Sumber: Tim Liputan LPM Mercusuar
Pada Sabtu (7/11), Lembaga Pers Mahasiswa Mercusuar bersama Laskar Mercusuar 2026 sukses menggelar acara Bedah Buku Politik Jatah Preman: Ormas dan Kuasa Jalanan di Indonesia Pasca Orde Baru karya Ian Douglas Wilson di Kampus B Universitas Airlangga. Diskusi tersebut menegaskan bahwa preman dan kelompok informal tidak lagi sekadar pelaku kekerasan jalanan, melainkan juga instrumen vital bagi elite politik dalam melanggengkan kekuasaan hingga hari ini.
Dalam bukunya, Wilson menunjukkan bahwa premanisme bukan gejala pinggiran yang berdiri di luar kekuasaan, melainkan bagian dari cara kerja negara dan elite politik. Kata “preman” berasal dari bahasa Belanda vrijman, yang secara harfiah berarti “orang merdeka” atau orang yang bebas dari tuntutan. Namun, di Indonesia, maknanya bergeser jauh. Preman kini dipakai untuk menyebut orang atau kelompok yang memakai paksaan, ancaman, dan penguasaan wilayah demi mengeruk uang dan memperluas pengaruh.
Menurut buku ini, kemunculan kelompok informal tersebut bukan tanpa sebab, melainkan dipicu oleh ketimpangan sosial serta minimnya peran negara dalam menjamin kesejahteraan dan layanan dasar di tingkat akar rumput. Celah itu akhirnya diisi kelompok-kelompok informal yang bertindak seperti “pemerintah” di lingkungan mereka. Kelompok informal tersebut hadir menguasai pasar lokal dan mengendalikan distribusi sumber daya setempat. Di sisi lain, mereka juga menawarkan identitas sosial serta perlindungan kolektif bagi anggotanya di tengah kondisi ekonomi yang serba tidak pasti.
Wilson juga mencatat bahwa runtuhnya rezim otoriter tidak serta-merta menghentikan jaringan backing dan kekerasan jalanan. Kekuasaan yang dulunya terpusat justru mendesentralisasi ke daerah-daerah seiring berjalannya era pemilu langsung. Kelompok berseragam dan organisasi kemasyarakatan (ormas) bertindak sebagai jembatan antara politik jalanan dan politik parlemen. Mereka menawarkan daya tawar berupa pengerahan massa, pengamanan wilayah, hingga penggalangan suara saat kampanye. Sebagai imbalannya, elite politik memberikan “jatah” berupa konsesi usaha, proyek, perlindungan hukum dari aparat, hingga kekuasaan informal di tingkat lokal. Praktik transaksional inilah yang melahirkan istilah “politik jatah preman”.
Perspektif Wilson dinilai presisi dalam memotret Indonesia saat ini, ketika praktik jatah preman telah beradaptasi ke dalam sektor-sektor yang dianggap wajar oleh publik. Penguasaan ruang dan ekonomi tak lagi mengandalkan ancaman secara terang-terangan, melainkan menyusup melalui pengelolaan parkir liar, pungutan berkedok keamanan dan kebersihan lingkungan dagang, pungutan proyek konstruksi, manipulasi perizinan usaha, hingga proposal “kemitraan” yang secara implisit bersifat menekan. Kondisi ini membuktikan bahwa praktik premanisme telah menjadi instrumen sistematis yang bekerja rapi di balik celah kekuasaan.
Hubungan antara elite politik dan kelompok informal ini kerap kali berjalan simbiotis, tetapi sarat akan kepentingan transaksional. Kelompok tersebut dipelihara sekaligus dikendalikan sesuai arah angin politik, bahkan dipinggirkan ketika peran mereka tak lagi dibutuhkan. Elite memanfaatkan fleksibilitas kelompok ini untuk mengamankan posisi kekuasaan serta meredam suara kritis masyarakat sipil. Sebaliknya, kelompok informal menjadikan kedekatan dengan elite sebagai perisai demi menguasai sektor ekonomi dan mengendalikan warga di tingkat lokal.
Narasumber bedah buku, Rizky Pradana, menegaskan bahwa kuasa jalanan bukan sekadar peninggalan masa lalu. Fenomena ini terus hidup dan beradaptasi pasca reformasi. Menurutnya, cara kerja kekuasaan hari ini pada dasarnya masih menggunakan mekanisme yang sama. Hanya saja, figur politik yang menjabat dan nama organisasi yang muncul di permukaan terus berganti.
“Menurut saya, preman itu bisa dilihat dari titik mana kita mengamatinya. Ada beberapa aspek yang dapat dikategorikan sebagai premanisme, tergantung pada kondisi dan dinamika di daerahnya masing-masing,” tutur Rizky.
Ia menjelaskan bahwa wujud premanisme memang berbeda di tiap wilayah. Di Jakarta, kontrol kuasa jalanan kerap ditandai dengan berdirinya posko-posko organisasi di sudut kota sebagai bentuk klaim wilayah serta pemungutan iuran kebersihan dan keamanan yang disertai intimidasi. Sementara di Surabaya, fenomena ini beriringan dengan menguatnya pergerakan organisasi berbasis kedaerahan. Sayangnya, ketika terdapat oknum yang berulah, stigma “preman” kerap bergeser menjadi sentimen etnis yang menggeneralisasi seluruh kelompok. Praktik pungutan dan penguasaan ruang semacam ini pada akhirnya acap dinormalisasi oleh publik, padahal esensi kerjanya tetap sama, yaitu pemaksaan demi meraih jaminan rasa aman yang semu.
Rizky juga menyoroti sisi lain yang kerap terabaikan di tengah masyarakat. Menurutnya, tingginya kesadaran warga dalam berorganisasi justru rentan dimanfaatkan oleh kepentingan elite. Organisasi yang pada mulanya dibentuk atas dasar solidaritas antar warga bisa dengan mudah berbelok menjadi instrumen penindasan ketika terseret dalam transaksi politik tingkat atas.
“Jangan pernah berperilaku menindas kepada orang yang sedang berjuang untuk melawan penindasan. Sebab jika itu dilakukan, berarti kita telah mengkhianati nilai perjuangan itu sendiri,” tegas Rizky.
Merespons cengkeraman politik jatah preman yang bekerja lintas lapisan dari transaksi elite hingga ruang publik warga, diskusi ditutup dengan membedah langkah konkret yang dapat dilakukan oleh masyarakat sipil agar tidak terjebak dalam jaringan patronase yang eksploitatif. Langkah yang dapat dilakukan adalah konsisten membangun konsolidasi melalui organisasi yang progresif, mandiri, dan berlandaskan solidaritas yang kuat. Partisipasi tersebut dapat disalurkan melalui komunitas lokal, wadah kolektif nirlaba, hingga gerakan yang berbasis pada kepentingan publik. Dengan menguatkan jejaring solidaritas ini, independensi ruang publik dapat terjaga sehingga fungsi demokrasi tidak dibajak oleh komodifikasi kuasa jalanan.
Penulis: Keyvara
Editor: Novi