Betapa Melelahkannya Tinggal di Negara Bernama Indonesia

Sumber gambar: Merdeka.com

Saya rasa kita sepakat bahwa tahun ini adalah tahun yang amat melelahkan. Dan saya kira kita juga akan sepakat jika tahun ini menjadi berkali lipat melelahkan karena kita tinggal di Negara Indonesia. Sebuah negara yang digadang-gadang minim terdampak pandemi Covid-19 karena ketropisan dan kekayaan rempah-rempahnya. Kabar mengenai covid-19 dan respon menggelikan dari mereka, elite pemerintah yang seharusnya serius menangani pandemi seperti tidak pernah cukup untuk menghadirkan mimpi buruk bagi masyarakat Indonesia.

Saya kira setelah mengenal Covid-19, tidak akan ada lagi hal yang dapat membuat terkejut. Namun ternyata saya keliru. Hampir setiap hari, bahkan ketika baru bangun dari tidur, saya mendapati kabar yang membuat geleng-geleng kepala. Meskipun demikian, ada sebuah hal yang patut menjadi perhatian kita, yaitu mengenai fenomena bahwa beberapa waktu terakhir, pemerintah sudah jarang melontarkan statement dagelan yang sepatutnya ada di negara parodi, bukan negara betulan. Beberapa hari yang lalu bahkan Presiden Jokowi me-reshuffle enam menteri Kabinet Indonesia Maju termasuk salah satunya Menteri Kesehatan. Semoga saja ini menjadi suatu langkah awal yang baik.

Namun, mendapatkan angin segar bukan lantas mengubur apa yang telah terjadi selama satu tahun ini. Masih jelas dalam ingatan kita pada 5 Oktober lalu, ketika Dewan Perwakilan Rakyat  (DPR) mengesahkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, tiga hari lebih cepat dari jadwal yang ditentukan. Pengesahan ini dinilai penuh kontroversi. Mulai dari proses rapat yang tergesa-gesa, bahkan diadakan pada malam hari saat akhir pekan. Insiden mikrofon anggota dewan yang dimatikan, jumlah halaman draf RUU yang berubah-ubah, hingga kesalahan tulisan dan ketidaksesuaian ayat dengan pasal pada naskah final yang sudah disahkan.

Undang-Undang Ciptaker juga mendapatkan protes keras dari berbagai lapisan masyarakat. Pada tanggal 6-8 Oktober, gelombang aksi unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja berlangsung di puluhan wilayah di seluruh Indonesia. Beberapa bahkan ada yang berujung ricuh dan menimbulkan korban. Ribuan orang turun ke jalan di tengah ancaman wabah Covid-19 demi menyuarakan tuntutan mereka. Lantas, apa yang didapat? Gas air mata, tindakan represif dari aparat, dan menjadi kambing hitam dari terbakarnya fasilitas umum. Pemerintah seolah berada di ruangan kedap suara yang jauh dari jangkauan. Satu-satunya jawaban yang didapat adalah bapak presiden mempersilakan siapapun yang menolak UU Cipta Kerja untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi.

Belum reda betul amarah yang disebabkan oleh UU Ciptaker, muncul berita mengenai Proyek Pembangunan Taman Nasional (TN) Komodo di Manggarai Barat, NTT. Presiden Jokowi menginstruksikan untuk menjadikan kawasan Labuan Bajo sebagai destinasi wisata premium. Hal ini termasuk Pulau Rinca yang merupakan habitat dari komodo. Nantinya, proyek  ini akan menjadikan TN Komodo seperti Jurassic Park. Hal tersebut mendapatkan protes dari berbagai pihak, khususnya para pakar di bidang konservasi. Status TN Komodo adalah kawasan konvservasi alam. Pembangunan besar-besaran dikhawatirkan dapat merusak habitat asli dan mengancam kehidupan komodo. Banyak pegiat lingkungkan yang berpendapat bahwa pembangunan ini harus benar-benar menjamin kelangsungan habitat TN Komodo, jangan sampai urgensi bisnis mengalahkan urgensi konservasi.

Selain itu pada 9 Desember, pemerintah menggelar pilkada serentak. Hal yang lagi-lagi sangat dipaksakan di tengah kondisi seperti ini. Banyak pihak yang menyerukan untuk memboikot pilkada dengan cara tidak datang ke TPS. Menggelar pemilihan umum di tengah pandemi merupakan hal yang sangat beresiko. Apalagi pemilu di Indonesia masih menggunakan sistem pemungutan suara yang konvensional, di mana pemilih harus datang-antri-dan mencoblos. KPU berkata, dari data yang mereka kumpulkan sejak 2 Desember hingga 7 Desember, tercatat 79.241 petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)  reaktif Covid-19.

Dari nyaris delapan puluh ribu orang yang dinyatakan reaktif, Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) melaporkan bahwa 1.172 petugas KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) masih tetap bertugas di hari pemungutan suara Pilkada 2020. Hal tersebut terjadi karena mencari pengganti petugas KPPS bukan lah perkara mudah. Mungkin bagi pemerintah, menggelar pilkada di tengah pandemi dimaknai sebagai sebuah upaya untuk menegakkan demokrasi. Sebegitu berharganya memang suara kita, rakyat Indonesia.

Di bagian penutup, dalam dua pekan berturut-turut kita mendapat kabar tentang dua tangkapan besar dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kasus pertama dengan tersangka mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Eddhy Prabowo, yang ditangkap karena kasus korupsi penetapan izin ekspor benih lobster. Eddhy menjadi tersangka kasus suap perizinan tambak, usaha, dan  pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya. Saya sangat membenci korupsi, tapi saya sama sekali tidak terkejut. Ekspektasi saya kepada mereka yang memiliki jabatan sangatlah rendah.

Saya merespon berbeda kasus kedua, kasus dengan tersangka Juliari P Batubara, mantan Menteri Sosial, di mana Juliari diduga menerima uang suap terkait pengadaan bansos Covid-19 sebesar 17 miliar rupiah. Total uang 17 Miliar rupiah tersebut didapat dari fee sebesar sepuluh ribu rupiah pada setiap paket sembako. Ternyata selama pandemi Covid-19, penimbun masker bukan lah orang yang paling culas. Masih ada yang tega memotong dana bansos (bantuan sosial). Saya benar-benar kehabisan akal.

Masih banyak hal yang terjadi di Indonesia, yang membuat kita harus menghela nafas panjang diikuti gelengan kepala ketika mendengarnya. Tidak sedikit juga hal-hal nyeleneh yang datang dari masyarakat biasa. Semuanya bergantian memenuhi lini masa. Betapa melelahkan ketika setiap hari kita disuguhi tingkah polah penghuni negara yang ada-ada saja. Kejadian-kejadian tersebut berkali-kali memainkan emosi saya, terkadang marah, geregetan, hingga puncaknya saya tidak tau harus bereaksi apa lagi. Tapi ya sudah lah, mungkin di kehidupan sebelum ini saya adalah orang kejam yang suka menyiksa kucing, sehingga ketika terlahir kembali, saya diganjar dengan hukuman tinggal di Negara Indonesia.

Penulis: Diana Kusumaningrum
Editor: Prisheila P.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *