Sumber Gambar: Tim Liputan LPM Mercusuar
Gejolak kemunduran demokrasi membuat banyak akademisi akhirnya turun gunung dengan mengambil langkah mendeklarasikan pernyataan sikap. Upaya ini diambil mengingat adanya pelanggaran konstitusi yang dilakukan pada kontestasi politik tahun ini. Hingga akhirnya, civitas akademis merasa tidak bisa diam saja melihat demokrasi digerogoti oleh penguasa yang ingin melanggengkan kekuasaan.
Unair menjadi kampus kesekian yang turut angkat suara setelah ditunggu-tunggu oleh segenap mahasiswa dan masyarakat. Bertempat di gedung Pascasarjana pada Senin, (05/01) pembacaan manifesto dalam pernyataan sikap bertajuk “Menegakkan Demokrasi, Menjaga Republik”. Manifesto ini dibacakan oleh Prof. Hotman Siahaan yang menjelaskan 4 pernyataan, meliputi:
1. Mengecam segala bentuk praktik pelemahan demokrasi. Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan harus merawat prinsip-prinsip etika Republik dengan tidak menyalahgunakan kekuasaan, menggunakan fasilitas dan alat negara untuk kepentingan kelompok tertentu maupun berpihak dalam politik elektoral dan menghentikan segala praktek pelanggengan politik kekeluargaan.
2. Mendesak Presiden dan aparat negara untuk menghormati dan menjamin kemerdekaan atas hak-hak sipil dan politik, juga ekonomi, sosial, dan budaya bagi tiap warga negara. Kebebasan berbicara, berekspresi, dan pengelolaan sumber daya alam karena negara Indonesia milik segera rakyat Indonesia bukan segelintir elit penguasa.
3. Mendesak penyelenggaraan pemilu LUBER JURDIL tanpa intervensi penguasa, tanpa kecurangan, tanpa kekerasan, dan mengutuk segala praktek jual beli suara atau politik uang yang dilakukan oleh peserta pemilu. Partai politik harus mereformasi diri dalam menjalankan fungsi artikulasi agregasi dan pendidikan politik warga negara.
4. Mengecam segala bentuk intervensi dan intimidasi terhadap kebebasan mimbar akademik di perguruan tinggi. Perguruan tinggi harus senantiasa menjaga marwah, rasionalitas, dan kritisisme pada insan sivitas akademika demi tegaknya Republik.
Deklarasi ini ditandatangani oleh 120 orang yang mengatasnamakan sebagai akademisi, keluarga besar, dan alumni Universitas Airlangga (Unair). Dalam aksi yang dilakukan pada hari ini ditegaskan tidak ada intervensi dari kepentingan politik elektoral. Hal ini disampaikan secara langsung oleh prof. Hotman Siahaan yang mengatakan akademisi akan tetap memilih netral.
“Yang kami suarakan adalah seruan moral yang dirasakan oleh masyarakat Indonesia hari-hari ini yang kami sudah muak dan sudah keterlaluan. Karena itu Airlangga memanggil dan hari ini semua sivitas akademika Airlangga terpanggil dan hadir di siang hari ini.”
Selain itu ada beberapa hal yang menjadi fokus isu dan ditekankan oleh para sivitas akademi diantaranya, penyalahgunaan wewenang presiden yang telah dilakukan dengan memanfaatkan akses kekuasaan dan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. Hal tersebut terkait isu Presiden yang menyelewengkan wewenangnya untuk mengubah peraturan lewat Mahkamah Konstitusi (MK).
“Mulai dari upaya untuk memanfaatkan Mahkamah Konstitusi untuk mengubah aturan syarat mendaftar capres maupun cawapres sebagai celah hukum yang memberi jalan kepada Gibran Rakabuming Raka maju sebagai cawapres” jelas Prof. Hotman.
Pengecaman terhadap sikap Presiden Jokowi ini juga berakar dari ketidakpedulian pemerintah terhadap isu pelanggaran HAM. Lebih lanjut, ada dua mahasiswa Unair yang menjadi korban penculikan aktivis ‘98, ada Petrus dan Herman hingga saat ini tidak ada kepastian bagaimana nasib mereka.
Republik ini sudah dikhianati oleh pemegang kekuasaan dan secara terang-terangan mereka melakukan tindakan yang melanggar etik. Perlahan-lahan demokrasi telah dikhianati. Bahkan, ketika para civitas akademika menyuarakan kecaman pada perilaku buruk penguasa, ada upaya untuk mengintervensi aksi dengan membawa kader partai politik tertentu untuk membuat aksi tandingan.
Setelah aksi di depan gedung Pascasarjana Unair selesai, segerombol mahasiswa tanpa menggunakan atribut seperti jas almamater Unair membuat aksi dengan membawa spanduk di depan Fakultas Ekonomi Bisnis (FEB). Spanduk yang dibawa mereka bertuliskan “Sabda Airlangga, Ksatria Muda Airlangga, Ksatria Airlangga Anti Perpecahan”. Aksi tersebut dipimpin oleh Asadur Rahman yang setelah ditelusuri merupakan calon legislatif dari Partai Gerindra.
Aksi yang disebut sebagai mandat dari rektor Unair, Prof. Nasih malah semakin menimbulkan tanda tanya, sebenarnya untuk apa mereka disini. Banyak kejanggalan-kejanggalan dari aksi Sabda Unair yang ternyata salah satu pesertanya melakukan blunder dengan mengatakan asal fakultasnya dari FMIPA, sedangkan tak ada fakultas tersebut di Universitas Airlangga.
Sempat banyak yang menduga bahwa aksi tersebut digunakan untuk menutupi isu yang dibawa oleh para guru besar Unair sebelumnya. Dilansir dari Kompas pimpinan aksi bahkan menyinggung salah satu pernyataan mengenai intimidasi yang diterima sebelum deklarasi yang dilakukan oleh guru besar Unair adalah penggiringan opini.
“Kalau soal intimidasi demokrasi dari deklarasi sebelumnya, saya mau sampaikan kepada teman-teman, ini ada penggiringan opini yang tidak baik untuk salah satu paslon (pasangan calon). Saya sampaikan ini tidak benar. Anda lihat internet, paslon mana yang menggiring sivitas akademika universitas untuk (membuat) kesan intimidasi, tidak ada intimidasi di sini,” kata Asadur Rahman atau biasa disapa Gus Asad.
Keterangan Asadur Rahman yang mengaitkan pernyataan dari guru besar Unair dengan penggiringan opini oleh paslon tertentu malah menodai suara penegakan demokrasi yang sebelumnya telah dilakukan. Bahwa dengan jelas aksi Manifesto Akademisi itu tidak ada kepentingan politik dan murni semua sivitas akademika yang hadir dengan posisi netral.
“Tolong dicatat, kami tidak bicara soal elektoral. Kami tidak bicara soal paslon 1, paslon 2, paslon 3.”
Penulis: Savina Rizky Hamida
Editor: Myesha Fatina Rachman