Menengok Kembali Status Kelembagaan Perguruan Tinggi Negeri

Pendidikan merupakan salah satu sarana untuk memecahkan berbagai persoalan yang berkembang dalam sebuah masyarakat. Pendidikan pula menjadi tonggak untuk mewujudkan kemajuan taraf berfikir dan kebudayaan masyarakat. Sehingga dengan itu, perkembangan pendidikan menjadi hal krusial yang patut untuk diperhatikan. Pentingnya pendidikan ini juga tidak dapat dihilangkan, karena secara historis pun pendidikan menjadi salah satu aspek yang diperjuangkan sejak masa awal kemerdekaan oleh founding father.

Hal ini dapat ditelisik ulang dengan melihat bahwa tujuan pencapaian kemerdekaan Indonesia ialah memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, perancangan serta pengimplementasian pengaturan-pengaturan sistem pendidikan yang responsif dan adaptif oleh negara menjadi hal penting untuk mencapai sistem pendidikan yang berkeadilan. Pengaturan-pengaturan pada sistem pendidikan tersebut salah satunya juga tidak terlepas dari struktural hierarki pendidikan tinggi.

Pasca ditetapkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, terdapat sebuah topik yang terus menerus diproduksi terkait peraturan yang ditetapkan yakni topik yang terkait atas adanya pengukuhan klasifikasi status kelembagaan perguruan tinggi yang menaungi proses-proses pelaksanaan pendidikan tinggi menjadi tiga bentuk yakni Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH), Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Layanan Umum (PTN-BLU), dan Perguruan Tinggi Negeri Satuan Kerja Murni (Satker Murni). Desas-desus terkait status kelembagaan perguruan tinggi negeri menguat sebab mekanisme pengelolaan antar ketiganya cukup signifikan berbeda antara status lembaga pendidikan tinggi yang satu dengan yang lainnya. Adanya klasifikasi perbedaan status kelembagaan tersebut tentu berimplikasi pada hadirnya perbedaan pengelolaan sehingga menjadi sorotan utama dalam berbagai perdebatan dan kontroversinya. Perbedaan pengelolaan sebagai implikasi atas status kelembagaan tersebut pada dasarnya mengacu pada perbedaan pengelolaan kampus perihal perencanaan anggaran, pengelolaan keuangan, proses pencatatan akuntansi sehingga hal ini berpengaruh besar terhadap berbagai pelaksanaan program juga kualitas pendidikan yang berusaha dicapai oleh perguruan tinggi.

Pertama, status kelembagaan perguruan tinggi negeri yang berbadan hukum atau PTN-BH. Istilah PTN-BH pertama kali disebutkan dalam pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yang menyatakan bahwa: “Penyelenggaraan otonomi perguran tinggi dapat diberikan secara selektif berdasarkan evaluasi kinerja oleh menteri kepada PTN dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum atau dengan membentuk PTN badan hukum untuk menghasilkan Pendidikan Tinggi bermutu”. Kebijakan mengenai PTN-BH diperkuat kembali dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, yang dalam Pasal 27 ayat (1), dinyatakan bahwa, “Pola pengelolaan PTN:

a. PTN dengan pola pengelolaan keuangan negara pada umumnya

b. PTN dengan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum, atau

c. PTN sebagai badan hukum.

Berdasar pada ketetapan undang-undang diatas, maka dapat dikatakan bahwa PTN BH merupakan lembaga penyelenggaraan pendidikan tinggi yang didirikan oleh pemerintah sebagai badan hukum publik yang otonom. Implikasi dari hal tersebut adalah PTN-BH memiliki keleluasaan dalam menyelenggarakan pendidikan secara otonom untuk menghasilkan pendidikan yang bermutu. Secara otonom dalam hal ini dimaksudkan dalam pengelolaannya, intervensi pemerintah akan semakin minim sehingga pencapaian misi akan didasarkan pada pilihan sendiri serta keseluruhan kemampuan institusi dalam mencapai misinya. Otonomi dalam pelaksanaan ini tentu membutuhkan kesempurnaan di bidang akademik, tata kelola, dan manajemen keuangan oleh lembaga pendidikan tinggi. Maka dari itu, otonomi pendidikan ini mengacu atas bagaimana lembaga atau institusi melakukan pengelolaan pendidikan sesuai keinginan dan kemampuannya. Penciptaan pengaturan sedemikian rupa pada dasarnya ditujukan untuk mengurangi ketergantungan lembaga pendidikan tinggi terhadap anggaran pemerintah (Anggraini, 2019). Hingga saat ini, terdapat 16 PTN yang berstatus sebagai PTN-BH diantaranya yakni Universitas Airlangga, Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, Universitas Gadjah Mada, Universitas Padjadjaran, Institut Pertanian Bogor, Universitas Diponegoro, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Universitas Hasanuddin, Universitas Sumatera Utara, Universitas Pendidikan Indonesia, Universitas Sebelas Maret, Universitas Andalas, Universitas Brawijaya, Universitas Negeri Malang, dan Universitas Negeri Padang.  

Enam belas perguruan tinggi yang berstatus PTN-BH punya otonomi tersendiri sehingga mereka sangat leluas dalam menentukan jalur masuk mahasiswa baru, penetapan biaya kuliah, pembukaan prodi, pengadaan kerjasama dengan industri, penyewaan lahan dan aset kampus, juga mekanisme lainnya yang terkait dengan upaya untuk meningkatkan sumber pendanaan dari masyarakat. PTN yang berstatus Badan Hukum ini tidak lagi harus bertanggung jawab penuh kepada negara, namun fungsi negara direduksi menjadi Majelis Wali Amanat. Tentu perubahan status menjadi PTN BH ini menuai berbagai pandangan pro dan kontra. Dalam pandangan pro, sisi kelebihan dari penerapan status kelembagaan PTN-BH dianggap akan memberikan signifikansi yang baik dimana PTN akan berkembang untuk menuju world class university dengan pengelolaannya dianggap akan lebih adaptif dan fleksibel sesuai dengan kondisi perguruan tinggi tersebut serta kebutuhan dan tuntutan masuarakat. Tentu dengan keleluasaan tersebut pula, pemberian status sebagai PTN-BH juga dianggap berguna untuk meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia karena PTN-BH akan melahirkan percepatan inovasi setiap lembaga.

Namun dalam sisi kalangan yang kontra, pengukuhan status sebagai PTN-BH ini dianggap akan menimbulkan terjadinya komersialisasi pendidikan yang menghilangkan semangat dalam tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan tidak lagi pro terhadap rakyat. Dengan berbagai keleluasaan perguruan tinggi yang berbadan hukum, maka kekhawatiran yang muncul ialah semakin mahalnya biaya pendidikan karena biaya tersebut secara bebas akan ditentukan PTN-BH yang bisa saja berdalih untuk membiayai kinerja operasionalnya. Kekhawatiran atas terjadinya komersialisasi pendidikan tersebut tentu bermuara pada kekhawatiran atas tajamnya kesenjangan dimana masyarakat kelas bawah akan mengalami kesulitan dalam mendapatkan pendidikan tinggi. Terlebih lagi, PTN-BH juga memuat kehadiran prinsip nirlaba yang kemudian berimplikasi atas kosongnya perlindungan pembebanan biaya pendidikan oleh negara kepada para peserta didik. Sekalipun dalam hal ini PTN yang berstatus Badan Hukum dilarang memungut uang pangkal dan/atau pungutan lain selain Uang Kuliah Tunggal dari mahasiswa, namun PTN BH tidak dilarang untuk melakukan pemungutan selain Uang Kuliah Tunggal kepada mahasiswa, seperti uang pembangunan, dan lain-lain.

Akan tetapi dalam pandangan kontra akan kehadiran PTN-BH, pembelaan atas dampak positif akan adanya penetapan status kelembagaan perguruan tinggi menjadi berbadan hukum tetap menyeruak. Hal pertama yang menjadi pertimbangan adalah pandangan kalangan kontra tidak tepat ialah syarat yang tidak mudah bagi perguruan tinggi untuk mendapatkan status lembaga berbadan hukum. Negara telah menetapkan syarat yang sangat ketat sehingga keleluasaan yang dianggap akan bermuara pada kesewenang-wenangan setiap PTN-BH berpotensi tidak akan terjadi. Syarat-syarat tersebut diantaranya yakni :

  1. PTN harus berkualitas dan profesional dalam 8 bidang pengelolaan
  2. PTN harus masuk sembilan peringkat nasional dalam publikasi internasional dan paten
  3. PTN yang berbadan hukum harus terakreditasi institusi A oleh BAN-PT
  4. Opini keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 2 tahun berturut-turut, dan prestasi kegiatan kemahasiswaan di tingkat internasional.

Hal kedua yang menguatkan pandangan pertama, yakni bahwa prinsip otonomi yang memuat adanya prinsip nirlaba disalahartikan sebagai bentuk privatisasi atau komersialisasi pendidikan. Otonomi sebagai suatu terminologi dalam ilmu pengetahuan dikacaukan dalam pengertian awam sehingga timbul salah pengertian. Kata “Otonomi” tidak ada kaitannya dengan pendanaan yang harus dicari sendiri seluas-luasnya oleh perguruan tinggi seperti selama ini disalah artikan. Hal ketiga yakni sekalipun otonomi tersebut bermaksud memberkan keleluasaan, akan tetapi PTN-BH sepenuhnya tetap milik negara. Penyelenggaraan pendidikan tinggi juga tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab negara yang telah tertuang jelas dalam berbagai pasal undang-undang yang ada, termasuk dalam hal ini terkait pemenuhan hak kepada mahasiswa yang kurang mampu, mekanisme pemberian APBN dan APBD, dan sebagainya. Dengan itu otonomi bukanlah sebuah tujuan, melainkan tata cara untuk mencapai pemenuhan hak atas pendidikan yang lebih baik melalui pengaturan PTN-BH (Anggraini, 2019). Dengan itu, sosialisasi dan implementasi yang baik dan maksimal dari negara ataupun lembaga yang berstatus PTN-BH sangat diperlukan.

Kemudian dalam status kedua yakni PTN-BLU, secara garis besar penetapannya memang sama dengan penetapan PTN-BH. Namun dalam penetapan yang lebih lanjut, PTN-BLU ini merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 junto Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 dengan juknisnya Kementerian Keuangan tentang penetapan status BLU pada PTN yang bersangkutan. Pada aspek pertama yakni pada pendanaan, tarif layanan BLU ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasar usulan pimpinan BLU dengan mempertimbangkan aspek kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, serta kompetisi yang sehat. Pendapatan BLU dilaporkan sebagai PNBP, sedangkan pendapatan PTN Badan Hukum bukan merupakan PNBP. Dari segi aset, aset BLU merupakan aset yang harus dikonsolidasikan dalam Barang Milik Negara, sedangkan aset yang diperoleh dari usaha PTN BH menjadi aset PTN BH yang merupakan aset negara yang dipisahkan, sementara aset berupa tanah yang berada dalam penguasaan PTN BH yang diperoleh dari APBN merupakan barang milik negara. Kemudian dalam segi otonomi akademik, PTN-BLU tidak sebebas PTN-BH dimana salah satunya PTN-BLU tidak bisa membuka atau menutup prodi hanya atas keputusan lembaga. Inilah yang kemudian mendasari bahwa PTN-BLU cenderung tidak adaptif dan fleksibel. Namun yang menjadi uraian pendukung, kehadiran PTN-BLU ini dianggap akan lebih mengutamakan standar layanan minimum yang memperhatikan kualitas, biaya, pemerataan, dan kesetaraan layanan (Wibowo, 2009). Jumlah PTN yang berstatus BLU tentu jauh lebih banyak daripada PTN berstatus Badan Hukum.

Terakhir, dalam status ketiga yakni PTN Satuan Kerja (Satker) Murni merupakan PTN sebagai bagian dari satuan kerja kementerian. Pertama dalam pengelolaan pendanaan, seluruh pendapatannya termasuk SPP mahasiswa harus masuk ke rekening negara, yakni kementerian keuangan terlebih dahulu sebelum digunakan. Tentu dalam hal yang lainna, PTN dengan status kelembagaan sebagai Satker ini sangat terkait erat dengan pemerintahan dalam pengelolaannya. Pembahasan terkait dengan PTN Satker ini sangat jarang menguar dalam diskusi publik jika dibandingkan dengan PTN-BH yang kerapkali memunculkan dua kubu yang pro dan kontra. Namun terlebih dari itu, segala bentuk status kelembagaan perguruan tinggi hendaknya tetap memiliki garis tujuan untuk menciptakan kesejahteraan dengan upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Penetapan aturan-aturan normatif yang diimplementasikan dengan baik akan membawa dampak yang kemudian baik pula, sehingga dengan itu pendidikan di negeri ini akan semakin menuju sebuah bentuk pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan.

Penulis : Elis Mardianti

Editor   : Primanda Andi Akbar

Daftar Pustaka

Anggraini, D. S. (2019). EKSISTENSI PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM TERHADAP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI. Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan, volume 6 (2), 33-52.

Ihsan, D. (2021). 16 Perguruan Tinggi Sudah Berstatus PTN-BH. Kompas.com : https://edukasi.kompas.com/read/2021/12/08/091102571/16-perguruan-tinggi-sudah-berstatus-ptn-bh-ada-kampusmu?page=all . Diakses pada 21/05/2022

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

Transformasi PTN BH Menuju Kampus Unggul dan Berdaya Saing. https://dikti.kemdikbud.go.id/kabar-dikti/kabar/transformasi-ptn-bh-menuju-kampus-unggul-dan-berdaya-saing/ . Diakses pada 21/05/202

Wibowo, T. (2009). Perguruan Tinggi Jadi BLU, Siapa yang Untung?. https://www.its.ac.id/news/2009/10/20/perguruan-tinggi-jadi-blu-siapa-yang-untung/ . Diakses pada 21/05/2022

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *