Salah satu gedung PSDKU Unair Banyuwangi Kampus Sobo (Mercusuar/Tata Ferliana)
Berawal dari munculnya keluhan mahasiswa Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU) Banyuwangi saat Safari Kampus Calon Ketua-Wakil Ketua BEM Unair 2020 pada Oktober lalu. Almujaddidi, salah seorang mahasiswa PSDKU Banyuwangi menghubungi LPM Mercusuar usai membaca tulisan di website LPM Mercusuar mengenai tanggapan paslon terhadap keluhan mahasiswa PSDKU Unair.
Mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan (FKH) Unair kampus Banyuwangi itu pun menceritakan keluh kesahnya selama berkuliah di PSDKU serta nasib mahasiswa PSDKU Banyuwangi yang amat kontras dengan kampus utama di Surabaya.
Merespon hal itu, LPM Mercusuar mencoba mengulik terkait bagaimana potret kampus PSDKU Unair. Penyusuran data dan informasi tidak hanya dilakukan terhadap PSDKU Unair di Banyuwangi, tetapi juga di kampus Gresik serta Lamongan.
PSDKU Banyuwangi
Pembangunan PSDKU Unair Banyuwangi merupakan bentuk kerja sama antara Universitas Airlangga dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi. Kerja sama itu terjalin sebagai bentuk upaya Pemkab di bawah pimpinan Abdullah Azwar Anas untuk melengkapi kebutuhan dan infrastruktur pendidikan yang ada di Banyuwangi.
PSDKU Banyuwangi berdiri pada tahun 2014 berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 24 Juli 2014 No. 274/E/O/2014 tentang izin Penyelenggaraan Program Studi di Luar Domisili pada Universitas Airlangga di Banyuwangi.
Dikepalai oleh seorang direktur, Tjitjik Srie Tjahjandarie, Dra. Ph.D. yang menjabat pertama sejak didirikannya PSDKU Banyuwangi di masa kepemimpinan Prof. Fasichul Lisan (2014-2015). Setelah rektor berganti menjadi Prof. Nasih, status kepemimpinan dari direktur diubah menjadi koordinator. Prof. Suryanto kemudian menjabat koordinator menggantikan Tjitjik.
Pergantian pemimpin dari direktur menjadi koordinator tampaknya berdampak pada pembangunan PSDKU yang hanya jalan di tempat. Direktur memiliki otoritas pen