Sumber Gambar: Tim Liputan LPM Mercusuar
Rabu, (07/24) Kementerian Politik dan Kajian Strategis di bawah naungan BEM FISIP Universitas Airlangga, berkolaborasi dengan komunitas Kawan Herman Bimo untuk mengadakan penayangan perdana film dokumenter Yang Tak Pernah Hilang di ruang Adi Sukadana FISIP. Acara ini diselenggarakan untuk mengenang dua aktivis UNAIR, Herman Hendrawan jurusan Ilmu Politik dan Petrus Bima Anugrah jurusan Ilmu Komunikasi. Keduanya merupakan korban penghilangan paksa rezim otoriter orde baru pada tahun 1998. Peristiwa hilangnya kedua aktivis tersebut hingga saat ini masih belum menemui titik terang.
Perilisan film dokumenter dari Kawan Herman Bimo merupakan program kerja pertama dari Kementerian Politik dan Kajian Strategis (Polstrat), dengan segala komitmen mereka untuk terus mengawal perjuangan mencari keadilan atas korban.
“Komitmen saya bahwa bagaimana saya dapat membawa kementerian ini berkolaborasi dengan pihak-pihak yang bersangkutan dan dapat menjalin hubungan yang baik dengan Kawan Herman dan Bimo,” ujar Menteri Polstrat, Rizaldi Mahendra.
Dirinya juga mengatakan kegiatan perilisan film dokumenter bersama Kawan Herman dan Bimo bertujuan untuk menggugah semangat mahasiswa agar senantiasa mengingat perjuangan yang masih belum usai.
Latar belakang dibuatnya film dokumenter Yang Tak Pernah Hilang merupakan ide dari sosok alm. Hari Nugroho, mantan pimpinan PUSKA Universitas Airlangga yang juga alumni FEB UNAIR. Salah satu anggota dari Kawan Herman Bimo yang turut berkontribusi dalam pembuatan film ini, Dandik Katjasungkana menjelaskan awal mula Hari Nugroho mengajaknya membuat dokumenter ini.
“Gagasan awalnya itu ketika tahun 2019 itu ketika Jokowi sebagai presiden melantik Prabowo sebagai Menteri Pertahanan di kabinetnya di periode kedua. Ada seorang teman kuliah (alumni FEB UNAIR) bernama Hari Nugroho yang berdomisili di Jakarta. Mas Hari merupakan seorang jurnalis dan secara freelance bekerja sebagai filmmaker. (Mas Hari Nugroho merupakan mantan pimpinan PUSKA),” jelas Dandik.
Dandik juga menambahkan, Hari Nugroho saat itu bertekad untuk melanjutkan perlawanan dengan cara membuat film dokumenter berjudul Yang Tak Pernah Hilang sebagai wujud perjuangan.
“Ini presiden, pemerintah ini sudah mengkhianati dukungan kita,” kata Hari Nugroho dulu kepada Dandik.
Menurut Dandik, pada waktu itu memang banyak aktivis yang mendukung Jokowi menjadi presiden dari belakang. Dirinya juga menyebut jika Hari sangat bersemangat untuk membuat film ini.
“Ini sudah mengkhianati kita, kita harus melawan. Masa seorang penculik itu yang menculik teman kita, Herman dan Bimo, dijadikan Menteri Pertahanan. Kita bisa melawan dengan membuat film dokumenter,” lanjut Hari kepada Dandik.
Di sisi lain, adanya film dokumenter ini juga sebagai hutang sejarah dan simbol kenangan Kawan Herman Bimo terhadap kedua aktivis yang hilang. Juga membawa harapan perubahan sosial politik di Indonesia.
“Selama ini dua nama ini belum terlalu dipelajari/dikenang oleh banyak orang, paling tidak di kampus kita sendiri di UNAIR. Nah itu bentuk perlawanan kita sekarang,” tutur Dandik.
Akhir tahun 2022, Dandik diundang ke Jakarta oleh tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu (yang dibentuk oleh Jokowi dan diketuai oleh Pak Menkopolhukam, Mahfud M.D). Dimana tim diminta Pak Jokowi untuk menyelesaikan proses non-yudisial kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.
“Jadi ada 12 pelanggaran HAM berat masa lalu yang diakui pada pemerintahan Jokowi dan harus diselesaikan secara non-yudisial, jadi pemerintah Jokowi tidak berani/tidak bersedia untuk menyelesaikan secara yudisial. Salah satu pelanggaran HAM tersebut adalah kasus penghilangan paksa aktivis tahun 97-98. Nah di situ saya diundang ke Jakarta untuk diminta saran oleh tim PPHAM bagaimana menangani proses ini secara non yudisial. Tidak hanya saya yang hadir, beberapa organisasi HAM yang lain, dan beberapa keluarga korban aktivis pun turut diundang seperti bapaknya Bimo dan keluarganya Herman”
Rekomendasi dalam melaksanakan program memorialisasi pun akhirnya menjadi salah satu poin penting yang disampaikan oleh tim PPHAM.
“Pak Komarudin, selemah-lemahnya iman pemerintah kalau tidak bisa atau tidak mau sampai sekarang mengadili para pelaku penculikan ini, tolong bantu kami di UNAIR bikin memorialisasi, secara konkritnya bikin monumen di UNAIR, karena ini sudah menjadi program resmi pemerintah yang sudah ditandatangani oleh presiden Jokowi. Nah bentuk konkritnya adalah pemerintah mendesak pihak UNAIR untuk melaksanakan program memorialisasi ini, jadi sebetulnya tidak ada alasan lagi bagi UNAIR untuk menolak pembuatan monumen ini.”
Secara konsepsi HAM, apa yang disebut sebagai memorialisasi itu adalah sebagai salah satu upaya untuk mencegah terjadinya keberulangan dari pelanggaran HAM itu sendiri. Itu yang terpenting menurut saya. Karena monumen itu bicara kepada publik kepada umum bahwa di tempat ini pernah terjadi satu peristiwa mahasiswa diculik dan dihilangkan sampai sekarang belum kembali. Maka dari itu kalian yang melihat monumen ini sudah selayaknya untuk mengawal republik ini agar tidak terjadi pelanggaran HAM seperti yang dialami oleh Herman dan Bimo itu. Itu makna dari monumen atau memorialisasi itu.
Namun, pembuatan monumen tersebut ditolak oleh pihak Universitas Airlangga karena dinilai bahwa monumen tersebut terindikasi dipolitisasi dan tidak berkaitan dengan akademik.
“Kami membantah dengan argumentasi bahwa, ya memang, semua orang tahu ini peristiwa politik, tapi peristiwa hilangnya mahasiswa UNAIR ini peristiwa yang jauh melampaui politik, ini peristiwa kemanusiaan, orang tuanya menanti di rumahnya, kawan-kawannya banyak kehilangan,” ujarnya lagi.
Hal ini kembali dipertanyakan bahwa penolakan tersebut telah mencoreng Tri Dharma perguruan tinggi pada poin pengabdian masyarakat dan artinya membongkar barrier bahwa Universitas tidak boleh berjarak dari problem-problem masyarakat.
“Untuk UNAIR, jangan jadi menara gading. Karena ilmu pengetahuan itu kan akan jadi berguna ketika dia punya kontribusi terhadap kemajuan masyarakat,” tutupnya.
Penulis: Tim Liputan LPM Mercusuar