(Sumber gambar: cerdika.com)
Kudeta PKI tahun 1965 bertujuan menjadikan Republik Indonesia negara komunis yang tidak bertuhan dan satelit bagi Republik Rakyat Cina. Sejarah mencatat, kudeta berdarah tahun 1965 adalah yang kedua kali dilakukan oleh PKI setelah pemberontakan di Madiun pada September 1948. Penyelesaian peristiwa Madiun di muka pengadilan tidak terlaksana karena situasi tidak memungkinkan oleh adanya Agresi Militer Belanda yang menyerang Indonesia.
Dalam pemilihan umum pertama di tahun 1955, PKI muncul sebagai salah satu partai pemenang Pemilu. PKI berhasil mengumpulkan enam juta suara pemilih. PKI termasuk salah satu dari empat partai besar pemenang Pemilu, di samping PNI, Masyumi, dan Nahdlatul Ulama (NU). Pada tanggal 1 Desember 1956, Mohammad Hatta yang anti komunis mengundurkan diri sebagai wakil presiden RI lantaran perbedaan masalah prinsip dengan Presiden Soekarno. Menurut Bung Hatta, selama ia menjabat sebagai wakil presiden, banyak terjadi hal-hal yang tidak dapat dihalangi karena orang lain yang bertanggung jawab, sedangkan Bung Hatta merasakan ikut serta memikul tanggung jawab moril sebagai orang yang duduk di pucuk.
Perselisihan Ide di antara Dwitunggal
Dengan pengunduran diri Bung Hatta dari kedudukan dan jabatannya sebagai wakil presiden, maka berakhir pula “Dwitunggal Soekarno-Hatta” dalam pemerintahan. Namun, hubungan pribadi antara keduanya tetap baik, dalam hal ini, walaupun terjadi pertentangan pendapat di antara keduanya, namun tidak menjadi permusuhan pribadi. Sejak pengunduran diri Bung Hatta, jabatan wakil presiden Republik Indonesia tidak pernah diisi selama 16 tahun hingga 1973. Tidak lama setelah Bung Hatta berhenti sebagai wakil presiden pada tanggal 27 Februari 1957, Presiden Soekarno mencetuskan Konsepsi Presiden yang antara lain berisi ide menegakkan sistem Demokrasi Terpimpin. Presiden Soekarno dalam konteks gagasan Demokrasi Terpimpin didukung oleh kalangan nasionalis (PNI), komunis (PKI), komunis-nasionalis (Murba) dan islam tradisionalis (NU). Pemikiran Demokrasi Terpimpin Soekarno mendesak supaya PKI dimasukkan ke dalam kabinet. Namun, desakan untuk memasukkan PKI dalam kabinet ditolak oleh Masyumi.
Dalam sistem Demokrasi Terpimpin, PKI makin leluasa melakukan petualangan politiknya. Penyimpangan terhadap UUD 1945 berangsur-angsur terjadi. PKI memanfaatkan suasana yang tidak demokratis untuk mewujudkan strateginya sendiri. Secara sadar, bangsa Indonesia dipecah menjadi dua golongan, yaitu golongan komunis yang memperoleh perlindungan Presiden Soekarno, dan golongan anti komunis yang menjadi sasaran agitasi dan propaganda PKI. Bung Karno tidak menganggap PKI berbahaya karena menurutnya Partai Komunis di Indonesia berbeda dengan Partai Komunis di negeri-negeri lain. Seperti diketahui, Bung Karno dan Bung Hatta berselisih pendapat soal ini. Bung Hatta menganggap semua Partai Komunis sama saja, berbeda dengan Bung Karno.
Bung karno menggunakan ajaran Karl Marx sebagai dasar untuk menerangkan masalah negara. Karena baginya, ajaran Marx memang merupakan sumber teori revolusioner tentang negara, kekuasaan negara dan berhubungan dengan masalah revolusi. D.N. Aidit di dalam ceramahnya di depan SESKOAD Bandung pada 1 Juli 1964 melempar tuduhan bahwa kaum imperialis asing dan agen-agennya di dalam negeri yang menggambarkan seakan-akan terdapat permusuhan antara kaum komunis Indonesia dengan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI).
Kepercayaan Bung Karno terhadap PKI
PKI memanfaatkan karisma dan popularitas Presiden Soekarno untuk kepentingan partainya. Seperti diungkapkan Bung Hatta, PKI satu-satunya partai yang memberikan pernyataan sebelum Pemilu 1955 bahwa apabila PKI menang dalam Pemilu itu, maka PKI akan memilih Bung Karno menjadi Presiden Indonesia setelah Pemilu. Menurut hasil dari analisis Daniel S. Lev (1966), popularisasi komunis versus non komunis di masa itu bertumpang tindih dengan pertentangan Jawa versus daerah luar Jawa. Soekarno memberikan kepercayaan pada PKI, dan PKI memberikan dukungan kepadanya dalam usaha untuk melawan ancaman bahaya dari daerah yang di mata pemerintah pusat semakin diidentikkan dengan Masyumi.
Panglima AD di daerah, seperti halnya tentara pada umumnya memperhatikan pengaruh komunis yang semakin besar di Jawa dengan perasaan resah. Bagi mereka, komunis telah menyusup pemerintah pusat. Kedaan tersebut semakin meningkatkan perlawanan daerah terhadap pemerintah pusat di Jawa. “Sejarah Indonesia sejak 10 tahun yang akhir ini banyak memperlihatkan pertentangan antara idealism dan realita. Idealism yang menciptakan suatu pemerintahan yang adil yang melaksanakan demokrasi sebaik-baiknya dan kemakmuran yang sebenar-benarnya. Perkembangannya kelihatan makin jauh dari demokrasi yang sebenarnya,” tulis Bung Hatta dalam tulisannya berjudul ‘Demokrasi Kita’. Bung Hatta menyoroti partai yang pada hakikatnya alat untuk menyusun pendapat umum secara teratur, agar rakyat belajar merasa tanggung jawabnya sebagai pemangku negara dan anggota masyarakat, justru partai dijadikan tujuan dan negara menjadi alatnya.
Investigasi Tarzie dari “The Fall of Soekarno”
Dikutip dari Tempo.co, Varindra Tarzie Vittachi, seorang wartawan berdarah Srilanka meluncurkan hasil penelusurannya mengenai tragedi di balik peristiwa pembantaian (G30S). Tarzie dalam bukunya “The Fall of Soekarno” menilai komunis dan tentara adalah dua kekuatan terorganisir yang paling aktif dan kuat di Indonesia kala itu. Tarzie menyatakan, “Soekarno dengan sengaja memenuhi kabinet dengan orang-orang, yang lewat keyakinan atau lewat perhitungannya, sangat bersandar pada kebijakan-kebijakan PKI. Ini dibaca oleh seluruh dunia sebagai bukti bahwa Soekarno sendiri adalah seorang komunis, atau pion PKI. Tetapi walaupun ada lebih banyak unsur komunisme dalam kabinet daripada unsur agama atau nasionalisme, ia bukan seorang komunis,” tulisnya.
Tarzie pun mengutip Soekarno dengan menulis pada halaman 6 di bukunya, “Satu-satunya cara untuk memenangkan komunis adalah dengan memimpin mereka. Saya telah membawa mereka lebih dekat kepada saya supaya saya dapat memimpin mereka dengan cara yang saya inginkan.” Dalam hal ini, Tarzie menyimpulkan bahwa payung yang diberikan Soekarno kepada Partai Komunis Indonesia dengan mendudukkan mereka di kursi-kursi kabinet, mengiringinya pada saat demonstrasi, dan tidak berusaha menumpasnya merupakan wujud daripada keinginannya untuk dapat memimpin dan mengendalikan partai itu dari dalam, meskipun pada akhirnya, dirinyalah yang menjadi inang dari pengaruh PKI.
Referensi:
Nasar, M. Fuad. (2017). Kegagalan kudeta G 30 S PKI: berdamai dengan sejarah. Gre Publishing. https://books.google.co.id/books
Vittachi, Varindra Tarzie. (1967) The fall of Sukarno. Praeger. https://www.jstor.org/stable/20069850
Hyacintha, Jessicha Dian. (2017). Konstruksi Keterlibatan Soekarno Dalam Kasus Pemberontakan G30S/PKI (Analisis Framing Terhadap Wacana Kenegaraan Buku Putih Pemberontakan G30S/PKI). Diss. Universitas Brawijaya. https://scholar.google.co.id/scholar
Sophiaan, Manai. (2008). Kehormatan bagi yang berhak: Bung Karno tidak terlibat G30S/PKI. VisiMedia, 2008. https://books.google.co.id/books
Penulis: Risma D.