Polisi adalah Sisi Lain Tirani

Polisi adalah Sisi Lain Tirani

Sumber: Tirto.id

Penulis: Dion Faisol R.
Editor: Tunjung Senja Widuri

Dewasa ini tugas polisi sebagai representatif pemerintah dalam menjaga keamanan masyarakat telah gagal total. Hal ini dapat kita lihat dari penembakan dua mahasiswa Universitas Halu Oleo saat demonstrasi menolak RUU KPK dan RUU KUHP di Gedung DPRD Sulawesi Utara. Pada kasus lain penangkapan “Besar-besaran” mahasiswa oleh Polda Metro Jaya tanpa dasar yang jelas, akhir September lalu turut menuai masalah. Walau pada akhirnya telah dilakukan pembebasan. Disini definisi mengamankan bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia sangatlah tidak berdasar keberpihakan kepada rakyat. Lalu bagaimana polisi dapat mengaku dirinya sebagai pelindung,pengayom,serta pelayan masyarakat? Dan kepentingan siapakah yang diamankan oleh polisi saat ini?.

Sebelum membahas persoalan di atas ada baiknya jika kita memahami konsep dasar pembentukan Polri. Dalam laman sejarah Polri yang tercantum pada https://polri.go.id disebutkan awal terbentuknya pasukan pengamanan  dipelopori oleh Gajah Mada. Pasukan ini diberi nama Bhayangkara yang bertugas melindungi raja serta kerajaan. Jika dicermati lebih dalam, hal ini dapat menjadi acuan kita dalam menilai situasi sekarang ini. Sangat disayangkan bila Polri hanya bisa mengamankan nyawa presiden atau duduk nyaman bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kala membahas Undang-Undang (UU). Namun tidak mampu memberikan ”hormat”  yang layak pada rakyatnya. Pola tingkah polisi saat ini khususnya yang beredar di media sosial sangatlah ironis. Bagaimana polisi berlaku arogan dan tidak jarang menggunakan kekerasan fisik untuk menertibkan masyarakat sipil. Argumentasi yang selalu digunakan dalam kasus seperti ini adalah demi menegakkan aturan yang berlaku atau didesak oleh situasi sehingga akhirnya memunculkan tindakan represif.

Dalam UU Republik Indonesia nomor 2 tahun 2002 pasal 8 ayat 1 dan 2 dijelaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia berada di bawah presiden serta dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada presiden sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sekilas hal ini dapat ditinjau secara positif karena tidak bertele-tele dalam mengkoordinasikan suatu hal. Namun di sisi lain bentuk seperti ini dapat menimbulkan timbal balik yang fatal untuk rakyat Indonesia. Ketika seorang presiden menjabat pasti terdapat “kepentigan” partai politik yang mengusung dalam hal penentuan peraturan yang sentral utamanya. Parahnya seringkali pembaharuan atau perancangan undang-undang selalu mengatasnamakan efisiensi suatu lembaga atau pemberdayaan masyarakat. Sekiranya terdapat bentuk pembangkangan dari rakyat. Polisi selalu menjadi garda depan dalam menimbulkan korban baik dari faktor psikologis,fisik,sampai kematian. Begitu murahnya  nyawa manusia di negeri ini.

Seharusnya Polri dapat membenahi bentuk perilakunya saat ini khususnya penindakan terhadap kesalahan anggotannya. Pembenahan ini dapat dimulai dari transparansi lembaga Polri kepada masyarakat. Hal ini tertuang dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Pasal sepuluh ayat satu berbunyi “Badan Publik wajib mengumumkan secara serta-merta suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum”. Hal ini berkaitan dengan penindakan atas penembakan dua mahasiswa di Kendari. Sanksi yang diberikan terhadap enam polisi hanya sekedar dibebas tugaskan(https://www.bbc.com) . Keterbukaan dalam hal penyidikan selalu tidak dipaparkan secara jelas kepada publik. Terkesan nyawa yang sudah hilang setimpal dengan pembebas tugasan enam anggota tersebut. Kembali mengulangi pertanyaan yang sama kepada para pembaca. Pada kepentingan siapa Polri mengabdi? Rakyat atau segelintir kelompok yang berkuasa?.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *