Baru-baru ini, Megawati Soekarno Putri selaku Ketua Umum partai PDI-P melontarkan statement bernada sindiran yang ditujukan kepada kaum milenial. Hal tersebut bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda pada 28 Oktober lalu. Megawati mempertanyakan terkait sumbangsih pemuda, “Apa sumbangsih kalian untuk bangsa dan negara ini? Masa hanya demo saja? Nanti saya di bully, saya enggak peduli,” ungkapnya seperti dilansir dalam CNN edisi Jumat, 30 Oktober 2020. Megawati menyinggung kaum milenial yang dianggapnya hanya bisa berdemo dan berakhir dengan perusakan fasilitas publik. Dalam keluhannya, Megawati turut meminta presiden untuk tidak memanjakan kaum milenial.
Ungkapan Megawati tentu mengaburkan substansi dari pelaksanaan demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Aksi unjuk rasa kerap dinilai sebagai “biang kericuhan” jika dibandingkan dengan asumsi sebagai bentuk kontribusi masyarakat dalam menjalankan fungsinya untuk mengawal jalannya pemerintahan. Partisipasi milenial yang bertindak responsif terhadap produk kebijakan pemerintah, dalam hal ini Omnibus Law, dapat dilihat sebagai bentuk kegelisahan terhadap terancamnya kesejahteraan rakyat. Selain itu, masyarakat bertindak sesuai dengan konstitusi dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 tentang kebebasan dalam menyampaikan pendapat, sehingga pada dasarnya tidak ada larangan dalam berdemonstrasi sebagai langkah penyaluran aspirasi.
Berkaitan dengan ungkapan Megawati yang meminta Presiden Jokowi untuk tidak memanjakan milenial, dapat disimpulkan bahwa keterlibatan dan pengaruh Megawati dalam kepemimpinan Jokowi masih dominan. Hubungan Megawati selaku pemimpin partai dan Jokowi sebagai petugas partai yang merangkap sebagai presiden cenderung bergantung satu dengan yang lain. Indonesia dalam mengaplikasikan demokrasi konstitusional menghadapi tantangan berupa kuatnya dinamika politik yang didominasi elite. Feith dalam The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia mengungkapkan bahwa kemajuan atau kemunduran sistem demokrasi konstitusional di Indonesia sangat dipengaruhi oleh adanya ikatan personal antara elite politik dan sejauh mana kemampuan artikulasi konflik kepentingan dan ideologis di antara mereka.
Tesis Feith membahas mengenai demokrasi konstitusionalisme yang pada mulanya berhasil diaplikasikan di Indonesia pada era 1950-an. Namun pada akhir 1957, praktik tersebut perlahan mengabur seiring masifnya konflik kepentingan antar elit politik. Sementara itu untuk memaknai demokrasi elitisme, Nylen dalam Participatory Democracy versus Elitist Democracy, Lessons from Brazil menjabarkan mengenai adanya kondisi dimana demokrasi dikendalikan oleh segelintir elite dan berimplikasi pada adanya kekuasaan dalam mengakses institusi untuk memenangkan kepentingan pribadi dan/atau kelompoknya sendiri. Situasi ini mengabaikan tugas yang diemban pejabat publik dalam mengakomodasi kepentingan rakyat.
Jika dikontekstualisasikan dalam realitas yang ada di Indonesia saat ini, tesis Nylen menjadi masuk akal dilihat dari kuatnya dominasi elite yang memarjinalkan eksistensi publik dalam penyelenggaraan kenegaraan. Peranan elite masih dominan dalam proses perumusan kebijakan, dan hal tersebut dapat dilihat dari minimnya pelibatan masyarakat dalam pembahasan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, Undang-Undang KUHP, bahkan Omnibus Law yang mendapat kritikan dari kalangan akademisi, pakar, dan masyarakat luas. Dapat ditinjau bahwa pemerintah tidak mengambil hikmah dari protes yang sempat terjadi ketika UU KUHP dan revisi UU KPK disahkan. Untuk menciptakan demokrasi yang kondusif, diperlukan diskursus publik – karena melalui tahap ini, keputusan politik akan mendapatkan legitimasi yang kuat dari masyarakat.
Kornelius Purba menyebutkan bahwa Jokowi memang merupakan presiden yang sah (de jure), namun tidak menutup kemungkinan secara fakta (de facto), Megawati-lah yang memimpin dan menjadi bayang-bayang dalam pemerintahan Jokowi. Hal ini sejalan dengan fakta bahwa posisi menteri dalam kabinet jilid II Jokowi-Ma’ruf didominasi oleh kader PDI-P sebanyak 5 orang dari total 17 orang jatah menteri bagi partai politik, dan perekrutan 5 orang tersebut merupakan saran dari Megawati. Kuatnya pengaruh elite dalam pelaksanaan pemerintahan menjadi gambaran bahwa pemerintahan saat ini memenuhi konsepsi demokrasi elitisme, yang mana tidak menempatkan rakyat sebagai subjek kedaulatan. Meski kedaulatan rakyat diakui oleh konstitusi, namun sejauh ini peranan rakyat hanya terlihat pada saat kontestasi elektoral saja. Setelah itu, pelibatan rakyat kian menipis.
Hal ini kiranya yang menjadikan elite yang berkuasa belum bisa menerima segala bentuk masukan dan kritikan rakyat berkaitan dengan pembuatan dan penetapan kebijakan. Mereka seolah beranggapan bahwa rakyat bukanlah subjek prioritas yang harus diperjuangkan kepentingannya. Kerapkali pasca demonstrasi, beberapa oknum yang termasuk dalam jajaran elite menyebarkan rumor bahwa aksi-aksi dan tuntutan masyarakat, khususnya kaum milenial, itu ditunggangi. Apakah hal tersebut tak terjadi sebaliknya, mengenai bagaimana egoisme dan kepentingan pribadi justru menunggangi mereka sebagai elite publik? Dan bukankah minimnya kontribusi milenial seperti yang disebutkan Megawati itu terjadi karena posisi jabatan publik masih diisi oleh kalangan tua yang enggan meninggalkan kursinya?
Penulis: Annisa Fitriani
Editor: Prisheila Putri Wardhani
