah adat, di mana setiap suku telah membagi tanah sesuai dengan wilayah permukiman mereka masing-masing. Namun, konflik yang muncul, baik yang melibatkan militer maupun antarsuku, bukanlah konflik alami. Itu adalah konflik yang sengaja dipicu oleh negara dan kepentingan korporasi, “Pola pikir masyarakat sengaja dikacaukan agar kami percaya bahwa sukuisme itu kodrati. Padahal, semua sudah dipetakan agar kami terpecah. Akibatnya, konflik jadi terasa wajar, padahal sangat terstruktur,” ujar Denny.
Kepunahan bahan pangan lokal di Bumi Cenderawasih lambat laun menjadi kenyataan. Banyak masyarakat tidak lagi memenuhi kebutuhan pangannya melalui berkebun, bertani, atau melaut. Pola pikir mereka telah bergeser menjadi ketergantungan terhadap bantuan sosial berupa makanan instan yang rutin disalurkan oleh pemerintah. Menurut Denny, kehadiran makanan instan mengubah cara berpikir masyarakat. Mereka mulai merasa tidak perlu lagi menanam bahan pangan lokal atau mencari hasil laut karena makanan instan dianggap lebih praktis dan cepat disajikan dibanding pangan tradisional yang membutuhkan waktu dan tenaga, “Yang menyedihkan, pola pikir ini sudah terbentuk sejak lama dan kini diwariskan ke generasi-generasi berikutnya,” kata Denny.
Tidak ada dampak positif dari ketergantungan pada bahan pangan instan. Justru sebaliknya, generasi muda di Papua mengalami penurunan daya pikir yang signifikan. Menurut Denny, secara akademis, kecerdasan masyarakat Papua telah merosot karena asupan gizi yang memburuk akibat pola konsumsi yang dipaksakan. Selain itu, banyak masyarakat Papua mulai menderita berbagai penyakit, seperti gangguan pencernaan, penyakit jantung, hingga pembesaran perut yang bukan disebabkan oleh obesitas, melainkan akibat ketidaksesuaian antara tubuh mereka dan makanan yang dikonsumsi. Dalam beberapa kasus, kondisi tersebut bahkan berujung pada kematian. Namun, upaya untuk mendapatkan pengobatan pun tidak mudah. Sarana kesehatan berada jauh dari tempat tinggal masyarakat, terbatas hanya di beberapa kota besar dengan fasilitas yang minim. Akses transportasi buruk, jalan-jalan sulit dijangkau, dan layanan kesehatan yang ada pun tidak memadai. Denny menegaskan bahwa situasi ini diperparah oleh ketidakmampuan tubuh dan pikiran masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan iklim dan lingkungan hidup mereka sendiri yang selama ini terabaikan akibat intervensi luar.
Penjajahan bahan pangan yang berlangsung secara halus dan nyaris tak terlihat ini telah terjadi sejak tahun 1961. Namun kala itu, dampaknya belum terasa secara masif. Banyak masyarakat tak menyadari bahwa mereka tengah dijajah secara perlahan melalui penguasaan atas bahan pangan, seiring dengan perampasan lahan yang dilakukan sedikit demi sedikit. Menurut Denny, masyarakat mulai kehilangan akses terhadap tanah mereka bukan hanya karena kekuatan eksternal, tetapi juga akibat keterlibatan pihak-pihak dari dalam komunitas itu sendiri. Ia menyebut bahwa sejumlah tetua adat dan pemuka agama justru turut andil dalam proses penggusuran dan perampasan lahan. Di Sorong, misalnya, tanah adat yang sebelumnya diatur berdasarkan hukum adat dan telah disepakati secara kolektif, diporak-porandakan oleh tetua adat yang menerima tawaran berupa uang dan jabatan dari perusahaan-perusahaan industri ekstraktif yang masuk ke pemukiman mereka. Jabatan yang ditawarkan tak hanya berada di perusahaan, tetapi juga dalam struktur pemerintahan. Di Merauke, Denny menambahkan, keuskupan bahkan menjadi perpanjangan tangan atas perampasan tanah adat, “Semua ini terjadi secara licik. Ia bekerja dalam bentuk-bentuk yang tak terlihat, tapi dampaknya sungguh menyakitkan,” ujar Denny.
Alih-alih menerima pembelajaran dasar seperti berhitung, membaca, dan menulis, pelajar di Papua justru lebih dulu dijejali materi tentang nasionalisme dan pengenalan terhadap Indonesia. Menurut Denny, ini bukan kebetulan, melainkan bagian dari strategi sistematis untuk membentuk kesadaran politik yang dikendalikan dari luar Papua. Secara tidak langsung, pemerintah memaksa pelajar Papua untuk mencintai sebuah negeri yang tak pernah benar-benar memberi mereka ruang untuk hidup dengan martabat. Sekolah-sekolah dibangun bukan atas dasar pemerataan akses pendidikan, melainkan demi kepentingan politik. Tujuan utamanya, jelas Denny, adalah mengubah pola pikir masyarakat Papua, menggeser kecintaan terhadap tanah kelahiran mereka menjadi rasa patuh dan cinta buta pada negara yang disebut Indonesia, “Apa pun yang dilakukan oleh aparat negara, kami dituntut untuk mencintainya,” kata Denny. “Padahal, mereka yang datang justru mengeruk habis sumber daya alam kami.” Sementara di balik kurikulum nasionalisme yang dijejalkan di ruang-ruang kelas, realitas di luar sekolah tak kalah kejam. Banyak warga sipil Papua ditembak karena berupaya mempertahankan tanah kelahirannya. Di sisi lain, bantuan sosial yang dikirimkan ke desa-desa terpencil tak lain adalah bentuk penjajahan baru, yang bekerja sebagai “penyakit” yang memperlemah masyarakat dari dalam.
Denny menjelaskan, budaya lokal di Bumi Cenderawasih perlahan-lahan terkikis, menghilang sedikit demi sedikit. Dari 207 bahasa daerah yang pernah hidup di Pulau Papua, delapan di antaranya kini telah punah, tiga di wilayah Papua Barat dan lima lainnya di Provinsi Papua. Salah satu penyebab utama kepunahan ini, menurut Denny, adalah kebijakan pendidikan yang mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia dalam proses belajar-mengajar di sekolah. Secara akademis, pelajar Papua didorong, bahkan dituntut, untuk menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Akibatnya, bahasa ibu yang dahulu menjadi napas budaya kini nyaris tak terdengar. Anak-anak mulai meninggalkannya, bukan hanya karena tuntutan kebijakan, tetapi juga karena rasa malu. Bahasa daerah dianggap kuno, tidak modern, dan tak pantas digunakan di ruang-ruang formal. Dengan cara yang begitu halus dan sistematis, satu per satu jati diri budaya Papua dilucuti, hingga hanya tersisa jejak samar di ingatan generasi yang masih bertahan.
Generasi muda di Papua perlahan meninggalkan budaya berpakaian mereka dalam kehidupan sehari-hari, terutama penggunaan pakaian adat. Denny menuturkan, hal ini berdampak langsung pada menghilangnya tarian-tarian daerah, karena banyak anak muda merasa enggan mengenakan busana tradisional. Alasan utamanya adalah rasa malu, pakaian adat dianggap kuno dan tidak lagi relevan dalam ruang sosial modern. Menurut Denny, proses ini bukan semata-mata lahir dari perubahan zaman, tetapi akibat upaya sistematis yang dilakukan oleh negara. Secara implisit, pemerintah Indonesia ingin mengubah kebudayaan Papua melalui proyek “pengindonesiaan” termasuk dengan mengajarkan standar berpakaian nasional yang secara perlahan mendorong masyarakat untuk meninggalkan pakaian adat mereka.
Menurut Denny, budaya, gaya hidup, dan pola pikir dari luar Papua sengaja dimasukkan untuk menghapus eksistensi budaya asli Papua. Tujuannya jelas: “menciptakan” orang Papua yang patuh dan mencintai negara, meskipun negara dan korporasi terus mengeruk kekayaan alam di tanah mereka sendiri. Lebih dari itu, Denny menekankan bahwa penghapusan solidaritas antarkomunitas di Papua juga menjadi bagian dari skenario besar tersebut. Upaya untuk melunturkan budaya lokal telah berlangsung sejak era pemerintahan Soeharto, ketika pendidikan bela negara dan nasionalisme mulai diterapkan secara masif di sekolah-sekolah. Di balik narasi “persatuan,” identitas sebagai pribumi Papua justru dihapus secara perlahan dan sistematis.
Di ruang-ruang kelas, sejarah Papua yang diajarkan kepada generasi muda tak lagi sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam ingatan kolektif masyarakat. Denny mengungkapkan bahwa ketersesuaian antara sejarah Papua dan sejarah versi negara telah dirombak ulang, disusun agar seragam dengan narasi besar milik Indonesia. Konflik-konflik yang terjadi di Papua tak pernah diceritakan apa adanya. Sekolah-sekolah menggambarkannya sebagai konflik horizontal semata, seolah-olah yang terjadi hanyalah pertikaian antarsuku. Padahal, menurut Denny, kenyataannya jauh lebih kompleks: banyak dari konflik itu adalah hasil skenario yang dirancang oleh kekuatan dari luar Papua. “Skenarionya dibuat oleh perpanjangan-perpanjangan tangan negara, dengan tujuan menciptakan kekacauan yang saling memecah di antara kami sendiri,” ujar Denny.
Semua bermula ketika Soekarno menyerukan instruksi operasi militer yang dikenal dengan nama Tri Komando Rakyat atau Trikora. Operasi ini dilancarkan pada 19 Desember 1961 dengan tujuan utama merebut wilayah Irian Barat, yang kini dikenal sebagai Papua. Dalam isi Trikora, termaktub tiga seruan utama: gagalkan pembentukan negara Papua, kibarkan bendera Merah Putih di seluruh wilayah Papua, dan bersiap untuk mobilisasi umum. Denny menyebutkan bahwa momen inilah yang menjadi titik awal dari berbagai bentuk penjajahan yang berlangsung hingga hari ini, mulai dari penjajahan militer hingga penjajahan budaya dan pangan. Banyak tokoh penting terlibat dalam pelaksanaan Trikora, salah satunya adalah Soeharto, sosok yang kelak memimpin Orde Baru, rezim otoriter yang meninggalkan jejak panjang kekerasan, eksploitasi, dan pembungkaman di tanah Papua.
Penulis: Fal
Editor: Rumaisya Milhan