Sumber Gambar: Tim Liputan Khusus LPM Mercusuar
Pemilihan Umum Raya (Pemira) seharusnya menjadi ruang demokrasi bagi seluruh mahasiswa. Melalui proses ini, mahasiswa tidak hanya memilih pemimpin organisasi kemahasiswaan, tetapi juga memahami bagaimana partisipasi politik dijalankan secara terbuka dan partisipatif di lingkungan kampus. Namun, bagi sebagian mahasiswa Universitas Airlangga (UNAIR) angkatan 2024 dan 2025, Pemira 2026 justru terasa seperti proses yang berjalan jauh dari mereka yang seharusnya menjadi pemilik suara. Minimnya sosialisasi, mekanisme pemilihan yang tidak langsung, serta munculnya calon tunggal membuat Pemira terasa seperti proses yang berjalan tanpa benar-benar melibatkan mahasiswa yang sepatutnya menjadi pemilik suara utama.
Baskara (nama samaran), mahasiswa Fakultas Hukum UNAIR angkatan 2024 mengaku hanya mengetahui sebagian kecil informasi mengenai Pemira 2026. Ia mengatakan bahwa pengetahuannya mengenai pemilihan tersebut sangat terbatas.
“Hanya tahu perihal siapa calon presidennya, sumbernya dari Instagram pribadinya langsung, itu pun karena follow kakak tingkat. Tidak tahu informasi lain seperti timeline-nya, siapa pasangan cawapresnya, dan ternyata paslonnya hanya satu juga tidak tahu,” ujar Baskara ketika diwawancarai Redaksi Mercusuar di Gedung A.G. Pringgodigdo pada Rabu sore (11/03).
Menurutnya, keterbatasan informasi tersebut menunjukkan bahwa sosialisasi Pemira belum menjangkau banyak mahasiswa. Ia menggambarkan bahwa informasi yang beredar terasa sangat terbatas dan tidak sistematis. Kondisi ini membuat sebagian mahasiswa merasa tidak benar-benar mengetahui proses yang sedang berlangsung di tingkat universitas.
Minimnya penyebaran informasi juga dirasakan oleh mahasiswa lain. Safitri (nama samaran), mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNAIR angkatan 2025, mengaku baru mengetahui tentang Pemira melalui percakapan dengan teman. “Jujur, aku bahkan baru tahu bukan dari sumber secara langsung, tapi dari mulut ke mulut, dari mulut teman satu ke teman lain,” katanya ketika ditemui di Jalan Karangmenjangan 1A pada Rabu sore (11/03).
Pemira 2026 merupakan pengalaman pertama yang ia temui sejak menjadi mahasiswa UNAIR. Ia menyebut bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden BEM tingkat universitas adalah sesuatu yang baru baginya. Namun, alih-alih menjadi momen pembelajaran demokrasi yang jelas, proses tersebut justru terasa membingungkan karena kurangnya informasi yang diterima mahasiswa baru.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar: sejauh mana Pemira benar-benar menjangkau mahasiswa sebagai pemilik suara utama dalam demokrasi kampus. Baskara menjelaskan bahwa demokrasi seharusnya menempatkan mahasiswa sebagai pihak yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam menentukan pemimpin mereka.
“Demokrasi adalah sistem di mana kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat, dan rakyat di sini adalah mahasiswa-mahasiswa Universitas Airlangga,” ucapnya. Namun menurutnya, Pemira 2026 belum sepenuhnya mencerminkan prinsip tersebut. Ia menilai mekanisme pemilihan yang dilakukan melalui Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM) membuat suara mahasiswa tidak tersalurkan secara langsung.
Pandangan serupa juga disampaikan oleh Veral (nama samaran), mahasiswa Fakultas Psikologi angkatan 2024. Ia mengaku tidak merasa suaranya benar-benar terwakili dalam mekanisme pemilihan yang hanya dilakukan oleh perwakilan. Baginya, akan lebih ideal jika mahasiswa UNAIR dapat memilih langsung pemimpin mereka. Lalu Timur (nama samaran), mahasiswa Fakultas Vokasi angkatan 2024 menuturkan bahwa Pemira dianalogikan seperti pejabat yang memilih pejabat.
“Sistem ini jatuhnya seperti ‘pejabat yang memilih pejabat’, wewenangnya hanya berputar pada mereka yang memiliki jabatan, sedangkan kita sebagai rakyat tidak diberikan informasi yang cukup tentang kinerja mereka. Adanya calon tunggal juga membuat unsur netralitas ini hilang, karena kita sama-sama tahu bahwa mau tidak mau, calon tunggal ini pasti menang,” katanya saat diwawancarai di Tomoro Coffee Dharmahusada pada hari yang sama.
Keputusan Pemira dianggap berputar di lingkaran kecil yang memiliki jabatan struktural, sementara mahasiswa lainnya hanya menerima hasil akhirnya tanpa keterlibatan langsung. Kritik tidak berhenti pada mekanisme pemilihan saja. Keberadaan calon tunggal dalam Pemira 2026 juga memunculkan tanda tanya di kalangan mahasiswa. Beberapa responden mengaku merasa aneh dengan situasi tersebut. Dalam kontestasi demokrasi, keberadaan lebih dari satu kandidat biasanya menjadi indikator adanya ruang kompetisi gagasan.
Namun, ketika hanya ada satu pasangan calon, sebagian mahasiswa mempertanyakan sejauh mana proses tersebut benar-benar mencerminkan kompetisi demokratis. Veral juga mengaku baru mengetahui bahwa kandidat yang maju hanya satu pasangan. Informasi itu pun ia dapatkan secara terbatas dari percakapan di sekitar pergaulannya.
“Hanya dapat informasi tentang adanya calon tunggal, tidak ada lawannya, calon presidennya laki-laki, calon wakil presidennya perempuan. Hanya dapat informasi itu saja, karena orang-orang terdekatku di kampus juga bukan orang-orang yang aktif di BEM Universitas atau mengikuti update soal Pemira. Aku bertanya-tanya juga, mengapa kandidatnya hanya satu, tanpa lawan. Kalau begitu mereka otomatis menang, ‘kan, ya?” ucapnya.
Situasi ini membuatnya bertanya-tanya tentang proses pencalonan yang terjadi di balik layar. Analogi tersebut menggambarkan jarak yang dirasakan sebagian mahasiswa terhadap proses demokrasi kampus. Pemira yang seharusnya menjadi ruang partisipasi bersama justru terasa seperti mekanisme seremonial yang tidak dijalankan secara inklusif. Selain soal mekanisme dan kandidat, persoalan lain yang muncul adalah keterbatasan sosialisasi. Beberapa mahasiswa menilai informasi mengenai pemira tidak tersebar secara luas di kalangan mahasiswa biasa.
Mereka yang tidak aktif di organisasi kampus cenderung lebih sulit memperoleh informasi yang memadai. Situasi ini membuat pemira terasa mendadak bagi sebagian mahasiswa. Tanpa sosialisasi yang cukup, proses yang seharusnya menjadi ajang pembelajaran demokrasi justru lewat begitu saja tanpa dipahami banyak orang.
“Dalam artian, ada penyebaran atau sosialisasi yang secara merata. Jadi, bukan hanya menyebarkan informasi saja, tapi kita juga memastikan dari tiap sudut bagian univ, untuk mendapatkan itu. Harapannya sih, supaya bisa dibuat timeline sedetail mungkin. Dalam arti, mungkin secara sistem lebih teratur. Jadi, tidak mendadak atau mendidik, pun juga hal ini bukan hanya untuk para kami sebagai voters, tapi juga sebagai para calon ketua BEM dan wakil BEM, supaya bisa dipersiapkan dari masing-masing fakultas, atau dari masing-masing pasangan itu sendiri, supaya lebih siap. Dan, dalam penyebaran pun juga lebih terjamin dan matang kepada kami, supaya lebih paham dan tahu,” ujar Timur.
Padahal, seyogianya, proses ini dapat menjadi sarana bagi mahasiswa untuk belajar mengenai kepemimpinan, partisipasi, transparansi, hingga kompetisi gagasan. Tanpa keterbukaan informasi dan partisipasi luas, wujud fungsi tersebut menjadi tak kasat mata. Pentingnya transparansi dalam penyelenggaraan Pemira juga perlu diulas lebih lanjut. Beberapa narasumber mengaku tidak mengetahui siapa saja pihak yang terlibat dalam proses pemilihan di MPM maupun bagaimana proses pengambilan keputusan berlangsung. Ketidakmerataan informasi tersebut membuat sebagian mahasiswa merasa tidak memiliki keterikatan dengan proses yang sedang berjalan.
Selain itu, Baskara menilai bahwa netralitas tersebut masih belum sepenuhnya terlihat dalam praktiknya. “Tidak sepenuhnya netral karena masih didominasi oleh Organisasi Mahasiswa Ekstra Kampus. Kesannya dari dulu hanya satu koalisi Ormek saja yang dominan,” tuturnya di hari dan tempat yang sama.
Dominasi kelompok tertentu dalam proses politik kampus dapat memunculkan kesan bahwa kompetisi tidak berlangsung secara terbuka. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat memengaruhi kepercayaan mahasiswa terhadap proses demokrasi di lingkungan universitas. Di sisi lain, kritik yang disampaikan mahasiswa bukan berarti mereka menolak keberadaan pemira. Sebaliknya, sebagian besar responden tetap menyimpan harapan agar Pemira dapat berjalan lebih baik di masa mendatang. Harapan tersebut terutama berkaitan dengan keterbukaan informasi, keterlibatan mahasiswa secara langsung, serta munculnya lebih banyak kandidat dalam kontestasi.
Beberapa mahasiswa bahkan berharap sistem pemilihan dapat beralih ke mekanisme one man one vote, sehingga setiap mahasiswa memiliki kesempatan yang sama untuk menentukan pilihan mereka. Dengan sistem tersebut, partisipasi mahasiswa diharapkan dapat meningkat dan proses demokrasi kampus menjadi lebih inklusif. Selain itu, mahasiswa juga berharap Pemira ke depan dapat lebih transparan dan tidak didominasi oleh kepentingan kelompok tertentu. Mereka menginginkan pemimpin mahasiswa yang benar-benar mewakili kepentingan seluruh mahasiswa Universitas Airlangga, bukan hanya kepentingan organisasi atau koalisi tertentu.
Jika demokrasi kampus diibaratkan sebuah kelas, maka pemira adalah salah satu mata pelajarannya. Namun, kelas tersebut tidak akan efektif jika sebagian besar mahasiswa bahkan tidak mengetahui bahwa pelajaran itu sedang berlangsung. Bagi sebagian mahasiswa UNAIR angkatan 2024 dan 2025, Pemira 2026 masih terasa seperti acara yang berlangsung di kejauhan. Mereka mendengar kabarnya, tetapi tidak benar-benar terlibat di dalamnya.
Pertanyaannya kemudian menjadi sederhana: bagaimana sebuah pemilihan dapat disebut sebagai pesta demokrasi mahasiswa, jika sebagian besar mahasiswa bahkan tidak merasa menjadi bagian dari pesta tersebut.
Penulis: Tim Liputan Khusus LPM Mercusuar
Editor: Tim Editor LPM Mercusuar