Menilik Homophobia di Indonesia

Menilik Homophobia di Indonesia

Credit Google

Penulis : Dion Faisol Romadhon
Editor : Annisa Fitriani

Sekarang ini seringkali kita melihat dan mendengarkan banyaknya kontroversi yang mengundang pro dan kontra di kalangan masyarakat mengenai LGBT. Mulai dari pergerakannya sampai dengan latar belakang individu-individu yang menganut kecenderungan seksual ini. Keresahan penulis dalam hal ini adalah bagaimana pendiskusian serta stigma yang tersebar di masyarakat tidak diiringi dengan penelitian dan skeptisme. Seringkali mereka yang mempunyai kecenderungan seksual yang berbeda khususnya homoseksual dicap sebagai pribadi yang bermasalah dan harus disembuhkan. Hal ini menurut penulis pada akhirnya dapat dengan mudah mengundang perilaku subordinasi serta diskriminasi atas dasar tatanan moral yang berlaku.

Bentuk deskriminasi yang diterima oleh kaum gay terjadi pada bulan September 1999. Ketika anggota Front Pembela Islam Surakarta melakukan upaya pengancaman untuk membunuh para aktivis gay yang hendak merencanakan rapat kerja berskala nasional JLGI (Jaringan Lesbian Gay Indonesia). Tidak berhenti sampai disitu, pada bulan September 2010 FPI juga melakukan sidak di tempat yang akan memutar film LGBT dalam rangka Q! Film Festival Jakarta yang bertempat di Kantor Pusat Kebudayaan Perancis dan Goethe House (Andina Elga,2016). Terakhir, pada November 2018, dua waria mengalami kekerasan yang dilakukan oleh puluhan pemuda berpakaian putih di Bekasi. Para pemuda ini mengejar dan menelanjangi serta memukul bagian dada salah satu waria tersebut menggunakan besi sepanjang 50cm (https://www.jawapos.com).

Menurut Hofstede, Indonesia dikelompokkan dengan masyarakat yang memiliki budaya kolektivisme dimana individu dengan individu yang lainnya saling memiliki ketergantungan. Selain itu, suatu individu harus menjaga tata aturan yang berlaku di kelompoknya dan memprioritaskan kepentingan kelompok di atas kepentingan pribadi. Hal ini sedikit banyak mempengaruhi pola pikir masyarakat mengenai kecenderungan seksual yang berbeda di masyarakat.

Agar mencegah penyimpangan suatu individu dalam suatu kelompok maka terdapat suatu tatanan sanksi sosial yang mengaturnya. Namun sanksi sosial selalu digunakan sebagai alasan utama kelompok mayoritas dalam mengontrol minoritas yang tidak jarang malah memunculkan permasalahan baru lagi. Regulasi yang mengatur permasalahan ini dirasa tidak banyak membantu mereka yang minoritas.

Dalam ranah internasional, perlindungan Hak Asasi Manusia diatur dalam Piagam Universal Declaration of Human Right tahun 1948 mengenai hak sipil dan politik yang mencakup perlindungan individual, hak untuk memilih, kebebasan berpendapat, dan kebebasan beragama. Pada skala nasional terdapat dalam Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual. Pasal 1 ayat (1) menjelaskan kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabakan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial budaya, dan politik (http://www.dpr.go.id).

Terakhir, seperti yang sudah dipaparkan oleh penulis sebelumnya bahwasanya sangatlah penting untuk menghargai pilihan seseorang. Serta selalu mengedepankan sikap objektif baik dalam pemikiran maupun tindakan. Khususnya yang menjadi perhatian pokok bukanlah siapa yang salah ataupun benar. Namun sikap pensubordinasian baik yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang harus kita lawan bersama.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *