Persimpangan Jalan Kesehatan Mental Indonesia

Persimpangan Jalan Kesehatan Mental Indonesia

Credit: sehatq.com

Penulis: Audi Ahmad R.
Editor: Lailatul Fitriani

Hari Peringatan Kesehatan Mental Dunia diperingati setiap 10 Oktober, tujuan dari peringatan ini adalah upaya penyadaran mengenai isu kesehatan mental. Dalam 30 tahun terakhir, isu mengenai kesehatan mental secara global adalah isu utama dalam pembangunan kesehatan. Pada tahun 2005, dalam Mental Health Declaration di Helsinki, dinyatakan dengan tegas bahwa “there is no health without mental health”. Kesehatan mental menjadi isu penting dalam upaya pembangunan manusia, sebab agar manusia bisa berdaya dan produktif dibutuhkan jiwa yang kuat, seperti dalam sebuah kutipan, “Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat”. Kesehatan fisik turut mempengaruhi kesehatan mental, begitupun sebaliknya. Karena jiwa dan raga adalah satu kesatuan yang saling mempengaruhi.

Dalam beberapa kesempatan, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa fokus utama periode ke-2 dalam kepemimpinannya adalah pembangunan sumber daya manusia. Pembangunan SDM tentu tak akan lepas dari kesehatan mental rakyat Indonesia. Jika kondisi kesehatan mental tidak baik, bagaimana bisa produktif dalam berkontribusi untuk bangsa dan negara. Namun, patut disayangkan adalah dalam pidato kemenangannya pada tanggal 14/7/2019 di Sentul, Joko Widodo tidak menyebutkan masalah kesehatan mental, seolah-olah isu kesehatan mental tidak perlu dibahas. Melihat dalam 5 tahun pertama, Joko Widodo memimpin Republik ini, isu mengenai kesehatan mental hanya batu kerikil di antara tumpukan batu kali. Hal ini dapat dilihat dari anggaran kesehatan mental hanya 1% dari total anggaran kesehatan (Kompas, 9/10/2019). Hal tersebut menunjukan bahwa perhatian pemerintah belum memprioritaskan kesehatan mental dalam program kerjanya.

Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah atau kebijakan yang bersifat top-down adalah sesuatu yang penting dalam isu kesehatan mental, salah satu penyebabnya adalah pemerintah memiliki kontrol dan kekuatan dalam menyediakan fasilitas yang manusiawi dan memadai bagi penderita gangguan jiwa. Saat ini, fasilitas yang tersedia belum dapat berfungsi secara optimal, contohnya ketersediaan Rumah Sakit Jiwa di Indonesia hanya berjumlah 48 bangunan dan 8 provinsi belum memiliki Rumah Sakit Jiwa. Kemudian, dalam upaya pengobatan, dibutuhkan adanya balai dan panti rehabilitasi. Saat ini, balai dan panti rehabilitasi hanya berjumlah 4 (Kompas, 9/10/2019).

Sebetulnya, landasan hukum untuk masalah kesehatan mental atau kesehatan jiwa sudah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa yang dibuat di penghujung era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Namun, keberlanjutan mengenai hal tersebut seolah menemui jalan buntu, implementasinya nyaris dapat dikatakan nol besar. Padahal dalam UU tersebut dicantumkan bahwa upaya kesehatan jiwa dilakukan berkesinambungan dan sepanjang siklus kehidupan manusia.

Selain itu, upaya yang dilakukan masyarakat pun tak kalah penting dalam menghadapi isu kesehatan mental. Salah satu hambatan utama dalam isu ini adalah stigma. Stigma yang muncul pada umumnya adalah seseorang dengan masalah kejiwaan atau gangguan jiwa memiliki iman yang lemah, kurang ibadah, dan kurang bersyukur dengan keadaan.  Masyarakat lebih sering menghakimi daripada menanyakan penyebab dan memaklumi perilaku orang dengan gangguan jiwa. Padahal, salah satu upaya agar orang dengan gangguan jiwa dapat sembuh adalah pemakluman/penerimaan dari orang terdekat, seperti keluarga dan teman. Banyak ditemukan, orang dengan gangguan jiwa justru dipasung dan dipisahkan dari lingkungan. Peran orang terdekat dalam menghilangkan stigma pun tak kalah penting. Selanjutnya, tantangan lain dalam isu kesehatan mental adalah membicarakan kesehatan mental dengan bahasa yang dapat dimengerti oleh masyarakat. Jika seorang akademisi ataupun praktisi di bidang kesehatan mental tidak dapat membahasakan tentang sehat mental dengan sesuatu yang mudah dimengerti masyarakat, bukan tidak mungkin pesan yang disampaikan tidak dimengerti dengan baik dan literasi mengenai kesehatan mental tidak meningkat.

Terakhir, upaya untuk sehat mental, menurut hemat penulis, adalah upaya yang menyeluruh, baik melalui pemerintah yang bersifat top-down melalui kebijakan, maupun melalui masyarakat secara bottom-up untuk menghilangkan stigma. Dalam  3-5 tahun terakhir upaya masyarakat secara bottom-up untuk menyadarkan isu kesehatan mental, melalui komunitas ataupun media sosial, cukup meningkat dan patut diapresiasi, tentu upayanya tidak berhenti di situ. Sehat mental adalah hak dari setiap manusia, sebagaimana sehat fisik. Sehat mental mungkin bisa dimulai dengan mengenali diri sendiri dan berkompromi dengannya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *