HRLS Unair Tolak Undang-Undang Bermasalah Melalui Pengadaan Seri Diskusi

HRLS Unair Tolak Undang-Undang Bermasalah Melalui Pengadaan Seri Diskusi


Dr. Herlambang P. Wiratraman S.H., M.A., (Sumber gambar: balairungpress)

Human Right Law Studies (HRLS) Universitas Airlangga (Unair) menolak tegas pengesahan Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja melalui beberapa strategi, salah satunya pengadaan seri diskusi.

Sejak tahun 2019, HRLS mengambil inisiatif untuk mengadakan seri diskusi. Dalam diskusi, dihadirkan akademisi dan beberapa stakeholder yang terdiri dari buruh, masyarakat, petani, jurnalis, dan anggota komunitas-komunitas lain untuk membahas Omnibus Law.

“Kalau tidak salah malah sudah lima kali seri diskusi membahas secara lebih detail mengenai Omnibus Law itu, hingga menjelang pandemi Covid,” ingat Dr. Herlambang P. Wiratraman S.H., M.A., peneliti HRLS Unair.

Tidak hanya melalui diskusi, menulis dengan berbasis hasil riset juga menjadi bagian dari strategi HRLS menolak Omnibus Law. 

Beberapa hasil tulisan yang dihasilkan dari riset yang telah dilakulan di antaranya “Mengapa Indonesia Tidak Membutuhkan Omnibus Law Cipta Kerja” terbitan The Conversation dan “Krisis Politik Legisprudensi” yang dimuat dalam media Kompas edisi April 2020.

“Tulisan itu terkait dengan bahwa tidak pantas DPR itu membuat Undang-Undang di tengah pandemi, apalagi menyangkut begitu banyak UU dan menyangkut banyak nasib orang,” tegasnya.

Melalui akun media HRLS dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Herlambang menyampaikan pesan singkat berdurasi satu menit mengenai masalah besar pada Omnibus Law. Isi dari pesan itu tentang bekerjanya oligarki dalam pembentukan hukum. 

“Saya kira video klip pendek 1 menit yang saya sampaikan itu cukup dijadikan acuan bagi teman-teman, bahkan diformat ulang dalam rangka untuk mengingatkan kepada publik bahwa ada masalah besar pada Omnibus Law,” jelasnya. 

Mengetahui adanya kabar UU Cipta Kerja yang disahkan lebih awal dari rencana sebelumnya, yakni pada Senin (5/10), HRLS membentuk tim akademisi Aliansi Tolak Omnibus Law. Dalam aliansi diikuti sebanyak 400 akademisi, baik dari Perguruan Tinggi Negeri (PTN) maupun Perguruan Tinggi Swasta (PTS). 

Ia mengatakan, tujuan aliansi akademisi itu untuk memulihkan kekuatan demokratis yang menurutnya selalu dilemahkan. Tujuan keduanya guna pencerdasan publik sebagai upaya memajukan hak-hak konstitusional. 

“Kami sudah melakukan dua kali siaran pers yang tegas. Pertama, berbicara mengenai penolakan Omnibus Law. Kedua, tidak setuju terhadap Dirjen Dikti yang melarang mahasiswa aksi maupun tudingan dosen melakukan provokasi. Jadi, dua sikap itu yang kita lakukan,” ungkapnya.

Menyambung poin kedua, pencerdasan dilakukan dengan pengadaan agenda Kuliah Bersama Rakyat (KBR). Dimulai sejak Rabu (14/10) hingga Selasa (27/10), KBR akan mengusung topik utama mengenai pembahasan Undang-Undang.

“Harapannya, kuliah bersama rakyat ini dapat menjadi kekuatan pencerdasan bagi publik yang dapat diikuti atau disimak oleh siapapun yang ingin tau bagaimana persoalan mendasar dari UU cipta kerja Omnibus Law,” pungkasnya.

Penulis: Risma D.
Editor: L. Fitriani

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *