Penjabaran Forensik Mengenai Penyebab Kematian 500 KPPS Pemilu 2019

Naufal Fariz  dan Dr. Ahmad Yudianto saat menyampaikan tanggapan dari peserta diskusi publik di Ruang Kuliah Anatomi FK Unair Kampus A, Rabu (22/5/2019). (Mercusuar/Ammay)

Reporter : Rizma Ammay

Editor : M Faisal Javier

Menanggapi isu janggalnya kematian 500 anggota KPPS pasca Pemilu 2019, Kementerian Sosial Politik BEM Unair mengadakan diskusi bertajuk “Kupas Tuntas Tragedi 500 KPPS, Kejahatan Kemanusiaan atau Pahlawan Demokrasi”. Diskusi ini berlangsung di Ruang Kuliah Anatomi FK Unair, Kampus A, Unair pada Rabu (22/5).

Dalam diskusi dijelaskan beberapa hal mengenai fakta dan kemungkinan sebab kematian petugas KPPS. Publik berasumsi bahwa penyebab kematian adalah kelelahan, namun berdasarkan penelitian forensik, kematian ini kemungkinan besar dipengaruhi beberapa riwayat penyakit, sedangkan keberadaan surat kesehatan hanya difungsikan sebagai formalitas, tidak menjelaskan kondisi yang sebenarnya.

Bertindak sebagai pemateri antara lain Dr. Ahmad Yudianto, dr., Sp.F(K).,SH.,M.Kes selaku dosen Forensik FK Unair, Nauval Fariz S.Ked selaku Wakil Presiden Eksternal Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia, dan Ucu Martanto S.IP., MA, dosen Ilmu Politik FISIP Unair.

Dalam pemaparannya mengenai kematian, Ahmad Yudianto menjelaskan, “Fungsi otak, fungsi pernapasan, dan fungsi jantung merupakan indikator yang menentukan kematian seseorang. Jadi, dikatakan mati apabila ketiga fungsi ini tidak berjalan.”

“Kematian para petugas KPPS ini harus memiliki bukti, dan pembuktian harus diteliti melalui proses autopsi, apakah berkemungkinan mengandung racun atau tidak. Autopsi dilakukan untuk mengetahui sebab pasti kematian, bukan untuk mendiagnosa penyakit. Yang kedua, untuk melindungi yang lain agar tidak mengalami kematian yang sama,” imbuhnya.

Ada tiga jenis autopsi, yaitu autopsi anatomi untuk pendidikan, autopsi klinis untuk mengetahui diagnosis, dan autopsi forensik yang bertujuan untuk mencari sebab pasti kematian. Autopsi forensik merupakan autopsi yang dilakukan atas perintah penyidik, hal ini berdasarkan KUHP pasal 122 UU 36/2009 tentang dasar hukum autopsi forensik.

Naufal Fariz menyebut bahwa surat kesehatan sebagai prasyarat hanya difungsikan sebagai formalitas. “Tidak ada perhatian bahwa dalam pembuatan peraturan tidak memperkirakan beban kerja petugas. Jadi, kejadian semacam ini dianggap biasa-biasa saja,” ujarnya menyayangkan.

“Padahal, pemerintah seharusnya dapat belajar dari kejadian sebelumnya, yaitu Pemilu 2014. Dan kita ketahui bahwa adanya perbedaan mekanisme pemilu menjadi faktor lain yang menjadikan korban menjadi banyak. di mana tahun 2014 ada tiga surat suara, sedangkan 2019 ada 5 surat suara. Untuk satu caleg saja ada 70 halaman yang harus diisi, kemungkinan, yang menyebabkan kejadian ini adalah menumpuknya beban kerja dengan hasil pemeriksaan riwayat penyakit yang tidak jelas,” jelasnya.

“Selain itu, kultur orang Indonesia adalah tidak akan pergi periksa jika sakitnya tidak parah,” lanjutnya.

Sedangkan Ucu menyebut ketersediaan petugas KPPS terbilang sedikit dengan kondisi yang tidak memungkinkan untuk bekerja cepat. Seharusnya pekerjaan semacam ini dikerjakan oleh anak muda, yang memiliki fisik dan kondisi psikis yang masih prima.

Naufal menambahkan, “Menurut kami, ISMKI, kasus ini harus diungkap, sebab jumlah yang tidak biasa menjadikan masalah ini menjadi booming. 500 orang meninggal dengan alasan yang sama, memang bukan persoalan yang dianggap remeh dan  dibiarkan begitu saja. Untuk ke depan kami berharap di pemilu mendatang perlu adanya perbaikan sistem. Jadi, kondisi semacam ini tidak terulang kembali.”

Menjawab pertanyaan dari peserta diskusi, Ahmad Yudianto memaparkan jika kematian petugas ini tidak disebabkan oleh penyakit, maka dianggap tidak wajar, namun apabila disebabkan oleh penyakit maka disebut wajar.

“Pada kejadian KPPS ini, kita perlu memeriksa dulu waktu dan diagnosisnya. sebab, di dunia forensik kita melihat kewajaran atau ketidakwajaran pada ada atau tidaknya suatu penyakit tertentu, bukan jumlahnya,” jelasnya.

“Sejauh ini Kemenkes melakukan autopsi verbal, sedangkan untuk mengetahui sebab pasti kematian hanya dilakukan menggunakan autopsi forensik. Jadi, verbal autopsi tidak dapat digunakan sebagai langkah untuk menentukan sebab pasti kematian. Karena, pada autopsi verbal hanya melalui alur diagnosis riwayat penyakit keluarga, bukan korbannya. Jadi sebatas untuk data statistik,” tutur Ahmad Yudianto

Menanggapi pertanyaan peserta diskusi, Naufal Fariz menyampaikan, “Dalam K3 terdapat faktor-faktor yang menjadi perhatian dalam bekerja. Jika kejadian petugas KPPS ini tidak dimasukkan ke dalam UU Tenaga Kerja, maka kejadian serupa kemungkinan kembali terjadi. Sikap acuh tak acuh pemerintah ini, disebabkan tidak adanya kepastian status penggolongan petugas TPS sebagai tenaga kerja, sehingga tidak dilindungi hak-haknya.”

Proses autopsi dapat dilakukan pula ketika jenazah sudah dikuburkan. Untuk penyakit tertentu seperti jantung koroner akan sulit diidentifikasi jika telah mengalami pembusukan. Namun pada fenomena keracunan, kemungkinan besar dapat dideteksi, sebab racun tertentu masih ada. Terutama racun yang kandungannya seperti logam berat.

Ahmad Yudianto menjelaskan alur proses autopsi sebagai pungkasan, “Diawali laporan pihak kepolisian, bisa juga dilakukan oleh personal, maupun lembaga hukum. Dari sini, polisi harus melakukan proses penyidikan. Setelah itu, jika ditemukan kejanggalan yang memungkinkan untuk diidentifikasi, maka pihak penyidik meminta tim forensik untuk melakukan proses autopsi.”

“Jadi kami selaku ahli sifatnya pasif. Kami tidak dapat melakukan proses autopsi terhadap para jenazah petugas KPPS jika tidak diminta oleh tim penyidik,” imbuhnya.

Tuntutan BEM Unair

Usai berlangsungnya diskusi, terdapat beberapa tuntutan yang diajuka BEM Unair, antara lain:

  1. Pihak kepolisian melaksanakan autopsi forensik terhadap kematian 500 lebih anggota KPPS selama berjalannya proses pemilu.
  2. KPU memberikan santunan kepada keluarga petugas KPPS yang menjadi korban.
  3. KPU mengakomodasi cek kesehatan dan menyediakan dana untuk melaksanakan General Check Up kesehatan agar tidak terjadi kembalil tragedi kemanusiaan.
  4. Pemerintah melakukan pemisahan sistem pemilu pusat dan daerah.
  5. KPU memberlakukan petugas KPPS sesuai dengan UU Ketenagakerjaan yang berlaku terutama kejelasan mengenai aturan kerja KPPS dan jaminan kesehatan.
  6. KPU menyediakan tenaga kesehatan yang berjaga di TPS selama proses pemilu ke depan.


One thought on “Penjabaran Forensik Mengenai Penyebab Kematian 500 KPPS Pemilu 2019

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *