Hari Pers Nasional untuk Siapa?

Hari Pers Nasional untuk Siapa?

(MERCUSUAR/Syifaul Qulub)

Hari Pers Nasional (HPN) tahun ini dipusatkan di Surabaya. Serangkaian acara yang meriah pun digelar untuk menyambutnya. Mulai dari gala dinner, lomba biliar antar wartawan, lomba futsal antar wartawan, baksos di daerah, hingga konser musik yang digelar malam ini di Lapangan Makodam Brawijaya. Tak lupa di kampus kita tercinta Unair juga ikut terselenggara seminar menyambut HPN 2019 pada Jumat (8/2).

Namun, pernahkah kita menyadari apa esensi sesungguhnya yang bisa didapat dari perayaan HPN yang begitu meriah ini? Pertama, kulik saja dari tema acara HPN 2019 yakni Pers Menguatkan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Digital. Sekilas memang tema ini sejalan dengan sabda bapak jurnalisme Bill Kovach dalam bukunya The Elements of Journalism: What Newspeople Should Know and the Public Should Expect bahwa jurnalisme ditujukan untuk kepentingan warga.

Akan tetapi, bagaimana jurnalisme bisa berbicara untuk kepentingan warga jika akses saja dibatasi dan jurnalis mendapat kekerasan? Ada 64 kasus kekerasan terhadap jurnalis di tahun 2018, mulai dari fisik, pengusiran, hingga pemidanaan terkait karya jurnalistik. Kemudian berdasarkan indeks kebebasan pers yang dirilis oleh Reporters Sans Frontières (RSF), Indonesia menempati peringkat 124 dari 180 negara, dan masuk dalam kategori bad (buruk). Sulitnya akses ke Papua, self-censorship akibat ancaman dan intimidasi pihak-pihak tertentu, hingga UU ITE menjadi ganjalan serius bagi kebebasan pers Indonesia.

Kedua, adakah transparansi soal sumber dan penggunaan dana HPN? Bukan rahasia umum apabila perayaan HPN sering bersumber dari APBN dan APBD. Tahun lalu anggaran HPN mencapai 25 miliar rupiah, namun panitianya mengatakan bahwa sumber dana tidak menggunakan APBD, tetapi sponsor. Siapa gerangan sponsor-sponsor tersebut? Semoga sponsor-sponsor tersebut benar-benar ikhlas menyediakan dana dan tidak pernah memesan berita ‘baik-baik’ sebagai imbalan atas bantuan dana. Semoga pula kalimat sebelum ini bukan angan-angan semata.

Bagi kami, HPN tanggal berapapun bukan masalah. Kami masih berusaha objektif untuk menelaah perdebatan soal tanggal HPN. Tapi kami bertanya, kapan HPN serius diselenggarakan sebagai refleksi atas ke(tidak)merdekaan pers di Indonesia saat ini? Semoga dapat menjadi catatan di tahun berikutnya agar penyelenggaraan HPN benar-benar menyentuh dan menjadi sarana pencerdasan publik atas isu-isu kebebasan pers hari ini. Jangan sampai memori masyarakat tentang HPN menjadi konser musik, makan gratis, baksos, atau kegiatan hura-hura lainnya,

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *