Konstruksi Paradigma Superioritas dalam Bayang-Bayang Keadilan antar Manusia

Konstruksi Paradigma Superioritas dalam Bayang-Bayang Keadilan antar Manusia

(sumber : Google)

Penulis : Fanny Egi Sanjaya

Arus perkembangan telah membuahkan pelbagai kemudahan aksesibilitas peradaban umat manusia. Perubahan-perubahan yang dihasilkan telah merekonstruksi tatanan kehidupan dengan efektivitas sebagai kunci utama yang ditawarkan. Menilik dunia modern yang berkembang setiap waktunya, konstruksi konservatif seakan masih hidup dalam bayang-bayang yang begitu samar. Strukturasi masyarakat modern sejatinya telah berkembang menjadi entitas baru yang memiliki integritas yang lebih baik dan terorganisir. Melihat kontur dunia baru, keadilan sebagai salah satu tonggak kehidupan seharusnya bukan lagi sebagai sebagai angan. Namun, realitas yang terjadi memperlihatkan gambaran keadilan yang bersifat egois. Sifat-sifat superioritas memperjelas bias yang terjadi dalam masyarakat dengan melahirkan diskriminasi. Momok diskriminasi seakan realita patologi yang membunuh keadilan. Superioritas individu yang merasa unggul—baik dalam bidang pendidikan, ras, gender, agama, budaya, fisik, dan lain sebagainya akan menekan inidividu lain yang dianggap tidak lebih baik—diskriminasi.

Tindakan diskriminasi merupakan dasar dari sebuah ketidakadilan. Bentuk diskriminasi dapat berupakan perlakuan verbal yang mencemooh individu lain dengan kekerasan fisik sebagai perlakuan paling parah. Merujuk pelbagai tindak diskriminasi yang didominasi oleh entitas superior sebagai pelaku, dampak yang ditimbulkan terhadap para korban diskriminasi akan bersifat kontinyu sebagai traumatik psikologis. Diskriminasi akan membentuk pemikiran-pemikiran buruk bagi para korban, hidup dalam cengkraman minoritas sebagai individu terpinggirkan. 

Penyandang disabilitas atau yang seringkali disebut dengan difabel merupakan kelompok kecil yang seringkali mendapatkan perlakukan diskriminasi. Sebagai kelompok yang memiliki keterbatasan fisik, difabel seringkali mengalami perlakuan diskriminasi. Konstruksi dunia modern seakan tidak mampu menggeser pandangan masyarakat global bahwasannya penyandang disabilitas merupakan kelompok minor yang kurang tanggap dan tidak mampu untuk mandiri. Stigma buruk yang seakan melekat terhadap kelompok difabel membentuk ketidakadilan baru yang terkadang menyulitkan mereka—sebagai contoh dapat berupa aksesibilitas, pekerjaan, pendidikan, dan lain sebagainya. Bias tersebut kian menekan potensi para difabel untuk berkembang dan belajar untuk hidup mandiri. Kontur masyarakat awam yang kurang terbuka seakan berbanding terbalik dengan realitas dunia modern, kontur masyarakat sejatinya memiliki wawasan lebih baik yang seharusnya mampu meminimalisir tindak diskriminasi.

Mempertanyakan keadilan dunia terhadap kelompok minor seperti kelompok difabel, buntut diskriminasi seringkali membentuk babak baru yang bernama kemiskinan. Perlakuan meremehkan dan pandangan sebelah mata terhadap para penyandang disabilitas telah menyulitkan mereka untuk memperoleh pendidikan dan pekerjaan yang lain. Stigma tersebut tentu sebuah pemikiran salah, kontur tersebut berbanding terbalik dengan realita bahwasanya banyak penyandang disabilitas memilki potensi dan kemampuan yang lebih baik dibandingkan masyarakat normal—namun dogma yang melekat dalam diri mereka menekan mereka untuk melebarkan kemampuan dan bakat mereka, sehingga superioritas entitas dengan keunggulan fisik tetap merajai rantai kuasa.

Akses keadilan bagi kelompok minor seperti para penyandang disabilitas sejatinya menjadi urgensi yang harus ditelusuri agar tercipta bentuk-bentuk kesetaraan. Hak Asasi Manusia—HAM yang digadang-gadang dunia seakan hanya untaian kata tanpa tindakan. Menilik kontur di Indonesia sendiri bahwasanya Indonesia merupakan salah satu dari banyak negara yang telah menandatangani Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) pada 30 Maret 2007 sebagai konveksi keteradilan terhadap hak-hak penyandang disabilitas. Konveksi tersebut menjabarkan mengenai hak-hak yang sejatinya diperoleh penyandang disabilitas sebagai bagian dari warga negara, keberlanjutan tersebut membuahkan UU no. 19 tahun 2011 setelah meratifikasi konveksi tersebut atas bentuk kepedulian pemerintah terhadap penyandang disabilitas. Namun, kepedulian pemerintah terhadap kelompok-kelompok minor selayaknya penyandang disabilitas seringkali hanyalah pasang surut belaka. Menilik fasilitas disabilitas yang masih kurang, diskriminasi dalam memperoleh pekerjaan, sulitnya memperoleh pendidikan yang layak dan setara merupakan problematik yang kian merebak dan seringkali terabaikan dari pengawasan mata pemerintah. Penegakan akses keadilan bagi difabel merupakan urgensi untuk membentuk kesetaraan hak warga negara baik di Indonesia maupun dunia global. Pemerintah memiliki andil yang cukup substansial dalam upaya peningkatan akses baik fasilitas bagi para difabel maupun upaya untuk membuka wawasan masyarakat luas bahwasanya difabel seharusnya mampu diperlakukan sama selayaknya masyarakat lainnya—agar difabel mampu berkembang, bersaing, dan memiliki kesejahteraan hidup yang lebih baik serta setara dengan masyarakat lainnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *